Eep Saefullah dan Faisal Basri Kritik Dinasti Politik Jokowi

Baca Juga

CEO PolMark, Eep Saefulloh Fatah menekankan bahwa Pilpres 2024 tidak akan berlangsung dalam satu putaran, mengingat masih banyaknya pemilih yang belum menentukan pilihan. Dari hasil riset lembaganya, ada sekitar 42% suara yang masih diperebutkan, ia membantah angka-angka survei yang menyatakan Prabowo-Gibran akan menang satu putaran.

"Tidak benar pada waktu itu survei banyak katakan (suara Prabowo-Gibran) 45 persen, 47 persen, bahkan mendekati 50 persen. Tidak benar menurut survei kami. Kalau ada yang mengatakan demikian itu bukan dari Lembaga riset tapi mungkin juru kampanye," ujarnya dalam diskusi Political Economic Outlook 2024 yag digelar Komite Gerak Bareng lewat keetrangan yang diterima, Senin (15/1).

Eep menjelaskan hal ini terjadi karena masih banyaknya pemilih yang cair alias belum menentukan suaranya. Per November 2023, ada 14% yang belum diketahui pilihannya atau masih merahasiakan, bahkan banyak responden yang baru menentukan pilihannya jelang hari pencoblosan.

Di lain sisi, kata Eep suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menggerus suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sedangkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar naik perlahan.

Eep menyebut data tersebut terekam dalam survei terakhir mereka di 32 provinsi pada November 2023. Ia menyebut per provinsi ada 1.200 responden.

"Ada kecenderungan suara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan karena dijadikan sasaran hantaman elektoral 02. Sementara Anis-Muhaimin naik perlahan," imbuh Eep.

Dalam diskusi tersebut, Faisal Basri mengkritik keras pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggapnya melanggengkan politik dinasti dan korupsi. Ia juga menyoroti dampak negatif kebijakan ekonomi pemerintah selama ini, terutama mengenai tingginya utang negara yang akhir 2023 sudah mencapai Rp8.000 triliun

“Indeks demokrasi, oligarki dan persepsi korupsi itu bersejajar dengan ekonomi nah betapa sebetulnya ekonomi juga sudah di ujung tanduk. Pertama ibaratnya ada orang uangnya banyak, pengen punya rumah lima punya mobil mewah tapi pendapatan sedikit," tandasnya.

Tahun ini kata Faisal, utang Indonesia diperkirakan akan bertambah Rp700 triliun. Kalau program kerja Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Gibran ia khawatir, utang Indonesia bisa mencapai Rp15 ribu triliun.

“Apakah yang bayar mereka? Bukan, karena utangnya ini 10 hingga 30 tahun. Nah yang bayar kita dan anak cucu kita,” kata Faisal.

Adapun aktivis HAM Haris Azhar menambahkan pentingnya memperhatikan janji keadilan yang belum terpenuhi oleh pemerintahan Jokowi, serta menyoroti praktek-praktek politik dan industri yang merugikan.

“Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang dijanjikan keadilan oleh Jokowi waktu terpilih sebagai presiden tapi tidak dipenuhi bahkan menambah masalah baru. Ada banyak praktek politik dan prakter industrial yang terus mengandalkan kebijakan negara,”katanya. 

Sumber: mediaindonesia

Foto: Diskusi Political Economic Outlook/MI/HO