Feri Amsari Ungkap Strategi Kecurangan Pilpres 2024: Modus Rahasia Jokowi Terbongkar!

Baca Juga

Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Abraham Samad di kanal YouTube "Speak Up", Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari mengungkap modus kecurangan yang terencana untuk Pilpres 2024. 

Menurut Amsari, lembaga survei fokus pada isu bahwa seseorang bisa memenangkan satu putaran dengan hanya memperoleh suara 50% lebih, meskipun syarat yang sebenarnya jauh lebih kompleks berdasarkan Pasal 6a ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Amsari menjelaskan bahwa calon harus memenuhi tiga kriteria, termasuk memperoleh suara 50% lebih dan memenangkan setidaknya 20 provinsi dari total 38 provinsi. 

Namun, ia menyoroti bahwa pertarungan sebenarnya terjadi di Sumatera, di mana Presiden Jokowi disebut telah menggunakan strategi kecurangan dengan menambah jumlah provinsi baru seperti Papua.

"Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut Pemilu di Papua, ini bagian dari kecurangan," ujar Amsari. 

Ia menekankan bahwa strategi ini bertujuan untuk meningkatkan sebaran jumlah provinsi, terutama di Sumatera, yang dianggap sebagai basis dukungan yang vital.

Amsari mengingatkan bahwa mendapatkan kemenangan dengan memenangkan 20 provinsi dengan setidaknya 20% dukungan tidak semudah yang terjadi pada masa pemerintahan Pak SBY.

Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap manipulasi data survei yang mungkin terjadi untuk mencapai target ini, mirip dengan skema yang terjadi dalam pemilihan presiden di Amerika.

"Kita harus waspada di Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Manipulasi data bisa membuat skema baru permainan, dan kita harus tetap waspada," tegas Amsari.

Feri Amsari mengungkapkan bahwa kecurangan bukan hanya terjadi pada tahap perhitungan suara, tetapi juga pada tahap sebelumnya, terutama dalam penentuan pejabat daerah.

Melalui situs "www.kecurangan.com", Amsari memaparkan titik rawan kecurangan yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan aparat.

Salah satu korelasi yang ditemukan adalah penggunaan aparat, khususnya penentuan pejabat kepala daerah oleh Presiden Joko Widodo. 

"Gubernur kita beri warna orange, kita lihat 20 gubernur yang sudah menjadi pejabat, itu merata di setiap pulau. Tapi begitu kita kasih warna daerah-daerah yang terdiri dari penjabat bupati dan walikota penuh tuh, dari Sabang sampai Merauke sudah ada penjabat yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo," ungkap Amsari.

Amsari menyoroti bahwa penentuan pejabat ini memiliki korelasi dengan kecurangan, terutama terkait larangan kepala desa mendukung salah satu pasangan calon.

 "Kepala desa yang mendeklarasikan pilihan Jokowi sudah pasti tidak akan diberi sanksi, wong kepala daerahnya adalah orang Jokowi. Mana ada kepala desa yang kena sanksi setelah mereka mendeklarasikan dukungan ke presiden pilihan Pak Jokowi," tegas Amsari.

Peta yang disajikan oleh Amsari di situs "www.kecurangan.com" menunjukkan bahwa dari 198 kepala daerah yang ditunjuk, mayoritas memiliki kaitan dengan Presiden Joko Widodo. 

Hal ini menciptakan lingkungan di mana larangan dan sanksi terhadap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan menjadi tidak efektif.

Amsari juga menyebut pentingnya pendidikan kepada publik untuk mendokumentasikan kecurangan, terutama melalui media berbasis visual seperti video dan foto. 

"Kita sedang mendidik publik bagaimana untuk mendokumentasi kecurangan. Kalau publik yang merasa ditekan melaporkan, itu akan potensial membantu kita merawat demokrasi," katanya.

Dengan penjelasan yang tajam dan penuh analisis dari Feri Amsari, situs "www.kecurangan.com" menjadi sumber informasi penting bagi publik yang ingin memahami potensi kecurangan dalam proses pemilihan dan mengambil langkah-langkah preventif.

Wawasan Amsari mengenai titik rawan kecurangan dan korelasinya dengan penunjukan pejabat daerah memberikan sudut pandang yang mendalam dan relevan terhadap dinamika politik di tanah air menjelang Pilpres 2024.

Sumber: viva

Foto: Ahli Hukum Tata Negara Feri Amsari/Net