Jokowi Dianggap Cawe-cawe di Kasus Taipei, Komisi II DPR: Wajar Publik Curiga

Anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri sempat menyinggung permasalahan surat suara yang beredar lebih dahulu di Taipei, beberapa waktu lalu sebelum jadwal yang ditetapkan.

"Saya minta penjelasan yang sejelas-jelasnya soal surat suara di Taiwan, kok belum ada (penjelasannya). Kita (sudah susun) jadwal, semua sudah jelas, di sana (Taiwan) bisa bocor itu bagaimana jalan ceritanya? Itu satu," tegas Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Selain itu, masih dalam persoalan surat suara yang merupakan permasalahan teknis KPU, politikus dari fraksi PDIP ini bahkan menyinggung sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ikut campur perihal peristiwa ini.

"Baru dalam sejarah, presiden menjelaskan masalah teknis KPU, itu setahu saya (baru dalam) sejarah di dalam republik ini dari pak Harto lah," ujarnya.

Menurutnya, yang berwenang menyampaikan perihal teknis surat suara adalah penyelenggara pemilu bukan kepala negara. "Pak Presiden jelaskan khawatir jangan sampai ini kantor pos tutup atau apa, itu menurut saya bukan kapasitas kepala negara," lanjutnya.

Oleh karena itu, baginya wajar bila publik menganggap sosok Presiden tidak netral. "Ya karena itu, cara (mengomentari wewenang KPU) seperti itu. Jadi tolong itu dijelaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan adanya pengiriman suara lebih dulu ke Taipei, Taiwan. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penutupan pos yang cukup lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. "Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sumber: inilah

Foto: Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) DPP PDIP, Komarudin Watubun/Net