Jokowi Habiskan Rp 3.121,9 T di 2023, Buat Apa & Siapa Saja?

Presiden Joko Widodo telah menghabiskan anggaran senilai Rp 3.121,9 triliun sepanjang 2023. Anggaran belanja yang keluar dari kas negara itu pun naik 0,8% dibanding belanja pada 2022 sebesar Rp 3.096,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran belanja yang keluar pada 2023 itu mencapai 102% dari target yang ditetapkan dalam postur APBN awal sebesar Rp 3.061,2 triliun, dan 100,2% dari target dalam Perpres 75/2023 sebesar Rp 3.117,2 triliun.

"Jadi belanja kita masih terakselerasi, ini adalah suatu ekspansi belanja yang sungguh luar biasa," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN 2023, dikutip Rabu (3/1/2023).

Total belanja pada 2023 itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.240,6 triliun, dan transfer ke daerah Rp 881,3 triliun. Belanja pemerintah pusat sendiri terkucurkan melalui belanja kementerian atau lembaga (K/L) Rp 1.153,5 triliun, dan belanja non K/L Rp 1.087,2 triliun.

Belanja K/L yang keluar untuk belanja pegawai senilai Rp 260,9 triliun, terutama untuk membayar gaji dan tunjangan para aparatur sipil negara (ASN) sebesar Rp 173,8 triliun, dan pembayaran untuk tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp 87,1 triliun.

"Belanja pegawai K/L 2023 meningkat disebabkan tambahan komponen tunjangan profesi guru sebesar 50% dan tunjangan profesi dosen sebesar R50% pada penyaluran THR dan Gaji ke 13 pada 2023," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, belanja K/L dalam bentuk belanja barang sebesar Rp 428,4 triliun. Terdiri dari barang operasional atau non operasional Rp 153,3 triliun, jasa Rp 51,2 triliun, pemeliharaan Rp 50 triliun, perjalanan dinas Rp 48,2 triliun, barang badan layanan umum Rp 57,7 triliun, dan diserahkan ke masyarakat langsung/pemda Rp 67,8 triliun.

Untuk bagian belanja barang yang diserahkan ke masyarakat langsung atau pemda itu di antaranya dalam bentuk bantuan operasional sekolah di bawah Kementerian Agama Rp 10,7 triliun untuk 9,4 juta siswa, bantuan operasional 197 perguruan tinggi negeri Rp 6,5 triliun, bantuan ternak Rp 242,9 miliar, dan penyaluran subsidi selisih harga biodisel Rp 18,5 triliun.

Adapun belanja K/L dalam bentuk belanja modal senilai Rp 307,3 triliun. Di antaranya yang langsung memberi manfaat ke masyarakat dalam bentuk bendungan selesai 7 unit, dan bendungan lanjutan 18 unit. Lalu ada jaringan irigasi di daerah 3.455 ha dan rehabilitasi daerah irigasi 74.560 ha.

Untuk jalan telah dibangun 377,5 km dan jalan tol 217,8 km, jembatan 5.956,8 m, perumahan dalam bentuk rumah susun 2.477 unit, rumah khusus 1.104 unit, rumah swadaya 140.593 unit, modernisasi alat material khusus atau almatsus dan sarana pra sarana Polri, hingga modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista, non alutsista, dan sarpras pertahanan.

Selain berbagai belanja itu, pemerintah juga mengeluarkan anggaran perlindungan sosial selama 2023 mencapai Rp 443,4 triliun. Di antaranya seperti penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH Rp 28,1 triliun untuk 9,9 juta keluarga, hingga bantuan kartu sembako Rp 44,5 triliun untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Adapula berupa bantuan langsung tunai (BLT) El Nino sebesar Rp 7,5 triliun untuk 18,6 juta keluarga. Selain itu, juga dalam bentuk subsidi BBM Rp 21,3 triliun, subsidi listrik Rp 68,7 triliun, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) Rp 40,9 triliun, dan bantuan pangan Rp 7,8 triliun untuk 21,3 juta keluarga.

Belanja dalam pos anggaran kesehatan pada 2023 ini terkucurkan sebesar Rp 183,2 triliun. Berupa PBI JKN Rp 46,3 triliun, penugasan 5.754 tenaga kesehatan ke daerah tertinggal Rp 27,6 miliar, pemeriksaan 58,5 ribu sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan Rp 33,9 miliar, serta pemenuhan ketersediaan alat atau obat kontrasepsi pada 19.606 lembaga dengan nilai Rp 520,4 miliar.

Sementara itu, kucuran anggaran berupa Jamkes untuk PNS/TNI/Polri sebesar RP 10,3 triliun, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) dan BOKB antara lain untuk 9.970 puskesmas dan 5.914 balai penyuluhan KB senilai Rp 15,6 triliun, DAK Fisik Kesehatan seperti untuk alat antropometri di 4.936 puskesmas senilai Rp 12,5 triliun, hingga DAU dan DBH untuk kesehatan Rp 26 triliun seperti untuk pengadaan 27.854 obat atau vaksin dan layanan kuratif atau rehab 878.359 orang.

Lalu, belanja yang kelar dalam pos anggaran pendidikan pada 2023 sebesar Rp 503,8 triliun, di antaranya seperti untuk program indonesia pintar kepada 20,3 juta siswa senilai Rp 11,1 triliun, bidik misi atau KIP Kuliah kepada 960,5 ribu mahasiswa senilai Rp 13 triliun, hingga Bantuan Operasional Sekolah Rp 10,7 triliun.

Tunjangan profesi guru non PNS atau guru honorer sebanyak 628,3 ribu dikucurkan senilai Rp 13 triliun, untuk kartu prakerja Rp 2,8 triliun, dan transfer ke daerah Rp 302,7 triliun seperti untuk DAK fisik revitalisasi sarana 11.994 dan prasarana 7.409, BOS 43, BOS 43,8 juta siswa, BOP PAUD 6,2 juta peserta didik, DAU dan DBH 175 antara lain untuk gaji pendidik di daerah, BOP Kesetaraan 803,8 ribu, TPG ASND 1,1 juta guru.

Di luar itu, ada juga anggaran yang keluar dalam bentuk pos anggaran ketahanan pangan senilai Rp 112,7 triliun seperti untuk bantuan alat mesin pertanian hingga bantuan ternak, benih ikan, udang maupun kepiting, budidaya tanaman pangan, hingga penyaluran subsidi pupuk dan bantuan pangan beras.

Anggaran belanja untuk infrastruktur pun mencapai Rp 455,8 triliun seperti untuk yang telah keluar seperti untuk jalan, jembatan, bendungan, SPAM, hingga rumah. Anggaran ini juga ada yang dikucurkan untuk pembangunan dan pengembangan bandara hingga pelabuhan.

Lalu, dalam bentuk khusus anggaran jelang Pemilu 2024 yang keluar pada 2023 sebesar Rp 29,9 triliun. Kucuran anggaran pemilu pada 2023 itu naik dari 2022 sebesar Rp 3,1 triliun, dan akan dihabiskan seluruhnya pada 2024 sebesar Rp 38,2 triliun dari total anggaran khusus pemilu selama 3 tahun Rp 71,2 triliun.

Belanja untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN pada 2023 telah terkucurkan sebesar Rp 26,7 triliun. Meningkat pesat dari anggaran yang keluar pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, dan untuk APBN 2024 sebesar Rp 40,6 triliun. Sehingga total anggaran untuk IKN pada 2022-2024 senilai Rp 72,8 triliun.

Sri Mulyani juga mengungkapkan besaran anggaran yang terserap untuk fokus Presiden Joko Widodo dalam percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk merespons berbagai kerusakan di jalan daerah. Total dana yang telah terkucur ialah Rp 14,5 triliun dari pagu Rp 14,6 triliun di 32 provinsi.

Belanja pada 2023 yang tak kalah penting ialah dalam bentuk realisasi subsidi sebesar Rp 269,6 triliun. Besaran anggaran ini dikeluarkan untuk subsidi BBM 16,4 juta KL, LPG 3 Kg 7,7 juta MT, 40 juta pelanggan listrik bersubsidi, 6,1 juta ton subsidi pupuk, subsidi KUR 259,8 triliun, hingga subsidi perumahan 229 ribu unit.

Terakhir ialah belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer ke daerah sebesar RP 881,3 triliun. Ini antara lain untuk kepentingan di bidang pendidikan berupa pembangunan 452 sekolah baru dan revitalisasi sarpras 13,5 ribu, di bidang kesehatan di antaranya pembangunan puskesmas di 58 kecamatan, serta di bidang pekerjaan umum untuk 261.056 unit SPAM, penanganan jalan 6.260 km dan jembatan 775 m, serta jaringan irigasi 48,6 ribu.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Infografis/'Happy' Dapat Perintah Jokowi, Sri Mulyani Sigap Lakukan Ini/Aristya Rahadian