Jokowi Kaget Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah Jauh Sama Negara Tetangga

Presiden Joko Widodo mengaku kaget rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 hingga S3 sangat rendah. Bahkan, angkanya jauh di bawah negara tetangga.

Jokowi berjanji akan berupaya mengejar target untuk menaikkan hal ini. Rencananya, pekan ini akan digelar rapat untuk membahas apa yang harus dilakukan untuk meraih kenaikan rasio penduduk berpendidikan tinggi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Konvensi XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Senin (15/1/2024) pagi. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim juga hadir dalam kesempatan ini.

"Saya minggu ini akan rapat dan ini mengambil kebijakan policy untuk mengejar angka (rasio penduduk berpendidikan tinggi) yang masih 0,45% ini," kata Presiden Jokowi di Graha Unesa, Senin (15/1/2024).

Jokowi menyebut, rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih sangat rendah. Bahkan, ia terkejut saat mengetahui angkanya jauh dari negara tetangga.

"Saya kaget juga kemarin dapat angka ini. Saya kaget Indonesia itu di angka 0,45%, 0,45%, negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43%, negara maju 9,8%. Jauh sekali," sebutnya.

Untuk meningkatkan rasio ini, Jokowi mengaku tidak tahu anggarannya akan didapat dari mana, tapi pemerintah pusat bakal mencari. Ini agar penduduk berpendidikan S2 san S3 terhadap populasi usia produktif benar-benar bisa naik secara drastis.

"Kejauhan sekali 0,45% sama 2,43%, angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali, 5 kali lebih rendah kita dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan, bukan negara maju, belum negara dibandingkan dengan negara maju," jelasnya.

Ia pun menyadari, semua upaya untuk menyusul rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 ini membutuhkan anggaran di tengah tekanan berat fiskal negara. Tetapi, SDM bisa menjadi sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan akan menjadi kunci.

Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan dan riset diminta harus terus diupayakan seoptimal mungkin. Tak hanya APBN dan APBD, tetapi juga pemanfaatan dana abadi yang dimiliki. Termasuk menghubungkan industri dengan industri melalui matching fund juga dirasa penting.

"Kalau kita lihat APBN untuk pendidikan dari 2009 sampai 2024, jadi 15 tahun, mencapai Rp 6.400 triliun. Dana abadi LPDP pada saat dibuka Rp 1 triliun, sekarnag sudah mencapai di 2023 kemarin Rp 139 triliun dan jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat 7 kali lipat dari awal. Tapi ini masih jauh, masih kurang, saya kira perlu ditingkatkan paling tidak 5 kali lipat dari yang sudah ada sekarang," urainya.

"Memang sekali lagi butuh anggaran dan pembiayaan yang besar, tetapi tetap ini menjadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," pungkasnya.

Sumber: detik

Foto: Jokowi saat petemuan Forum Rektor Indonesia di Surabaya/Net