Kini Lawan, Tom Lembong Bongkar Kesalahan Besar Jokowi!

Baca Juga

Thomas Trikasih Lembong adalah satu satu sosok andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong perekonomian. Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dia menceritakan, ada kesalahan besar yang dilakukan Jokowi pada periode kedua pemerintahan. Tadinya, periode pertama fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur dan kedua bergeser ke sumber daya manusia.

"Rencana awal sebenarnya fokus ke infrastruktur, periode kedua kita geser ke yang namanya software atau perangkat lunak, yaitu SDM, kesehatan, pendidikan, dan kelembagaan," kata dia dalam program Your Money Your Vote bertajuk "Jurus Ekonomi Capres-Cawapres di Tengah Perang dan Ketidakpastian Global", dikutip Senin (22/1/2024).

Menurut Thomas, rencana awal pemerintahan Jokowi itu kemudian meleset. Fokus pembangunan infrastruktur di periode pertama, kata dia, malah dilanjutkan di periode kedua pemerintahan Jokowi. "Yang terjadi malah fokus periode pertama diteruskan. Kesehatan, pendidikan terbengkalai," kata dia.

Thomas mengatakan kesalahan inilah yang akan diperbaiki oleh pasangan Anies-Muhaimin lewat 'slepetnomics'. Dia mengatakan lewat jargon itu, Anies-Muhaimin ingin menggeser fokus pembangunan Indonesia dari infrastruktur ke pembangunan yang bersifat perangkat lunak, yakni sumber daya manusia.

Dia mengatakan SDM merupakan masalah utama Indonesia yang membuat ekonomi sulit berkembang. Menurut Tom, solusi untuk masalah ini bukanlah investasi di infrastruktur maupun industri berbasis sumber daya alam, melainkan investasi kepada SDM berupa pendidikan dan kesehatan.

Thomas mengatakan sudah banyak contoh ketika negara kaya dengan sumber daya alam, justru miskin secara ekonomi. Sebaliknya, negara yang miskin alamnya, justru menjadi negara maju karena kualitas manusianya.

"Pak Anies sudah berkali-kali mengatakan bahwa kekuatan kita bukanlah sumber daya alam, kekuatan atau aset kita adalah manusia, warga kita. Kalau kita lihat fakta di seluruh dunia kebanyakan negara yang kaya dengan sumber daya alam itu biasanya miskin dan banyak negara yang tidak punya sumber daya alam itu malah kaya seperti Jepang, Singapura dan Taiwan," kata dia.

Kritik Kebijakan Nikel

Pemerintahan Presiden Jokowi menurutnya saat ini masih terfokuskan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA). Di mana ada penciptaan industri manufaktur yang padat modal, namun berbasis komoditas, seperti produk pertambangan dan pengolahannya yang di antaranya adalah industri smelter nikel. Padahal, harga-harga produksi di sektor itu kini tengah melemah.

"Contoh tahun ini harga nikel sudah turun 50%, dengan melemahnya ekonomi global tahun depan pasti harga-harga komoditas akan turun lagi. Jadi kita mulai dengan realita bahwa kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor dan komoditas," kata Lembong.

Dampak dari fokus pada industri manufaktur padat modal itu, menurutnya juga akan berpotensi menekan perekonomian masyarakat di tengah besarnya potensi resesi global. Sebab, industri padat modal tidak banyak membutuhkan tenaga kerja karena rantai produksinya sudah didominasi teknologi robotik atau otomasi.

"Kalau kita kunjungi sebuah pabrik mobil listrik itu semua yang kerja robot. Saya pernah kunjungi sebuah pabrik mobil listrik di Korea, dan saya kaget hampir tidak ada manusia, kosong, semua jadi rantai produksinya assembly line semua mesin yang melipat, mengguling, dan merakit baterai itu," tuturnya.

"Tapi pemerintah belakangan ini sangat fokus pada industri nikel, industri baterai, industri mobil listrik karena dianggap masa depan, dianggap high tech, dianggap sangat seksi," ucap mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi itu.

Terlalu fokusnya pemerintah untuk memasukkan industri padat modal itu pun menurut Lembong sangat berlainan dengan sentimen investor global. Menurutnya, akibat konflik geopolitik, termasuk di China akibat perang perdagangan dengan Amerika Serikat, sebetulnya investor yang kini cenderung ingin berinvestasi di Indonesia untuk relokasi industri berasal dari industri manufaktur padat karya, seperti tekstil, barang dari tekstil, furnitur, hingga elektronika.

"Saya kasih contoh satu merek busana yang cukup terkemuka asal AS yang pekerjakan 700 ribu pekerja di Indonesia melalui 11 mitra manufaktur, mereka komplain ke saya, Pak Tom, pemerintah tidak punya perhatian bagi kami sama sekali di industri tekstil, sepatu, karena dianggap kuno, sunset industry, mereka hanya ngomong baterai mobil listrik," ungkap Lembong.

Oleh sebab itu, dengan realita tersebut, Anies-Muhaimin menurutnya akan mengusung penguatan industri manufaktur padat karya pada masa pemerintahannya. Dengan cara itu, ia memastikan industri sektor jasa juga akan semakin minim dari yang saat ini porsinya mencapai 50-55% terhadap PDB sedangkan industri manufaktur hanya sebesar 18% terhadap PDB karena tenaga kerja di sektor industri jasa yang mayoritas informal bisa terserap menjadi pekerja formal.

"Dan itu malah naik sekarang mencapai 60% dari pekerja kita di sektor informal. Harusnya dengan omnibus law lebih ringan dan gampang bagi perusahaan ambil pekerjaan secara formal kan, tapi faktanya di lapangan sebaliknya," tegas Lembong.

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Tim Ganjar Soroti Biaya IKN, AMIN Pertanyakan Studi Kelayakan. (Tangkapan Layar CNBC Indonesia TV)