Mahasiswa Sebar 4 juta Selebaran di 35 Provinsi Berisi Penolakan Politik Dinasti Dan Pemimpin Pelanggar HAM

Mahasiswa dari 899 kampus di 35 provinsi tergabung Mahasiswa Indonesia Bersatu secara serentak hari ini membagikan 4 juta lembar selebaran berisi penolakan atas politik dinasti dan tolak pemimpin pelanggar HAM.

Febriano Sipayung, koordinator mahasiswa Unimed, Kamis (11/1/2024), mengatakan, pihaknya mengerahkan sedikitnya 14 mahasiswa membagikan selebaran menolak politik dinasti dan kembalinya kekuatan orde baru di Indonesia ke masyarakat yang melintas di depan kampus Unimed.

Pembagian selebaran dilakukan mahasiswa di 14 kampus, di antaranya Unika St Thomas, Universitas HKBP Nomensen Medan, Universitas Panca Budi, UNA Asahan, Universitas Methodis Medan, Universitas MBP, USU, UIN SU, Universitas Simalungun, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, STIE Sultan Agung, Polmed Medan dan STAI.

Ia mengatakan, setiap kampus membagikan 5.000 lembar selebaran kepada masyarakat. “Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan atas penghianatan reformasi dan praktek politik dinasti,” kata Febriano.

Menurut Febriano, mahasiwa menolak politik dinasti karena hukum dan konstitusi diselewengkan, infrastruktur pemerintahan dan lembaga pemerintah digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan.

“Kami menolak kembalinya kekuatan orde baru yang sarat dengan intimidasi, penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran HAM,” ujar Febriano.

“Jangan sampai presiden terpilih nantinya adalah orang-orang yang memiliki dosa masa lalu terkait pelanggaran HAM berat, seperti penculikan para mahasiswa/aktivis pada peristiwa 1998,” ucapnya.

Sementara itu, dalam pernyataan sikap Mahasiswa Indonesia Bersatu diterima media menyebutkan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk membangun dinasti politik dengan memaksakan anaknya Gibran Rakabumi Raka telah mencederai cita cita reformasi dan struktur demokrasi dan menjadikan negara Indonesia menjadi celaan di seluruh negara di dunia ini.

Ada 4 juta lembar selebaran yang dibagikan secara serentak mahasiswa di depan kampus masing-masing untuk menyadarkan rakyat terkait hadirnya calon pemimpin pelanggar HAM dan buruknya politik dinasti.

Mahasiswa Indonesia Bersatu mengingatkan Presiden Jokowi sebaiknya kembali membuka sejarah bahwa perlawanan tak pernah berhenti walau hasil pemilu 1997 Soeharto dilantik akan tetapi pada bulan Mei 1998 atau 71 hari kemudian ia ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa.

“Aksi-aksi dari kami mahasiswa akan terus berjalan dengan gerakan moral yang akan semakin solid dan terorganisir sejalan dengan buruknya proses demokrasi dan ambisi Presiden Jokowi membangun politik dinasti serta mencegah penghapusan sejarah pelanggaran HAM di Indonesia,” tulis Mahasiswa Indonesia Bersatu dalam pernyataan sikapnya.

Sumber: akurat

Foto: Aksi gabungan mahasiswa bagikan selebaran tolak politik dinasti dan pemimpin pelanggar HAM. (foto: Istimewa)