Pakar: Pemilu 2024 Banyak Dugaan Kecurangan oleh Pemerintah

Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay mengatakan, meski kecurangan terjadi dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu), tapi perhelatan tahun 2024 lebih memprihatinkan. Hadar menilai kecurangan pada Pemilu 2024 terjadi secara masif.

“Iya saya duga ada (kecurangan pada setiap Pemilu), tetapi kalau sekarang ini kok kayaknya masif begitu. Dan, tidak ada proses penegakan hukum untuk mengerem ini,” ucap Hadar Nafis Gumay dalam diskusi “Awasi Kecurangan Pemilu” yang dilaksanakan secara daring pada Sabtu (13/1).

Hadar menjelaskan, kecurangan yang terjadi pada perhelatan Pemilu sebelumnya cenderung bersifat sporadik. Lalu, saat itu, kecurangan tidak timbul dari penyelenggara Pemilu.

“Kalau sekarang ini, dugaan itu sangat kuat. tidak hanya dari pemerintah, tapi dari penyelenggara itu sendiri,” jelasnya.

Hadar mengatakan, dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu sangat memprihatinkan. Dirinya juga menduga ada upaya dan campur tangan Pemerintah untuk mengintervensi Pemilu.

“Padahal, kita tahu konstitusi sudah menjamin penyelenggara itu adalah wasit yang tidak boleh bermain atau diokupasi oleh pihak peserta pemilu,” kata Hadar.

Ia menegaskan, Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses Pemilu mengingat Pemerintah merupakan cerminan dari kekuatan partai politik.

Hadar dan lembaga pengawasan masyarakat sipil lainnya mencatat, saat ini, banyak sekali masalah dan aduan yang disampaikan kepada Bawaslu.

Namun, aduan yang disampaikan bukan hanya tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Pemerintah atau penyelenggara Pemilu.

“Tetapi juga dari setiap peserta ini juga merasa pihak yang lain juga melakukan (pelanggaran), jadi semua,” lanjutnya.

Hadar menilai hal ini merupakan kegembiraan karena banyaknya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu. Namun, hal ini juga menjadi keprihatinan karena jumlah dugaan pelanggaran yang masif.

Sumber: gatra

Foto: Direktur Eksekutif Netgrit, Hadar Nafis Gumay/Net