Pemakzulan, Warning untuk Jokowi

Isu pemakzulan (impeachment) Presiden Jokowi yang berembus belakangan ini harus dijadikan peringatan. Sekalipun tidak populer pada tataran elite, munculnya wacana pemakzulan menggambarkan keresahan publik yang bisa menggelinding dan membesar bak bola salju.

Munculnya wacana pemakzulan merupakan respons atas kegelisahan sebagian masyarakat yang butuh garansi kenetralan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024. Kalau ditilik ke belakang, pemakzulan bisa jadi buah dari kekecewaan atas putusan MK, politik dinasti, adanya intimidasi terkait kampanye, dan cawe-cawe Jokowi mendekati hari pemungutan suara.

“Saya kira memang presiden harus menghentikan cawe-cawenya terkait capres. Presiden harus netral, jangan sekadar perkataan saja, tetapi juga dalam praktik di lapangan,” kata peneliti BRIN, Lili Romli, di Jakarta, Rabu (17/1/2024) malam.

Pemakzulan secara teknis sulit terwujud karena harus melalui proses panjang di DPR, MK dan MPR. Pintu masuknya juga rumit karena perlu memastikan adanya perbuatan tercela yang dilakukan Kepala Negara.

Romli menyebut, sekalipun secara teknis sulit terwujud, bukan berarti dukungan terhadap pemakzulan nantinya tak membesar, hingga memaksa parlemen bertindak. Pasalnya, wacana pemakzulan tak lepas dari spirit moral menjaga demokrasi, hingga harus mendongkel presiden, secara konstitusional.

Dirinya berharap Jokowi menangkap semangat moral itu dan menghentikan aksi cawe-cawe yang mengancam demokrasi. Kalau Jokowi bersikap acuh, sudah pasti ada konsekuensi yang mengiringi.

Krisis legitimasi harus ditanggung Jokowi pada sisa masa jabatan. Sepanjang pemerintahan Jokowi, baru kali ini muncul isu pemakzulan karena kekhawatiran ketidaknetralan Kepala Negara.

“Tuntutan itu harus menjadi alarm atau warning bagi presiden jangan sampai membesar dan menjadi bola salju, yang mendapat dukungan dari berbagai elemen dan kekuatan politik,” ujarnya.

Sumber: akurat

Foto: Presiden Jokowi berdoa saat Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2023-2024 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).