Saiful Mujani: Pemilu Jurdil Bisa Dilakukan Jika Jokowi Dimakzulkan

Baca Juga

Mantan pendukung Jokowi dua periode, Saiful Mujani berpendapat jika ingin mendapatkan Pemilu yang Jurdil (jujur dan adil), maka Jokowi harus dimazulkan terlebih dahulu. Sebab cawe-cawe Jokowi sudah sangat gamblang dan makin masif yang membuat pasangan Capres nomor urut 01 dan nomor urut 03, sulit mendapatkan keadilan.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi publik berjudul “Situasi Sosial dan Kebatinan Masyarakat Menjelang Pemilu 2024”, menghadirkan pembicara antara lain Paulus Wirutomo (Profesor Sosiologi UI), Saiful Mujani (Profesor Politik UIN Jakarta), Ubedilah Badrun (Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ) dengan moderator Hersubeno Arief dari FNN di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2024.

Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Jokowi. Ada orang yang bilang berbahaya pemakzulan itu bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober 2024, mungkin proses pemakzulan belum selesai. Tetapi itu harus dilakukan karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang didukung Jokowi sangat tidak layak untuk dipilih. Itu proses yang sangat penting. Bahwa kemudian sampai Jokowi turun belum selesai proses pemakzulan, tidak apa-apa, tetapi kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Jokowi berhenti kan bisa masuk penjara,” kata Saiful.

Saiful mengaku Jokowi saat ini berbeda dengan Jokowi tahun 2014. Ada kebijakan yang menyimpang pasca Jokowi dilantik pada periode kedua.

Pilpres 2014 dan 2019 Saiful mendukung Jokowi, tetapi awal periode kedua ia melihat gejala agak lain. Menurut Saiful ada kebijakan yang menyimpang seperti pelemahan KPK, Omnibuslaw yang dipaksakan, dan sikap Jokowi yang tidak tegas dalam peralihan kekuasaan dari dia ke siapa pun.

“Awalnya saya dukung, tetapi bukan karena Jokowi bagus melainkan karena Prabowo tidak lebih baik dari Jokowi, the best among the worth. Oleh karena itu pilihlah pemimpin yang belum  menciptakan kerusakan. Memilih Jokowi bukan karena dia hebat, tetapi karena mudhorot-nya lebih kecil,” paparnya.

Saiful menegaskan bahwa saat ini ia harus mengambil sikap atas perubahan perilaku Jokowi. “Tahun 2024 betul-betul unpredictable. Jokowi cawe-cawe terlalu jauh. Jokowi terang-terangan tidak netral. Padahal presiden-presiden sebelumnya di akhir masa jabatannya tidak mempersiapkan anaknya untuk maju,” paparnya.

“Ini satu cara kita memilih dengan menghindari kerusakan. Kalau dibilang akan berbuat lebih baik, hal itu terlalu abstrak, sedangkan kalau kerusakan itu nyata dan lebih mudah,” tegasnya.

Suasana batin masyarakat Indonesia adalah berpikir praktis dan mengambil mudahnya saja.

“Jokowi paham betul kondisi masyarakat saat ini, di mana hanya ada 40 persen masyarakat Indonesia yang well informed society, sementara 60 persen lainnya adalah mereka yang tidak tahu tentang politik nasional,” paparnya.

Belum lagi lanjut Saiful, jumlah penerima bansos yang mencapai 20 juta, lalu dikalikan 3 menjadi 60 juta. “Angka yang cukup besar. Merawat orang seperti ini gampang saja bagi Jokowi karena ia punya segalanya, punya resources, punya sistem dan punya energi,” tegasnya.

Saiful menegaskan bahwa Jokowi menjaga dan memelihara masyarakat seperti ini dengan bansos, padahal duit rakyat. Stigma yang berkembang di masyaralat adalah Jokowi orang baik, sering bagi-bagi sembako dan pupuk murah. Ini yang membuat masyarakat senang dengan Jokowi, padahal semua itu duit APBN alias duit rakyat Indonesia bukan duit Jokowi.

Fakta di lapangan bahwa masyarakat saat ini banyak yang mengalami kesulitan hidup, jatuh dalam jurang kemiskinan, hidup dalam kesusahan, dan banyak yang bunuh diri.

Dalam situasi seperti ini, kata Saiful semestinya tidak ada orang yang memilih orangnya Jokowi, mereka mustinya bisa pilih Anies atau Ganjar agar ada perubahan.

Akan tetapi Jokowi bisa memelihara yang 60 persen itu dengan bansos dan pupuk subsidi besar-besaran. Oleh Jokowi semua dipegang dan dikendalikan. Pemilu jadi tidak jurdil. Pemilu 2024 tidak ada gunanya karena tidak ada perubahan.

Maka untuk mendapatkan Pemilu yang jurdil, Saiful berpendapat Jokowi harus dimakzulkan untuk menegakkan integritas.

“Inilah cara menjaga integritas. Berharap Pemilu netral kepada KPU dan Bawaslu tidak bakal digubris sebab penentunya adalah Jokowi. Jokowi melakukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur,” tegasnya.

“Tidak ada etik sama sekali di MK, tidak menghargai konstitusi. Seharusnya Jokowi melarang Gibran maju. Yang terjadi dia malah mendoakan,” katanya geram.

Menurut Saiful, Pemilu 2024 adalah akumulasi dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan Jokowi secara sistemik, massif, dan terstruktur. DPR tersandera, padahal hanya butuh 30 persen untuk impeachment presiden.

“Mereka sesungguhnya tidak happy. Bagaimana mungkin seorang ketua partai besar yang seharusnnya bisa menjadi capres, nyatanya menjadi calon wakil pun tidak bisa. Secara obyektif gak mungkin bahwa dia happy. Munas partai memutuskan ketua umum partai otomatis menjadi capres atau cawapres, hari ini tidak jadi apa-apa malah diberikan kepada putra mahkota. Apa tidak mangkel?,” paparnya.

Mujani juga menyentil anomali yang terjadi di masyarakat. Di satu sisi masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi di sisi lain hidup makin susah. Tapi oleh Jokowi, situasi seperti ini direspons dengan bansos.

Tak hanya itu, Mujani mengungkapkan rasa takut akan hasil Pemilu 2024 yang menimbulkan ketidakpuasan.

“Yang saya takutkan dengan kekisruhan sepanjang 2023, orang akhirnya tak percaya hasil Pemilu 2024. Mereka lalu bikin keributan. Untuk ribut tak perlu 40 persen jumlah pemilih turun semua. Cukup 1 juta orang di Jakarta, bakar- bakaran maka akan ribut. Pemilu yang jujur dan fair adalah Pemilu tanpa Jokowi,” paparnya.

Saiful menilai bahwa orang yang ditunjuk Jokowi tidak layak untuk dipilih. Pemilu ini Pemilu Jokowi bukan Prabowo. Tapi mereka punya kepentingan sendiri-sendiri, Prabowo pingin jadi presiden dan Jokowi pingin anaknya jadi wapres.

Senada dengan Saiful Mujani, Ketua Prodi Ilmu Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun menegaskan pemilu tanpa Jokowi menjadi penting, tinggal bagaimana elit politik bekerja agar rakyat terselamatkan, situasi sosial aman, dan Pemilu berintegritas. Pemerintah mengklaim seolah-olah ekonomi baik, tetapi faktanya terjadi penurunan kelas di masyarakat.

“Gen-Z jumlahnya 27 persen, ditambah Mileniel 25 persen, maka ada 52 persen. Mereka penentu masa depan Indonesia. Kalau Mereka diam saja, tidak punya sikap, maka selesailah republik ini. Inilah momentum Gen-Z harus punya sikap untuk mengatakan pada dunia bahwa pemilu kali ini tidak berintegritas,” paparnya.

Kalau penyebabnya adalah Joko Widodo, kata Ubed maka Gen-Z berhak untuk mengatakannya. Waktunya Gen-Z speak up dan tidak perlu takut.

“Kebebasan sipil kita hari ini 5,59 , jadi rapotnya merah. Mahasiswa itu sederhana, ingin menyampaikan pendapat, ya dengarkan saja. Mereka menolak politik dinasti, Mereka menolak pelanggar HAM tidak diadili, dan menolak kolusi, korupsi dan nepotisme. Kalauhanya gara-gara itu Panwas mengamuk, ini jelas Upaya pembungkaman sipil,” tegasnya.

Sementara mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menegaskan tingkat frustasi masyarakat dan keadaan sosial ekonomi sudah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan.

“Pada tahun 2021 jumlah orang bunuh diri mencapai 600 orang, tahun 2022 mencapai 900 orang dan kini tahun 2023 mencapai 1200 orang. Itu yang terdata, sedangkan yang belum masih banyak lagi,” paparnya.

Pemilu saat ini kata Gatot tidak akan menghasilkan demokrasi yang berintegritas, sebab sejak awal campur tangan presiden sudah dilakukan, bahkan diakui secara sadar.

“Kalau Pemilu dilakukan dengan curang, gimana mau berintegritas,” tanyanya.

Menanggapi upaya pemakzulan terhadap Presiden Jokowi, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta semua pihak menjalani konstitusi sesuai aturan yang ada. Ini diungkapkan Puan merespons permintaan pemakzulan terhada Presiden Joko Widodo atau Jokowi karena dinilai cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024.

“Kita jalankan konstitusi sesuai dengan aturan yang ada. Aspirasi silakan disampaikan,” ujar Puan saat ditemui wartawan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, seusai meresmikan GOR Bung Karno, Kamis, 11 Januari 2024.

“Kita tetap menjaga situasi menjelang Pemilu 2024 ini supaya damai. Kemudian terjaganya netralitas semua aparat dan penegak hukum,” katanya.

Sementara para advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Perekat Nusantara akan melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo. Koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus, mengatakan, Jokowi saat ini telah menjadi ancaman serius terhadap pertumbuhan demokrasi dan secara absolut akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulutan dinasti Jokowi. Masalah ini berpuncak di Mahkamah Konstitusi.

Menurut dia, dinasti politik Jokowi itu tidak hanya menguasai supra-struktur politik di eksekutif dan legislatif. "Tetapi juga menguasai, bahkan menyandera lembaga yudikatif," ujar Petrus. 

Adapun pihak yang akan digugat perbuatan melawan hukum adalah Jokowi beserta keluarganya. Seperti Iriana (istri Jokowi), Kaesang Pangarep, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Bobby Afif Nasution (menantu Jokowi), Anwar Usman (ipar Jokowi), dan Prabowo Subianto, calon presiden yang berpasangan dengan Gibran.

Selain keluarga Jokowi dan capres Prabowo, gugatan itu juga menyasar Komisi Pemilihan Umum. "Juga keputusan KPU yang menetapkan pasangan capres-cawapres sepanjang atas nama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan dibatalkan," ujar dia.

Selanjutnya, yang akan digugat itu, yakni hakim konstitusi, yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat, serta Podcast Bocor Alus Politik. Tuntutannya adalah meminta agar PTUN Jakarta menyatakan dinasti politik dan nepotisme sebagai perbuatan melawan hukum. "Atau suatu perbuatan yang dilarang, sehingga harus dihentikan," ucap Petrus.

Sebelumnya sekelompok orang menamakan Petisi 100 mendatangi Menkopolhukam Mahfud Md di kantornya pada Selasa lalu. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024, hingga usulan pemakzulan Jokowi. (*)

Sumber: fnn

Foto: Presiden Joko Widodo/Net