BEM SI Kritik Keras Jokowi: Layak Dinobatkan Perusak Demokrasi

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menuntut Jokowi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka karena telah merusak demokrasi.

"Jokowi adalah presiden yang sangat layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi yang paling kejam di Indonesia," kata Koordinator Pusat BEM SI, Hilmi Ash Shidiqi dalam pernyataan sikap di Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/2/2024).

"Perlakuan Jokowi memang tampak seperti orang Jawa yang penuh unggah-ungguh dan berkharisma, piawai pribadinya khas orang Jawa pada umumnya. Namun, watak asli Jokowi begitu jahat bahkan sampai tak mempedulikan lagi nama baik sebagai presiden yang bukan hanya kepala pemerintahan, tetapi kepala negara," kata Hilmi.

Hilmi mengungkit janji Jokowi yang akan merevisi Undang-Undang (UU) ITE, namun hingga saat ini hal tersebut masih belum dilakukan.

"Justru jajarannya yang menggunakan UU ITE untuk menggugat aktivis demokrasi. Jokowi mengubah UU KPK yang kini membuat pemberantasan korupsi semakin busuk, bahkan kini Ketua KPK menjadi tersangka," ujar Hilmi.

Adapun pernyataan sikap BEM SI sebagai berikut:

1. Mengucapkan kalimat minta maaf kepada masyarakat Indonesia secara terbuka bahwa Dia telah merusak demokrasi.

2. Melakukan cuti dari jabatannya agar tidak ada konflik kepentingan.

3. Meminta menteri-menterinya yang terlibat dalam kampanye yang menguntungkan pasangan calon agar segera berhenti.

4. Meminta agar para kepala daerah (menteri, gubernur, bupati, wali Kota), DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kepala desa agar tetap menjunjung etika demokrasi dan etika kepantasan dalam tingkah lakunya.

Sumber: inews

Foto: BEM SI mengkritik keras Presiden Jokowi. Mereka menilai sang kepala negara layak dinobatkan sebagai perusak demokrasi. (Foto: Giffar Rivana)