Dirty Vote Bongkar 'Politik Gentong Babi' Jokowi di Politisasi Bansos Pada Pemilu 2024, Ini Penjelasannya!

Baca Juga

Isu bantuan sosial alias Bansos dipolitisasi ramai dalam beberapa waktu terakhir. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti memberikan penjelasannya dalam film Dirty Vote. Film dokumenter yang mengungkap dugaan kecurangan Pemilu oleh Presiden Jokowi itu dirilis hari ini, Ahad, 11 Februari 2024.

"Mengapa Bansos dijadikan alat berpolitik? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang namanya politik gentong babi atau pork barrel politics," kata Bivitri dalam film yang disutradarai Dandy Laksono tersebut.

Bivitri menjelaskan, politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Saat itu, para budak harus berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Para budak lantas memperebutkan babi di gentong tersebut.

"Akhirnya muncul istilah  bahwa ada orang-orang yang akan berebut jatah untuk kenyamanan dirinya," tutur Bivitri.

Dalam konteks politik saat ini, Bivitri mengatakan politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Uang tersebut digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politisi agar dirinya bisa dipilih kembali.

"Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri.

Dalam pemaparannya di film Dirty Vote, Bivitri memang menyoroti gelontoran anggaran Bansos menjelang Pemilu 2024 yang dianggap berlebihan. Sebab, untuk bulan Januari saja pemerintah sudah menghabiskan Rp 78,06 triliun. Jenis bantuan yang diberikan melalui anggaran tersebut, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Sebelumnya, pada 2023, Jokowi juga menggelontorkan Bansos beras periode Maret-Mei senilai Rp 7,9 triliun dan periode September-November Rp 8 triliun. Bansos beras berlanjut ke Desember dengan alokasi dana sebesar Rp 2,7 triliun.  Tak cuma itu, sepanjang tahun lalu, Presiden Jokowi menggelontorkan Rp 81,2 triliun untuk PKH dan program kartu sembako. Kemudian, untuk PIP, KIP, bantun iuran pekerja dan Bansos lain senilai Rp 82,3 triliun. Sedangkan bantan PKH dan BPNT mencapai Rp 114,3 triliun.

Kemudian untuk tahun ini, Presiden Jokowi mencanangkan Bansos sembako kepada 18,8 juta kepala keluarga atau KK. Kemudian beras 10 kg untuk 22 juta KK dan BLT untuk 18 juta KK. Jika ditotal dengan program Bansos lainnya, Presiden Jokowi mengalokasikan Rp 508 triliun atau naik dari rencana sebelumnya senilai Rp 496,8 triliun.

"Di sini kita bisa melihat bagaimana kemudian Bansos digunakan berlebihan dan melebihi apa yang dilakukan saat pandem Covid-19," kata Bivitri.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial atau Perlinsos senilai Rp 498 triliun ketika pandemi Covid-19 pada 2020. Kemudian, pada 2021 mengalokasikan Rp 468,2 triliun dan pada 2022 senilai Rp 460,2 triliun.

Selain anggaran, yang menjadi sorotan adalah penyaluran Bansos oleh Presiden. Padahal, Bivitri berujar, Bansos merupakan fasilitas negara yang harus disalurkan sesuai struktur kenegaraan.

"Siapa yang berhak atau berwenang? Kementerian Sosial jawabannya," kata Bivitri. Namun yang terjadi, data kemiskinan Kementerian Sosial justru tidak digunakan. "Barangkali karena kebetulan Menteri Sosial saat ini dari PDIP yang sudah berseberangan dengan penerus Jokowi,"

Film Dirty Vote dirilis di YouTube Dirty Vote pada 11 Februari 2024. Film Dirty Vote dibintangi oleh tiga ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Mereka memaparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum serta kecurangan Pemilu saat ini. 

Ada beberapa poin yang disampaikan Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari dalam film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik itu. Di antaranya soal kecurangan melalui penunjukkan 20 PJ kepala daerah, tekanan untuk kepala desa agar mendukung kandidat tertentu, serta penyaluran bantuan sosial atau Bansos yang berlebihan.

Dalam pemilihan presiden tahun ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pasangan ini berhadapan dengan dua pasangan lainnya yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Majunya Gibran menjadi sorotan publik karena dia maju setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang sekaligus paman Gibran mengabulkan gugatan terkait aturan syarat usia calon wakil presiden 40 tahun. Putusan itu menyebabkan Gibran yang semestinya belum memenuhi syarat menjadi bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. 

Meski Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat, sehingga keputusan yang dihasilkan juga cacat secara etik, namun pendaftaran Gibran terus berjalan. Pasangan Prabowo-Gibran didukung Jokowi serta sejumlah menterinya. Belakangan, Presiden Joko Widodo juga diduga melakukan sejumlah manuver politik untuk mendukung Prabowo-Gibran.

Film tersebut mulanya dijadwalkan tayang pukul 11.00 tetapi mundur ke 11.39 WIB. Namun, sebelum film dirilis, TKN Prabowo Gibran sudah lebih dulu menggelar konferensi pers dan menuding bahwa film tersebut berisi fitnah. 

Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman mempersoalkan film Dirty Vote, film dokumenter yang mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilihan umum atau Pemilu. “Sebagian besar yang disampaikan dalam film adalah sesuatu bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif dan tidak ilmiah," kata Habiburokhman dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di YouTube Prabowo Gibran, Ahad, 11 Februari 2024. 

Sumber: tempo

Foto: Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti/Net