KPK Diminta Usut Broker Pembelian Jet Mirage, Singgung Sosok Habib Boukharouba

Baca Juga

Koalisi Masyarakat Sipil meminta KPK proaktif bekerja sama dengan penyidik Uni Eropa dalam mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan terkait pembelian pesawat tempur Mirage 2000-5. Selain itu, KPK juga diminta mengusut keterlibatan broker dalam pembelian Mirage ini.

Koalisi Masyarakat Sipil memunculkan nama yang diduga merupakan broker pembelian jet. Broker ini disebut dalam berita di situs agregator MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation pada Jumat, 9 Februari. Dia adalah Habib Boukharouba.

Sosok Habib ini disebut menjalin kesepakatan dengan Kemhan yang diwakili Prabowo. Habib merupakan broker yang juga seorang mantan Pilot Angkatan Udara dari Prancis bernama Habib Boukharouba. Kemudian ada juga broker dari Ceko bernama Excalibur International.

"Ada problem bahwa ini ada broker dalam jual-beli Mirage 2000-5. Pertama, ada keterlibatan orang yang disebut-sebut sebagai rekan dekat dari Prabowo Subianto. Namanya Habib Boukharouba. Habib Boukharouba adalah CEO dari E-System Solutions. E-System Solutions basenya ada di Qatar," kata Peneliti Imparsial Husein Ahmad di Gedung KPK, Selasa (13/2).

"Dia sendiri adalah seorang pilot, mantan pilot Angkatan Udara Prancis. Dikatakan dalam Juni dalam sebuah situs pertahanan Israel, disebutkan bahwa dia adalah kawan dekat dari Prabowo Subianto," imbuhnya.

Husein mengatakan awalnya informasi tersebut dinilai tak pasti oleh Koalisi Masyarakat Sipil. Tetapi setelah ditelusuri, memang tampak kedekatan Prabowo dengan Habib Boukharouba.

"Mungkin itu gosip. (Tapi) ketika kami telusuri namanya Habib Boukharouba, ternyata dia bolak-balik Indonesia (dari) negaranya. Pada sekitar Januari 2022, dia datang mengisi sebuah seminar di Universitas Pertahanan. Sebuah universitas di bawah Kementerian Pertahanan," kata dia.

"Pada November 2023, dia mengisi lagi sebuah simposium di Kementerian Pertahanan. Artinya memang dia bolak-balik ke Indonesia dan dia kenal dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di Kementerian Pertahanan dan dugaan inilah yang kemudian mesti kita bongkar, adanya broker," ujarnya.

Selain E-System Solutions, Husein menduga ada broker lainnya, yakni excalibur international.

"Ada excalibur International, sebuah perusahaan broker Ceko, dia terkenal di dunia dengan menjual barang-barang ex Uni Soviet broker. Ini kemudian yang diberitakan dalam berbagai macam media baik lokal maupun internasional membrokeri proses pembelian Mirage 2000-5. Broker excalibur International bukan satu kali bekerja sama dengan Kemenhan kalau kita cek," papar dia.

"Di website excalibur International, ada satu mega proyek yang besar juga senilai 500 juta Euro yaitu pengadaan sebuah medium range air defense yang juga gelap barangnya, nggak jelas siapa produsennya. Karena broker ini kan dia bukan produsen tapi kemudian dia mengeklaim bahwa dirinya sudah deal dengan pemerintah pertahanan untuk menjual sebuah medium range air system defense seperti Iron Dome di Israel itu ke Indonesia. Nah, ini yang mesti kita ditengarai," jelas dia.

Tak hanya itu, pihaknya juga menelusuri bahwa Excalibur International menjual senjata-senjata laras panjang dan laras pendek ke Indonesia.

"Ini sungguh menyakitkan di tengah pindad dan lembaga dan industri pertahanan lokal kita yang kembang-kempis, Kementerian Pertahanan justru membolehkan sebuah broker atau perusahaan dari luar negeri yang barangnya kita bisa produksi sendiri, untuk menjual belinya di Indonesia. Ini sungguh menyakitkan," jelasnya.

"Saya kira lingkaran setan ini harus kita buka Ini menjadi awal supaya posisinya terang benderang. Tentu saja kita punya keterbatasan untuk mengetahui siapa Habib Boukharouba, siapa Excalibur Internasional dan apa permainannya di Kemenhan, tapi yang jelas ada jejak digitalnya. Dia bolak-balik ketika sedang pemilu, dan ada dugaan bahwa ada suap di sana," tambah dia.

Terlebih, Husein kembali mengingatkan bahwa Mirage 2000-5 merupakan pesawat yang pernah ditolak oleh sejumlah negara, bahkan ditolak saat ingin dihibahkan ke Indonesia pada 2005.

"Penting pimpinan KPK untuk segera menyelidiki ini dan membongkar ini seluas-luasnya kepada publik. Sehingga tidak ada lagi fitnah. Kan kita dikatakan fitnah nih kemarin," kata Husein.

"Supaya tidak ada lagi fitnah, kalau memang benar katakan benar. Kalau memang ada suap telusuri. Kalau tidak ada ya mari kita sama-sama melanjutkan namanya pengawasan masyarakat sipil ini," tandas dia.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi terkait rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 oleh Kementerian Pertahanan ke KPK, siang ini, Selasa (13/2).

Koalisi ini terdiri dari: Imparsial, Kontras, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Migrant Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Amnesty International Indonesia, dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kasus ini mencuat usai sebuat berita termuat dalam situs agregator MSN berjudul Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation pada Jumat, 9 Februari.

Dilaporkan tengah ada penyelidikan oleh Badan Antikorupsi Uni Eropa (GRECO) terhadap kontrak pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan pemerintah Qatar.

Disebutkan ada potensi mark up dan kickback 7 persen dalam transaksi ini. Yakni sebesar USD 55,4 juta yang digunakan untuk pendanaan kampanye presiden pada Pilpres 2024.

Adapun pembelian ini disebut untuk 12 pesawat jet tempur bekas Qatar itu disebut hendak dibeli senilai USD 792 juta atau setara Rp 12,4 triliun.

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, merujuk pada informasi resmi Kemenhan RI, nilai kontrak sebesar USD 66 juta per-unit untuk Mirage 2000-5 beserta beberapa item lain yang melekat.

Harga beli Indonesia terhadap Mirage 2000-5 sesuai kontrak tersebut jauh lebih mahal daripada harga beli pesawat yang ada di kisaran USD 30 juta, di beberapa sumber lain menyebutkan bahwa harga pesawat itu adalah USD 23 juta.

Dijelaskan juga, pesawat ini pernah dihibahkan ke RI pada 2009 tapi ditolak oleh Menhan Juwono Sudarsono karena perawatannya mahal. Namun kini justru Kemhan menggelontorkan uang untuk membeli pesawat tersebut.

Meski demikian, pihak Kemhan sudah buka suara. Menurut jubir Kemhan Dahnil Azhar Simanjuntak, rencana pembelian pesawat itu batal. Karena keterbatasan fiskal.

"Tidak ada pembelian pesawat mirage even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat mirage, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif di Kemhan terkait dengan pembelian mirage," kata Dahnil dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (10/2).

Dia pun menuding informasi dalam berita yang beredar adalah hoaks.

Sumber: kumparan

Foto: Koalisi Masyarakat Sipil mulai dari Julius Ibrani PHBI, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, hingga Pengamat Politik dari LIMA Indonesia Ray Rangkuti melaporkan temuan soal dugaan suap Kemhan terkait pengadaan pesawat Mirage 20000-5 ke KPK, Selasa (13/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan