Menteri Luhut Pembohong dan Pengkhianat? (Bagian 1)

Baca Juga

PAK MENTERI Luhut Binsar Panjaitan yang hebat. Untuk memulai tulisan ini, saya perlu mendengar berulang-ulang sampai lima kali potongan video yang beredar di laman media sosial, khususnya WhatsApp (WA) sejak Rabu malam 24 Januari 2024. Harus mendengar berulang-ulang, karena saya antara percaya dan tidak percaya.

Saya juga perlu menyampaikan di awal, bahwa tidak ada kebencian pribadi antara saya kepada Pak Menteri Luhut. Bahkan selama dikabarkan sakit beberapa bulan, sehingga Presiden Jokowi perlu mengangangkat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) ad interim Erick Thohir, saya selalu mendoakan Pak Luhut agar cepat sembuh dan sehat.

Saya tidak perlu membuat tulisan ini kalau saja Pak Luhut bukan seorang menteri yang hebat di kabinet Presiden Jokowi.

Selama dirawat di Singapura, saya selalu mendoakan semoga Pak Menteri Luhut segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Semoga cepat sehat kembali. Bisa bekerja dan melaksanakan tugas sebagai Menko Marinves, dan hampir 30 penugasan di luar tugas utama Menko Marinves.

Namun setelah kembali sehat, saya berharap agar anda segera sadar dan mengubah perilaku selama ini kurang baik, kurang bijak, arogan, sombong, dan suka berbohong itu.

  

Akhirnya, dari Pulau Seram, khususnya Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saya berijtihad atau memutuskan untuk membuat tulisan ini. Semoga saja bermanfaat. Terlepas apakah Pak Menteri Luhut setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, marah atau tidak marah. Namun perilaku anda sangat ini jauh dari kepantasan sebagai seorang menteri, apalagi menjadi tokoh bangsa.

 

Selama empat hari (Jumat sampai Senin) di Pulau Seram untuk menghadiri undangan nikahan adik teman, saya mencoba membuka kembali jejak digital polemik big data tentang dukungan 110 juta rakyat yang menghendaki Joko Widodo menjabat tiga periode atau menunda pemilu.

Saya juga membaca-baca lagi profil para Jenderal asal Sumatera Utara seperti Jenderal Besar AH Nasution, Jenderal M Panggabean, Jenderal Kaharudin Nasution dan Jenderal TB Silalahi. Mereka bapak-bapak hebat yang wise, tidak sombong, tidak angkuh, tidak arogan, dan tidak berbohong.

        

Pada potongan video itu, anda dengan vulgar dan angkuh menuduh Gus Muhaimin Iskandar dan Pak Thomas (Tom) Lembong sebagai pembohong atau membohongi masyarakat. Padahal dugaan saya, Pak Menteri Luhut hanya memamerkan dan mempertontonkan jati diri anda sebagai pembohong ulung dan pengkhianat bangsa (tulisan mengenai pengkhianat bangsa di bagian kedua nanti). Semoga dugaan saya tak benar.

 

Pak Menteri Luhut tentu saja belum lupa dengan big data 110 juta pengguna media sosial yang menghendaki Jokowi tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 kan?

Apakah big data itu sudah dibuka ke publik? Supaya saya dan masyarakat tidak menduga anda pembohong yang ulung dan sempurna? Mengapa anda tidak berani membuka big data 110 juta ke publik Pak Menteri Luhut?

Kalau Pak Menteri Luhut tidak membuka big data 110 juta itu ke publik, maka saya dan mungkin masyarakat tetap menduga anda sebagai pembohong yang ulung dan penipu yang hampir sempurna.

Namun saya tetap mendoakan anda agar selalu sehat, baik jasmani maupun rohani. Menteri kalau berbohong dan menipu rakyat itu patut diduga tidak sehat secara jasmani dan rohani.

Pak Menteri Luhut dipastikan belum lupa didemo oleh adik-adik mahasiswa Universitas Indonesia (UI) tanggal 13 April 2022 lalu di Depok. Ketika itu mahasiswa UI mendesak anda untuk membuka klaim big data 110 masyarakat yang meminta Pemilu 2024 ditunda.

Kalau anda lupa, saya bantu tunjukan link beritanya di kompas.com agar bisa ingat kembali (berjudul: Ketika Mahasiswa UI Minta Luhut Buka Big Data Penundaan Pemilu).

Pak Menteri Luhut, mudah-mudahan saja perilaku anda yang sombong, angkuh, arogan, dan suka berbohong ini bukan karena dendam kekuasaan akibat lama digenjet di era Presiden Soeharto dulu.

Dari jejak rekam karier anda, jabatan tertinggi di teritorial yang pernah dijabat hanya Komandan Korem 081/Dhirotsaha Madiun, dengan pangkat Kolonel. Anda tidak pernah menjabat Kasdam, Pangdam dan jabatan prestisius serta bergengsi lainnya di bintang tiga. Walaupun demikian, saya tetap hormat sama anda.

 

Pak Menteri Luhut menuduh Gus Muhaimin Iskandar berbohong. Padahal Cawapres nomor satu itu adalah pejuang reformasi. Gus Muhaimin itu santri dan mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Kakek buyutnya KH Bisri Syamsuri adalah pendiri negara ini dan Nahdlatul Ulama. Siapa sih kakek buyut Pak Menteri Luhut yang menjadi pejuang dan pendiri bangsa ini?

 

Perjuangan Gus Muhaimin di reformasi ’98 telah membuka ruang Pak Luhut bisa Duta Besar Singapura, Menteri Perdagangan, Kepala Staf Presiden, Menkopolhukam, dan Menko Marinves. Ditambah lagi sebutan menteri Atasi Semua Urusan (disingkat Menteri ASU) dengan hampir 30 penugasan dari Presiden Jokowi.

Reformasi ’98 telah membuat Pak Luhut mungkin punya puluhan perusahaan tambang dan non tambang di bawah bendera Toba Grup. Syukurilah semua itu dengan bijak.

 

Pak Menteri Luhut, apa saja sih keringat dan jasa anda untuk reformasi ’98? Kok anda begitu arogan, sombong, dan angkuh sebagai seorang menteri? Seakan-akan hanya andalah orang paling berjasa untuk negara ini, sehingga membuat anda seenak perut menuduh orang berbohong itu dan ini.

Arogan itu tidak bagus Pak Luhut. Sebaiknya sadar akan umur anda yang sepuh. Jadilah salah satu tokoh bangsa yang mewariskan sifat-sifat wise untuk kami generasi muda bangsa. Bersambung. rmol.id

OLEH: SYAMSON YASIR ALKATIRI

Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.