Pesimistis Hak Angket Pemilu Bisa Bergulir, PKS Mulai Tak Seirama dengan Anies?

Baca Juga

Kekompakan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan capres nomor urut 1 Anies Baswedan seakan mulai meluntur, khususnya terkait usulan menggulirkan hak angket atau interpelasi di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu.

Anies dengan yakin sempat menyebut bahwa tiga partai pengusungnya, yakni PKS, NasDem dan PKB siap bekerja sama dengan PDIP dan PPP selaku partai pengusung capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Pernyataan Anies, mendapat bantahan dari  juru bicara PKS, Ahmad Mabruri. Ia mengatakan  hak angket dugaan kecurangan pemilu tak bisa dalam waktu dekat. "Usulan Mas Ganjar dan Mas Anies bagus. Tapi sepertinya tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Parpol sedang konsentrasi pengawalan suara di legislatif," kata dia di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Mabruri tak menjelaskan lebih jauh perkiraan kapan akan ada waktu hak angket dugaan kecurangan pilpres. Mabruri juga tak banyak bicara soal apakah PKS optimistis dengan komposisi DPR saat ini untuk gulirkan wacana hak angket. "Kita lihat saja nanti situasi dan kondisinya," ujarnya.

Tidak seiramanya pandangan PKS dengan Anies makin menguatkan dugaan liar publik soal potensi PKS akan merapat ke barisan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tanda-tandanya pun semakin terlihat.

Kalaupun jadi merapat, bukan suatu hal yang mengejutkan, sebab PKS dan Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki sejarah kedekatan yang baik. Bahkan sejak Pemilu 2014, Gerindra dan PKS berkoalisi mendukung Prabowo sebagai capres melawan Jokowi. Koalisi mereka pun berlanjut di Pemilu 2019, hanya saja kedua partai ini tidak sejalan pada pesta demokrasi 2024.

Tapi bukan berarti koalisi ini mustahil berlanjut. Sebab, sinyal-sinyal merapatnya PKS sudah mulai kentara, salah satunya dari Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Belum lama ini, ia meminta semua calon presiden dan calon wakil presiden menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia mengatakan, pemilu sudah berlangsung dan masyarakat sudah menentukan siapa figur yang dipilih untuk menjadi pemimpinnya di masa yang akan datang. “Rakyat sudah buat keputusan. Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo semua harus benar-benar rendah hati menerima apa kata rakyat,” kata Mardani di Jakarta, Kamis (15/2/2024).

Bahkan Mardani juga mengingatkan semua pihak untuk berhenti memprovokasi masyarakat yang masih sensitif setelah kontestasi elektoral berlangsung. Sebab, masyarakat sudah berpartisipasi dan bekerja keras untuk memberikan dukungan pada capres-cawapres maupun partai politik (parpol) yang didukungnya.

“Tensinya jangan justru dibakar dengan minyak amarah, kasihan masyarakat sudah bekerja, rakyat sudah memilih, bahwa cacat benar, bahwa ada kecurangan iya, bahwa ada proses di MK benar. Tapi kan semua itu sudah berlalu, rakyat sudah ke TPS, kita harus benar-benar menghargai apa yang rakyat putuskan,” ucap dia.

Anies-Ganjar Dorong Hak Angket

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendesak dua partai politik pengusungnya, yakni PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggulirkan usulan hak angket di DPR RI, guna mengusut tuntas dugaan kecurangan pemilu.

Apabila hak angket dianggap sulit terwujud, Ganjar pun menyiapkan alternatif lain, yakni hak interpelasi. Usulan ini, diklaimnya bukan saja karena kepentingan pribadinya saja tapi juga bagian dari menyuarakan keresahan para relawan dan masyarakat yang kerap mengirimkan sejumlah foto, dokumen serta video temuan kecurangan di lapangan.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDIP dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR. "Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar.

Menanggapi itu, Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. "Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Sumber: inilah

Foto: Juru bicara PKS, Ahmad Mabruri/Net