Presiden Rakyat Lawan Presiden Gawat Darurat

Baca Juga

Ini berkaitan dengan pertarungan 2 pasang kandidat di Ibukota Jakarta Sabtu 10 Februari 2024 empat hari menjelang pencoblosan suara 14 Februari 2024. Pasangan AMIN di Jakarta International Stadium (JIS) Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara sedangkan pasangan GEMOY di Gelora Bung Karno (GBK) Pintu Satu Senayan Jakarta Pusat. Prabowo mengambil posisi “Pusat” sedangkan Anies di “Pinggiran”.

GBK dibangun “lama” sedangkan JIS itu “baru”, GBK merupakan Lapang Sepak Bola yang dibangun oleh Bung Karno tahun 1960 dengan biaya kredit lunak dari Uni Sovyet. JIS menggunakan dana pajak warga Jakarta dengan awal pinjaman dana PEN. Artinya modal domestik. Harga sewa GBK 450 juta sedangkan JIS 2 milyar.

Gaung kampanye terakhir Anies cukup keras. Di medsos respons keberangkatan dari berbagai daerah baik sekitar maupun luar Jawa. Begitu juga dengan jutaan tiket terpesan. Kehadiran dipastikan “sukarela” dengan dana sendiri-sendiri. Berbeda dengan Prabowo yang mungkin kedatangan “terjamin” atas biaya Panitia.

Pasangan Prabowo-Gibran memiliki ketersediaan dana yang cukup besar. Boy Thohir berbangga menyebut pengusaha-pengusaha kaya berada di belakang Paslon nomor 2. Menggelontorkan dana untuk mengacak-acak Pemilu dan memenangkan Prabowo Gibran. Tidak peduli dengan melanggar undang-undang.

Dukungan murni rakyat membuka peluang Anies menjadi Presiden Rakyat. Apalagi peta massa menunjukkan kekuatan tersebut. Sebaliknya Prabowo adalah Presiden Pejabat. Ia sendiri sebagai Menhan dan Gibran Walikota. Dengan cawe-cawe Jokowi lengkaplah posisi Prabowo-Gibran sebagai daulat Presiden Pejabat. Juga Presiden Konglomerat.

Lebih jauh pasangan Prabowo Gibran ternyata menjadi pasangan Gawat Darurat. Kegawatan atas keadaan :

Pertama, kondisi fisik yang mengkhawatirkan. Dengan wajah pucat dan berjalan lambat serta memiliki rekam jejak kesehatan yang buruk, sesungguhnya Prabowo diragukan kelolosan pada saat test kesehatan. Dr Terawan selalu mendampingi. Prabowo itu sakit.

Kedua, kesehatan lolosnya Gibran juga menjadi pertanyaan publik. Putusan MK adalah bukti dari rekayasa dan pemaksaan, demikian juga dengan Putusan MK MK dan DKPP KPU. Gibran menjadi anak haram Konstitusi dan anak haram Demokrasi. Prabowo Gibran adalah pasangan haram.

Ketiga, sarat kasus. Prabowo didera tudingan berulang soal pelanggaran HAM. Kini food estate jadi sasaran pengkritisan. Terakhir masalah pembelian pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Menurut berita, KPK Uni Eropa mulai melakukan pengusutan dugaan Korupsi Prabowo atas pembelian tersebut.

Kampanye AMIN dan GEMOY terakhir di JIS dan GBK tentu menarik dan menjadi batu ujian (touch stone) bagi keduanya. Tingkat kerentanan pasangan Prabowo Gibran lebih tinggi akibat isu politik dinasti dan dukungan Presiden yang melanggar etika akibat memihak. Menanggapi reaksi hebat, Jokowi mengendorkan frekuensi dengan narasi meminta agar aparat netral.

Tetapi hal itu terlambat dan rakyat tidak percaya karena Jokowi sudah terlalu banyak bohong.

Gibran menjadi virus yang meruntuhkan sistem kekebalan tubuh. Penyebab Prabowo harus berstatus sebagai Presiden Gawat Darurat.

Vox Populi Vox Dei–Suara rakyat suara Tuhan. Siapa yang mampu merebut hati rakyat ia akan dimenangkan Tuhan. Mengkhianati suara rakyat akan menjadi musuh Tuhan. Sebagai Presiden Rakyat Anies Baswedan berpeluang menang. Prabowo sebagai Presiden Pejabat atau Konglomerat dengan segala daya dukung “negara” termasuk potensi berbuat curang bukan mustahil untuk dikalahkan.

Jika kalah, maka politik negeri dapat ditata ulang dengan baik, akan tetapi jika dengan “menghalalkan segala cara” ternyata menang, maka rakyat telah mengancam perang. Kalaupun bertahan, maka seumur jabatan akan terus dalam gugatan. Negara dalam keadaan goncang akibat dipimpin oleh Presiden Gawat Darurat.

Bandung, 10 Februari 2024

by M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.