Said: Jangan Jadikan Rakyat Miskin Sebagai Dalih untuk Mengeruk Suara di Pemilu

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR RI), Said Abdullah mengatakan, bantuan sosial (Bansos) adalah alat negara yang kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik.

"Sesungguhnya tidak ada satu pihakpun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu," ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin (5/2).

Bahkan, kata Said, bila presiden berkehendakpun, tanpa persetujuan DPR, tidak akan mungkin ada program bansos, sebab kebijakan dan anggarannya harus sepersetujuan DPR.

"Bansos sebagai alat negara agar rakyatnya terentas dari kemiskinan, dan menjadi lebih berdaya. Itulah sebabnya di dalam paket paket bansos beragam rupa program, selain bantuan uang tunai, beras, tetapi juga beasiswa, dan uang pra kerja, serta kartu Indonesia sehat," terangnya.

Said juga menuturkan, orkestrasi kebijakan ini dimaksudkan agar rakyat miskin tidak semata mata dikasih uang, dan sembako, tetapi diberikan akses atas pemerliharaan kesehatan, sebab dengan tubuh yang sehat mereka bisa produktif, anak anaknya diberikan akses terhadap pendidikan.

"Karena itu, dengan pendidikan yang lebih baik, kelak mereka punya kecakapan, sehingga bisa berbuat produktif, dan berpenghasilan yang lebih baik daripada orang tuanya. Hal ini adalah proses yang panjang, tidak cukup diguyur bansos setahun, lalu mereka menjadi tidak miskin semua," jelasnya.

"Saya sungguh sedih ketika kebijakan teknokratis yang mulia dari negara kemudian diprivatisasi oleh Bapak Presiden dan sebagian menterinya, seolah olah budi baik mereka. Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp 496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial hanya Rp 234,33 triliun, dan realisasinya Rp 216,59 triliun," tambah Said.

Menurut dia, pada masa Covid-19 ekonomi nasional nyaris berhenti. Negara hanya membutuhkan belanja bansos sebesar Rp216,59 triliun. Saat ini situasi perekonomian nasional telah pulih, bahkan sejak 2022 diakui oleh dunia Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat akibat pandemi Covid-19.

"Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya," tanya Said.

Said juga mengaku prihatin, karena APBN yang telah dibahas berbulan bulan, dan diniatkan untuk menggerakkan seluruh tujuan pembangunan, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan perumahan rakyat, menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya.

Sumber: jawapos

Foto: Said Abdullah/Net