Timnas AMIN Sebut Kecurangan Pilpres 2024 Terstruktur: Harusnya Didiskualifikasi

Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) mengklaim telah menemukan bukti-bukti terkait kecurangan pada Pilpres 2024.

Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Refly Harun menyebut dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 itu telah terstruktur, sistematis, masif (TSM).

Ia menegaskan pelaku yang melakukan kecurangan tersebut harus didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam Pemilu 2024.

"Karena kecurangan ini sudah TSM. Kalau kecurangannya TSM ganjarannya harusnya diskualifikasi. Gitu. Dan untuk itu saya yakin dengan hasil konstelasi hakim yang baru ini MK akan jauh lebih objektif," kata Refly dalam konferensi pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jumat, 16 Februari 2024.

Pakar hukum tata negara ini menyebut akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia berharap bila kasus ini harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga ini bisa menegakkan konstitusi.

Refly bahkan merasa optimis pihaknya bisa menang, karena dia yakin konstelasi hakim baru di MK bakal lebih objektif.

“Paling tidak menangnya di MK, asal MK punya hati nurani,” kata Refly.

Tuding Sistem KPU Disetting Menangkan Salah Satu Paslon

Tim pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) telah melakukan analisis digital forensik terhadap server Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasilnya, Timnas AMIN menduga ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu.

"Jadi kalau ada revisi di 1 TPS, ini dia akan mengubah TPS yang lain. ini bukan sekedar angka yang dicatat, tapi sistem itu yang membangun settingnya," kata Anggota Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Bambang Widjojanto di rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Februari 2024.

"Jadi ada yang sudah di-setting, logaritma sistem di-setting untuk pemenangan paslon tertentu yang secara otomatisasi di atas 50 persen. Indikasi kuat ke arah itu dikonfirmasi dengan ditemukannya kecurangan kecurangan yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu," sambungnya.

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mencontohkan soal dugaan mark up perolehan suara.

"Pada formulir C1 yang didokumentasikan pada salah satu TPS di DKI Jakarta, perolehan suara Anies-Muhaimin sebesar 108, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar 74, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebesar 16 suara," ungkapnya.

Namun, lanjut BW, saat konversi data ke Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), jumlah suara Prabowo-Gibran menjadi 748 suara.

"Di situ kelihatan (paslon) nomor 1 (suaranya) 108, nomor 2 74, nomor 3 16. kemudian berubah, yang nomor 1 tetap 108, nomor 2 kemudian jadi 748. jadi ditambahkan itu angkanya di situ akhirnya bisa ribuan itu," ujar BW.

Ia menilai hal tersebut bukan salah menulis. Sebab, kata dia, sistem IT otomatis bisa membaca.

"Ini betul-betul bukan sekadar salah menulis. karena mestinya IT atau artificial intelligence yang ada dalam sistem IT KPU itu dia bisa membaca. Ini kalau sistemnya memang tidak dibangun dengan rekayasa tertentu, sulit itu (untuk di mark up)," imbuhnya.

"Jadi kalau masalah fundamental kayak begitu saja KPU tidak bisa melakukan, ya pantas saja kalau kita mencurigai ada indikasi kuat membangun sistem yang memang sudah diotomatisasi," tegasnya.

Sumber: disway

Foto: Tim pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) telah melakukan analisis digital forensik terhadap server Komisi Pemilihan Umum (KPU).-Disway.id/Anisha Aprilia-