Usut Politisasi Bansos, Bawaslu: Kalau Ada Laporan Kami Bisa Tindak Lanjuti

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengingatkan masyarakat untuk melapor kepada lembaganya bila menemukan dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Bagja untuk menanggapi aksi dari ibu-ibu yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat yang menuntut Bawaslu mengusut politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilu 2024, Selasa sore (27/2/2024).

"Kalau ada laporan, tentu kami bisa tindaklanjuti. Kalau tidak ada, ya, kami tidak bisa tindak lanjuti," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta.

Oleh sebab itu, Bagja mengingatkan masyarakat bila melapor ke Bawaslu harus melengkapi laporannya dengan sejumlah alat bukti.

"Ini isu yang beredar begini, isunya apa? Alat buktinya apa dan bagaimana? Ini kan harus berkaitan dengan alat bukti yang bisa disampaikan atau juga temuan kami di lapangan, begitu ya," ujarnya.

Menurut Bagja, wajar masyarakat menyatakan pendapatnya mengenai Pemilu 2024 dan melaksanakannya di depan kantor Bawaslu RI.

"Silakan, tidak ada masalah kan. Kan hak kebebasan berbicara. Jadi silakan saja semua orang berhak bebas berpendapat," ucap Bagja.

Sebelumnya, sekitar 300 orang peserta aksi yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat membakar keranda karung putih hingga ban bekas di depan Kantor Bawaslu RI, Selasa sore.

Massa didominasi emak-emak berdaster ini menggelar protes terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang diduga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya pemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran.

Berdasarkan pantuan Inilah.com di lokasi, pada peserta mulai membakar keranda karung putih bertuliskan "Rest in Peace Democracy" pada pukul 16.48 WIB. Di saat api mulai membesar para peserta mulai mengelilingi keranda tersebut.

"Buruh, tani, mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu tuntut perubahan bersatu tekad dalam satu suara," terdengar suara lagu dari mobil komando peserta aksi.

Sebelum aksi di depan Bawaslu, massa long march dari kawasan Patung Kuda. “Kita sudah mau memasuki bulan puasa. Saat ini harga beras, cabai, bahan pokok lainnya mengalami peningkatan. Bansos pun juga tidak merata, bansos dipolitisasi,” teriak salah satu orator di mobil komando.

Di atas mobil komando, orator juga meminta Bawaslu untuk mengusut kecurangan pemilu. Menurutnya, saat ini Bansos sudah dipolitisasi.

"Kita datang saat ini dalam kesusahan-kesusahan usai pemilu akibat politisasi sembako yang dibagikan untuk merayu masyarakat oleh paslon tertentu," ujar orator.

Sumber: inilah

Foto: Massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat yang menuntut Bawaslu mengusut politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilu 2024, Selasa sore (27/2/2024). (Foto: Inilah.com/ Rizki A)