Kekecewaan Mahasiswi UNJ Saat KJMU Dicabut Heru Budi, Tak Ada yang Beri Informasi Pencabutan

Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sedang menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter, terkait dengan polemik Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Polemik ini menimbulkan tanda tanya di kalangan mahasiswa terkait kejelasan proses dan keputusan terkait KJMU, namun apa sebenarnya yang terjadi?

Ni Made Puspita Dewi, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ, program studi D4 Administrasi Perkantoran digital, memberikan penjelasan terkait hal ini.

Terungkap kekecewaan mahasiswi UNJ saat KJMU dicabut Heru Budi, karena tak ada yang beri informasi pencabutan tersebut denga jelas kepadanya.

"Penerima KJMU UNJ banyak, sekitar 3000an. Saya juga salah satu pengurus KJMU UNJ, dan ketika ada kabar buruk dari menfess, orangnya random, gak tau orangnya siapa yang ngirim, jadi saya gak bisa berkomentar banyak kalau tengang menfess UNJ," ujarnya kepada wartawan pada Kamis 7 Maret 2024.

Puspita juga menyoroti karakteristik menfess twitter yang seringkali random, di mana siapapun bisa mengirim pesan dan berkomentar tanpa diketahui identitasnya.

"Menfess itu sifatnya random, siapapun bisa ngirim pesan, siapapun bisa berkomentar, jadi saya takut salah jadi gamau berkomentar," tambahnya.

Namun demikian, sebagai pengurus, Puspita merasa kurang mendapat informasi terkait adanya peserta KJMU yang kemudian dinyatakan tidak layak.

"Saya juga pengurus, saya juga kena dampak juga, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), saya tidak layak, saya yatim piatu, terus juga padahal saya tuh satu kartu keluarga sama nenek saya, nenek saya juga penerima bansos, kartu lansia," keluhnya.

Terus waktu itu saya ke P4OP saya nangis nangis karena saya yatim piatu dan UKT saya tinggi 6 juta, saya bingung kalau KJMU saya dicabut. terus dengan adanya ini saya bisa puas, bisa lega karena bisa langsung ngomong sama pak Heru tentang keluhan saya," sambungnya.

Polemik ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif dalam proses pemberian KJMU.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang beberapa perwakilan mahasiswa untuk membahas Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah keputusan Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut program tersebut secara sepihak oleh beberapa penerima yang dinilai tidak layak.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu perwakilan mahasiswa UIN Prof. Kh. Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Nur Faisal Hamzah yang juga merupakan penerima KJMU, menjelaskan pentingnya pembahasan ini.

"Lebih enak seperti ini bertemu langsung menurut saya, karena ibaratnya kita sebagai netizen harus tau sih, ada apa di dalamnya ini juga penting dan ini penting," ungkap Faisal kepada wartawan, Kamis 7 Maret 2024.

Menurutnya, transparansi adalah kunci, dan ini adalah salah satu upaya dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa ada perbaikan data yang sedang dilakukan.

"Menurut saya adalah salah satu upaya dari bapak Heru untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa ini sedang ada perbaikan (data) terlebih dahulu," ungkap Faisal.

Sumber: disway

Foto: Ni Made Puspita Dewi, mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ, program studi D4 Administrasi Perkantoran digital, nangis saat KJMU dicabut Heru Budi, karena tak ada yang beri informasi pencabutan tersebut denga jelas kepadanya. -Fajar Ilman-