Kemenangan Anies Dibawa Kabur Jokowi

Baca Juga

Pasangan Anies dan Imin sebenarnya menang dalam pemilu ini, tetapi kemenangan AMIN tersebut dibawa kabur oleh Jokowi untuk anaknya. Masalah kecurangan di dalam pemilu ini sudah menjadi rahasia umum, teknologi kecurangannya juga sudah diketahui secara luas baik sebelum maupun setelah hari pencoblosan. Niat curangnya juga telah banyak dikupas oleh para pengamat. Karena itulah jauh-jauh hari Petisi 100 minta agar Jokowi dimakdzulkan. Maksudnya untuk menghindari kecurangan ini.

Ibarat didalam pertadingan sepak bola, skor nya telah diatur oleh bandar, wasit, hakim garis, beberapa pemain telah dikondisikan. Bandar pemilu ini dipimpin oleh Jokowi sang presiden yang gelar negatifnya banyak sekali, antara lain, pembohong, penipu, pelanggar konsitusi dan UU. Jokowi menjadi presiden RI dengan gaya seorang mafia narkoba.

Perhatikan semua menterinya, Ketua partai dan orang-2 kritis diberi kesempatan nuntuk korupsi dan berbuat salah, setelah itu Jokowi menyandera mereka. Pilihannya hanya 2 diberi kesempatan lagi buat korupsi atau masuk tahanan. Tidak hanya itu caleg jadi juga bisa diancam menjadi tidak jadi jika melakukan per buatan yang berlawanan dengan kehendak Jokowi. Instrumennya banyak termasuk KPU, KPK, Kepolisian, Plt Gubernur dan bupati/walkot, bahkan sampai ke Desa.

Musuh utama Jokowi adalah Anies Baswedan, capres lainnya seperti Ganjar hanya merupakan dampak dari perseteruannya induk partai. Anies sudah dimusuhi dan selalu mau disingkirkan sejak menjadi Gubernur DKI saat menolak Reklamasi buat para konglomerat. Artinya Jokowi adalah tangan dari para konglomerat tersebut. Para taipan ini tidak sungkan mengeluarkan dana agar Anies tidak jadi Presiden. Caranya lewat presiden, para Menteri maupun para kepala daerah dan aparat. Tidak heran jika Kepolisian dan ASN mudah sekali melemahkan warga yang kritis. TNI ada dibagian tengah, pura-pura berpihak pada rakyat tapi dibelakang tetapi menjaga penjahat yang bernama Jokowi tersebut.

Jokowi disebut penjahat demokrasi karena telah merusak tananan demokrasi di Indonesia, disebut penjahat criminal karena telah melindungi para pembunuh di KM 50, korban pemilu 2019, dll. Disebut penjahat nepotisme bisa juga, karena telah melanggar UU KKN, dengan menempatkan anak2 dan adik iparnya sebagai walikota. Kejahatan KKN ini semakin menjadi tatkala Rencana UU tentang penunjukan Gubernur DKI oleh presiden. Bisa juga disebut penjahat ekonomi karena telah membuat Omnibus law yang merugikan negara dan rakyat dan membuat proyek2 tidak jelas manfaatnya.

Itulah alasan kenapa Jokowi mau mengintervensi jalannya pemilu untuk memenangkan anaknya yang sebenarnya tidak layak dicalonkan jadi wapres, baik secara administrative maupun secara kualitas. Walaupun dimenangkan oleh Jokowi, kubu Prabowo akan mengalami topan politik selama 5 tahun pemerintahannya. Itupun kalau Prabowo berumur Panjang, sampai menyelesaikan tugasnya. Banyak pengamat, sipil maupun militer memperkirakan Prabowo jadi presiden tidak sampai 2 tahun sesuai perjanjian dengan pihak istana. Sangat mungkin lebih cepat dari 2 tahun. Siapa yang menjamin Prabowo akan sehat terus ?

Jika Prabowo berhalangan tetap, maka tentu Gibran yang akan jadi presidennya. Agak sulit membayangkan Gibran yang tidak memiliki reputasi baik akan memimpin Indonesia. Sulit memprediksi apa yang akan terjadi saat Gibran menjadi Presiden. Apakah Jokowi akan menjadi  presiden bayangan, kekacauan moneter, perputaran ekonomi, korupsi semakin merajalela. Yang pasti para pencari makan di istana akan bertambah subur.

Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial & Wanhat APIB/APP TNI

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.