Ketua BEM Unri: Politik Dinasti Merusak Demokrasi, Rencana Jahat yang Diatur dengan Baik

Usai pemilihan umum (Pemilu) terlewati, persoalan jalannya demokrasi Pemilu kini masih belum titik terang. Berbagai pendapat dan kritik terlempar pada jalannya Pemilu. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (Unri) atau Ketua BEM Unri Muhammad Ravi pun turut menyoroti berbagai dugaan kecurangan dan penyelewengan konstitusi.

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unri ini ujarkan mestinya demokrasi berputar sesuai tatanannya. Sebab jika sudah sesuai tentunya dibatasi oleh kekuasaan dan legitimasi pada orang yang hari ini berkuasa. Menurutnya, politik dinasti sudah merusak demokrasi negara.

“Pihak yang hari ini menjadi keluarga atau punya hubungan dekat dengan kekuasaan mendapat untung pada konstestasi pemilihan,” katanya kepada Tempo.co pada Selasa, 12 Maret 2024.

Semuanya berawal dari putusan MK atau Makhamah Konstitusi pada tahun lalu. Ravi mengatakan, saat itu menjadi mulanya pesta demokrasi di Pemilu 2024 ricuh. Peraturan yang sudah ada dan sah dipaksa diubah untuk melanggengkan calon yang miliki kedekatan dengan para penguasa.

“Ini rencana jahat yang diatur dengan baik oleh mereka yang punya kekuasaan, semua aspek kecurigaan ada di sana,” ujar Ravi.

Melihat keterlibatan aktif Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mendukung kemenangan salah satu paslon, Ravi mengatakan, Jokowi tak rela kehilangan tampuk kekuasaannya. Ia jejerkan berbagai aksi Jokowi mempertahankan jabatannya. Mulai dari isu tiga periode, keterlibatan Ketua MK Anwar Usman, sampai mendorong penuh anaknya sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.

Ravi mengatakan, BEM Unri akan mengawasi dan mengawal proses Pemilu 2024 hingga akhir. "Masyarakat dapat mengambil peran untuk menjaga demokrasi untuk selalu hidup dan tak mati," katanya.

Sumber: tempo

Foto: Ketua BEM UNRI atau Universitas Riau, Muhammad Ravi. Foto: Istimewa