Masyarakat Masih Mudah 'Disuap', KPK Sudah Perkirakan Ada Banjir Bansos Jelang Pilpres

Baca Juga

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menduga bakal banjir bansos jelang Pilpres 2024.

Adapun hal itu disampaikan Alex saat berpidato pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

"Kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin. Menjelang pilpres kemarin banjir bansos. Dan masyarakat sangat senang sekali. Kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," kata Alex dalam pidatonya.

Kemudian dikatakan Alex sesuai dengan survei di KPK, masyarakat cenderung memilih calon anggota DPR atau pimpinan negara karena faktor uang.

"Yang pertama faktor uang. Itu dari survei kami di KPK. Itu yang menjadi pertimbangan pertama untuk menentukan calon. Dan itu terkonfirmasi," tegasnya.

Alex lalu mencontohkan dari orang yang bekerja di rumahnya mendapatkan beberapa amplop di Pemilu 2024.

"Saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga. Cerita dapat amplop sampai 5. Ditotal itu sampai Rp 1 juta lebih satu orang," tutur Alex.

Atas hal itu Alex menegaskan bahwa program Center for Prevention (MCP) di tahun ini. Memantau anggaran hibah dan bansos.

"Itu yang terjadi, makanya menjadi program MCP di tahun 2024 itu memantau terhadap anggaran hibah, bansos dan pokir," tegasnya.

Risma tak dilibatkan bagikan bansos jelang Pilpres

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Selasa (19/3/2024)

Risma dicecar soal masifnya bantuan sosial (bansos) pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Meski tidak semua bansos yang diberikan saat itu berasal dari Kemensos, namun Risma diminta menjelaskan.

Pada momen lain Risma menangis dan berurai air mata ketika mendengarkan cerita dari anggota DPR tentang seorang lansia berusia 90 tahun yang hidup sebatang kara tetapi tidak menerima bantuan sosial (bansos). 

Padahal bansos yang diberikan di masa Pilpres dilakukan sangat masif.

Momen Risa berurai air mata dan mengusapnya dengan tisu, terjadi ketika mendengarkan cerita tentang seorang lansia berusia 90 tahun yang hidup sebatang kara tetapi tidak menerima bantuan sosial (bansos).

Momen itu terjadi dalam rapat kerja Komisi VIII DPR yang dihadiri oleh Risma, pada Selasa (19/3/2024) sore.

Semua berawal dari cerita anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar M. Ali Ridha.

Dia menceritakan seorang lansia berusia 90 tahun bernama Semi.

"(Semi) Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng, kerupuk lempeng itu dengan bayaran Rp 5.000. Dan itu tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya dan saya sempat, Bu, saya datang," kata Ridha kepada Risma dalam rapat.

"Saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya dan benar orang ini memang sebatang kara, dan kebetulan dia memasak mohon maaf, bu karena tidak ada beras (nahan nangis) dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang harus direbus tanpa menu apa pun," ujarnya lagi.

Di momen ini lah, Risma tampak mulai menutup mulutnya dengan tisu dan terlihat mulai meneteskan air matanya.

Sementara Ridha melanjutkan ceritanya.

Dia menyampaikan bahwa Semi hanya salah satu warga tidak mampu yang ditemuinya.

Namun, dia meyakini bahwa Risma sebagai menteri tentu banyak menemukan kasus serupa. "Karena wilayah yang ibu tangani di seluruh nusantara ini," kata Ridha.

Lebih lanjut, kisah Semi ini diceritakan Ridha semakin miris.

Sebab, tidak menerima bantuan sosial karena tidak termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Padahal, Ridha mengatakan, tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Diketahui, DTKS adalah data yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

"Tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Supaya tidak panjang Bu Menteri, artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak ibu temukan," ujar politikus Partai Golkar ini.

Melalui cerita Sumi, Ridha lantas merasakan bagaimana beratnya Risma bekerja menangani rakyat miskin di Indonesia.

Dia pun berharap segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan.

"Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut, agar dia bisa menerima DTKS? Petugas PKH kah? Kepala desa kah?" ujar Ridha.

Bansos Masif Jelang Pencoblosan

Sementara Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan masifnya bantuan sosial (bansos) pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Meski tidak semua bansos yang diberikan saat itu berasal dari Kemensos, namun Esti tetap meminta Risma menjelaskan.

Ia merujuk pada kejadian di daerah pemilihannya Yogyakarta di mana bansos gencar disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

"Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos," kata Esti dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Mensos, Selasa (19/3/2024).

"Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," lanjut dia.

Esti meminta Risma menjelaskan kepada DPR siapa yang bertanggungjawab dalam hal pemberian bansos pemerintah itu.

Jika bukan Kemensos yang memberikan, pihak Risma juga diminta menindaknya.

"Nah kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan, siapa yang bertanggungjawab, oh Kemensos hanya ini, di luar ini ditindak Kemensos, ini yang harus kami paham," ujar dia.

Menurut Esti penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.

Dia khawatir hal serupa pemberian bansos dilakukan oleh kepala daerah petahana yang maju kembali dalam Pilkada menjelang pencoblosan.

"Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu," katanya.

Sebelumnya, penyaluran bansos selama masa kampanye pemilu tahun ini sempat menjadi sorotan dan dinilai bermuatan politis.

Meski mendapat sorotan, pemerintah tetap menggenjot penyaluran bansos.

Bahkan, pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bansos hingga Juni 2024.

Dalam realisasi program bansos, Presiden Joko Widodo bahkan sampai "turun gunung" dengan mengecek penyaluran bansos sejumlah tempat.

Selain Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turun langsung membagikan bansos.

Ia membagikan bantuan cadangan beras pemerintah di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).

Sumber: tribunnews

Foto: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata/Tribunnews/Herudin