Pemilu 2024 belum Selesai, Masih Panjang Prosesnya

Baca Juga

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 20 Maret 2024. Mengumumkan hasilnya bahwa pasangan Prabowo Gibran yang unggul di 32 provinsi dari total 34 provinsi dengan total perolehan 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional, Dalam kondisi normal dan fair apabila pemilu berlangsung satu putaran, calon Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik dan diambil sumpahnya pada Minggu, 20 Oktober 2024, 7 bulan setelah hasil Pemilu 2024 ditetapkan.

Namun ternyata pasangan AMIN tidak menerima hasil rekap dari KPU ini, kubu 01 mengadukan kecurangan ke MK (Mahkamah Konstitusi) sehari setelah pengumuman. Waktu pengaduan itu ditetapkan selama 3 hari, jadi hari minggu tanggal 23 maret adalah terakhir, tapi mengingat hari minggu adalah gari libur, mungkin hari senin tanggal 24. Demikian pula dan pasangan Ganjar-Mahfud akan melakukan hal yang sama. Artinya posisi pasangan Prabowo Gibran belum aman. Masih dimungkinkan ada perubahan pemenang, apakah pasangan 01 ataukah 03. Pertempuran yang tadinya ada di KPU telah dipindahkan ke MK.

Hasil putusan dari Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU Pileg dan Pilpres 2024 akan diumumkan pada bulan depan, artinya Keputusan siding perselisihan ini harus sudah diumumkan tanggal 23 April 2024 yad. Hasil sidang pengadilan MK ini menentukan apakah gugatan diterima atau tidak. Jika tidak diterima demo akan semakin semarak terjadi diseantero negeri, akan tetapi apabila gugatan diterima tentu pihak 02 akan protes. Jadi Keputusan MK mengandung resiko semuanya.

Diprediksi kasus pemilu curang ini masih memerlukan waktu cukup Panjang, artinya proses pemilu belum selesai. Pertempuran di KPU memang sudah selesai, lokasi pertempuran saat ini pindah ke MK. Sangat mungkin parlemen jalanan semakin marak, baik di KPU maupun di DPR atau di daerah masing-masing.

Di kubu 02, Surya Paloh sebegai Ketua Umum Nasdem merupakan orang pertama dari partai yang secara resmi mengusung Anies Baswedan, bahkan Surya Paloh juga yang menjodohkan Muhaimin Iskandar dengan Anies, sekarang menjadi orang pertama juga yang mengakui Prabowo-Gibran yang unggul. Inilah bedanya Politikus dan Pejuang. Politikus menilai segala sesuatunya dari untung rugi atau material, sedang Pejuang menilai dari segi yang bersifat spiritual seperti ideologi, kebenaran, keadilan.

Mungkin dulu Surya Paloh melihat Anies sangat berprestasi, jujur dan amanah, tetapi nilai itu tidak lagi menjadi penting manakala kekuasaan tidak menghendakinya. Bisa juga ini hasil lobi Jokowi saat Surya Paloh bertemu di Istana ataukah Surya Paloh dalam keadaan disandera juga.

Alangkah sedihnya melihat kondisi seperti ini, Ibarat di dalam pertempuran, perang belum selesai komandannya udah mengibarkan bendera putih menyerah kalah.

Bagaimana dengan PKS, kabarnya akan melakukan hal yang sama dengan Nasdem, rasanya aneh sekali jika PKS yang terkenal dengan kegigihan dan militansinya ikut bersikap seperti Nasdem. Tinggal PKB yang sudah disiapkan perangkapnya oleh Istana agar tetap jinak dan berada di Istana. Entahlah kita lihat saja nanti.

Yang pasti kekuatan moral relawan 01, sangat menurun akibat sikap Surya Paloh ini. Di luar itu para idealis Penegak Daulat Rakyat Bersama Ulama lurus masih bertahan dan semangat untuk mendukung pertarungan di MK dan di DPR (Hak Angket). Pemilu belum lagi usai, masih dalam proses, para politisi sudah balik badan. Apa engga malu ya.

Sekarang tiba giliran para ahli IT dan Hukum yang bekerja keras. Hasilnya sangat menentukan Nasib bangsa dan negara ini. Demo akan berjalan terus selama kebenaran dan keadilan belum terlaksana. Mungkin juga barisan rakyat semakin besar gelombangnya, untuk memakdzulkan Jokowi, sumber dari segala sumber permasalahan di negeri ini. Diprediksi jika Gibran dibatalkan demi hukum, maka pemilu akan lebih baik.

Oleh: Memet Hakim

Pengamat Sosial & Wanhat APIB/APP TNI

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.