Politikus PDIP Semprot Mendag: Impor Beras Kita Tertinggi Selama 25 Tahun

Komisi VI DPR menggelar rapat kerja bersama Menteri Perdagangan RI (Mendag) Zulkifli Hasan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

Isu kenaikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging, telur, ayam dan sebagainya di bulan Ramadan ini menjadi topik utama pembahasan rapat tersebut.

Dalam rapat tersebut, Mendag Zulhas menyampaikan bahwa inflasi sektor pangan masih terkendali.

“Dapat kami sampaikan bahwa inflasi pangan relatif, dan terkendali pada awal 2024,” kata Zulhas.

Alhasil, ketika masuk sesi tanya jawab, Ketua Umum DPP PAN itu menjadi sasaran tembak para politisi Senayan.

Salah satunya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Evita Nursanty. Dia menyoroti soal tingginya harga beras yang menimbulkan kelangkaan di Indonesia.

Bahkan, lanjut dia, angka impor beras yang dilakukan Indonesia saat ini tertinggi sepanjang sejarah.

"Impor beras kita begitu tinggi. (Ini) impor tertinggi sepanjang sejarah 25 tahun, ini impor tertinggi kita untuk beras,” tegas Evita.

Kendati angka impor tinggi, namun harga beras tak juga terjangkau bagi masyarakat.

"Sudah impornya tinggi harga berasnya juga tinggi harusnya input itu kita lakukan untuk untuk mampu mengendalikan harga beras," tegasnya lagi.

Tak hanya itu, dirinya juga menyinggung soal fenomena El Nino yang kerap dijadikan alasan oleh pemerintah.

"Pak Mendag tadi bilang salah El Nino, (tapi) kenapa harga beras di Singapura dan Malaysia stabil?" tanyanya.

Evita meminta agar pemerintah bisa memberikan solusi yang pasti terhadap permasalahan pangan di Indonesia.

Soal pengaruh El Nino, anggota DPR Dapil Jawa Tengah III ini berharap agar pemerintah tak seperti pemadam kebakaran.

"Kita jangan dibodoh-bodohin dengan alasan El Nino. Kenapa bisa stabil di negara lain,” tandasnya.

Selain Mendag, hadir pula Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (PTPN), Abdul Ghani.

Sumber: rmol

Foto: Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Evita Nursanty/RMOL