Sandiwara Angket DPR, Ramai Pencitraan dan Minim Pekerjaan

Baca Juga

Masa sidang DPR RI telah dibuka, 5 Maret 2024. Sidang paripurna itu hanya membuka masa sidang, setelah reses berakhir. Bukan paripurna membahas hak angket.

Tapi sejumlah kader partai, sibuk interupsi membangun citra. Padahal, dia belum melakukan apapun untuk menggulirkan hak angket.

Tindakan kongkrit hak angket itu menyerahkan dokumen usulan hak angket ke pimpinan DPR. Dokumen itu paling tidak diteken 2 fraksi dan 25 anggota DPR. Dokumen itu setidaknya memuat latar belakang, dasar hukum, materi muatan hak dan tujuan digulirkannya hak angket.

Dokumen ini, semestinya sudah siap. Karena isu hak angket ini sudah lama bergulir. Sehingga, masa sidang semestinya tinggal menyerahkan usulan hak angket yang nantinya akan dibawa ke paripurna, untuk meminta persetujuan dalam paripurna.

Deklarasi, orasi dan interupsi yang disampaikan PDIP, PKS dan PKB pada paripurna pembukaan masa sidang DPR RI 5 Maret kemarin, hanya dagelan saja. Sebab, bukan itu prosedur untuk mengajukan angket. Prosedur itu bukan dengan interupsi, tetapi dengan menyerahkan dokumen usulan hak angket, lengkap dengan tanda tangan pengusul.

Masa kampanye Pemilu sudah selesai. Tapi anggota DPR masih saja sibuk kampanye membangun citra di ruang Parlemen, seolah mereka membela rakyat dengan interupsi yang mereka ajukan. Mereka sebenarnya tidak serius !

Disisi lain, Partai Demokrat dan Gerindra sudah pasang badan. Mencari berbagai dalih untuk menghalangi bergulirnya hak angket di DPR.

Aksi di lapangan juga sauprit. Tanda, bahwa hak angket nantinya akan dibegal ditengah jalan. Bahkan, bisa jadi hanya dijadikan ‘jualan politik’ para elit di Senayan.

Sebenarnya, elit sudah tak peduli dengan kecurangan Pemilu. Mereka, hanya peduli dengan kekuasan. Karena, semua aktor politik juga curang. Siapa yang menjamin tidak ada parpol yang tidak curang dalam Pemilu?

Karena itu, umat Islam harus mengoreksi total metode perjuangan. Berhenti berharap, bahkan sudah saatnya segera mencamoakan demokrasi dengan ilusi perubahan melalui Pemilu.

Sudah saatnya, mencampakan konsep kedaulatan rakyat dan segera kembali kepada kedaulatan Allah SWT. Hanya tunduk, taat dan patuh pada syariat Allah SWT.

Perjuangan dengan metode dakwah, untuk menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah. Perjuangan inilah, yang jujur dan harus mendapatkan perhatian penuh. Bukan Demokrasi.

Perjuangan Khilafah, lebih menentramkan karena tak akan bisa dikendalikan Oligarki. Metodenya juga dengan dakwah, yang dapat dilakukan setiap hari, tanpa harus menunggu siklus lima tahunan.

Wahai kaum muslimin, segera tinggalkan demokrasi. Segera, kembali kepada Islam dengan fokus dakwah untuk menegakkan hukum Allah SWT dimuka bumi. [].

Oleh: Ahmad Khozinudin

Sastrawan Politik

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.