Sindiran Keras Hasto PDIP: Kalau Mau Jadi Pejabat di Indonesia, Harus Kenal Jokowi Dulu dari Solo

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir perilaku Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan kepercayaan kepada orang-orang dekatnya, kala masih menjadi Wali Kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan.

Bahkan, ia menyebut, nampaknya salah satu syarat untuk menjadi seorang penjabat kekinian harus mengenal Jokowi sejak di Solo.

Hal itu disampaikan Hasto dalam diskusi daring bertajuk 'Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?", Sabtu (30/3/2024).

"Di dalam penempatan jabatan strategis pun kami melihat untuk menjadi pejabat Indonesia itu harus kenal Pak Jokowi dulu di Solo, ini kan antimeritokrasi, apakah Solo betul-betul menjadi wahana penggemblengan," kata Hasto.

Menuruynya, Jokowi mengkhianati proses dan perjuangan, tetapi justru yang dilakukan adalah nepotisme.

"Muncul lah hampir seluruh keluarga Pak Jokowi, siapa yang dekat dengan Pak Jokowi untuk maju," ungkapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu lantas menyinggung beberapa nama yang menjadi pejabat berkat Jokowi, yakni perwira TNI AU Marsekal Madya Tonny Harjono yang banyak disebut akan jadi Kepala Staf TNI AU. Ternyata disebut punya kedekatan dengan istri Jokowi.

Tonny sendiri juga pernah bertugas sebagai ajudan Jokowi dan sekretaris militer di Kementerian Sekretaris Negara.

Kemudian ada nama sekretaris pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, yang disebut akan menjadi Calon Bupati Boyolali, yang selama ini menjadi daerah atau kandang Banteng.

"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita. Misalnya Sekretaris Pak Jokowi, Devid, dicalonkan sebagai Calon Bupati di Boyolali, itu kan akan merebut basis dari PDI Perjuangan yang selama ini membesarkan," ungkapnya.

Terakhir ini pun menyebut, sikap Jokowi tersebut merupakan tindakan yang anti terhadap meritokrasi dan hukum.

Sumber: suara

Foto: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring bertajuk 'Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?", Sabtu (30/3/2024). [Tangkapan layar akun Youtube]