4 Menteri yang Dipanggil MK Pernah Bicara soal Bansos, Ini Kata Mereka

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. 

Para menteri ini dalam beberapa waktu lalu pernah menyampaikan pernyataan soal penyaluran bantuan sosial (bansos).

Isu bansos ini juga menjadi salah satu hal yang disorot dalam permohonan pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud dalam pengajuan gugatan sengketa pilpres di MK. 

Dalam sidang di MK, saksi ahli dari kedua kubu tersebut juga menyinggung soal bansos.

Tim hukum dari Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud kemudian meminta agar MK menghadirkan sejumlah menteri di persidangan. MK lalu memutuskan untuk memanggil Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 hari Jumat (5/4).

Namun, MK menyatakan pemanggilan itu bukan berarti memenuhi permintaan Anies dan Ganjar selaku pemohon. 

"Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodasi Permohonan Pemohon 1 maupun 2," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di Gedung MK, Senin (1/4).

Suhartoyo mengatakan MK pada intinya menolak permintaan pemohon untuk menghadirkan menteri. 

Namun berdasarkan rapat hakim, kata Suhartoyo, mahkamah perlu mendengar keterangan dari empat menteri itu.

Dia juga mengatakan hanya hakim MK yang bisa bertanya ke para menteri itu. Pihak lain di persidangan tidak akan diberikan waktu untuk bertanya.

"Mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, tanggal 5 April 2024. Kemudian catatan berikutnya adalah karena ini keterangan yang diminta oleh Mahkamah, maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya Para Hakim," ujarnya.

detikcom merangkum keterangan keempat menteri mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal isu bansos dijadikan alat politik. Berikut rangkumannya:

Airlangga Hartarto Sebut Penyaluran Bansos Telah Terjadwal

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pernah buka suara perihal tudingan bansos dijadikan alat politik oleh pemerintah. 

Dalam catatan detikcom, saat berkunjung ke Mamuju, Sulawesi Barat, pada 2 Februari 2024 lalu, Airlangga menegaskan penyaluran soal bansos tidak ada kaitannya dengan politik.

"Loh tiap tahun emang ada pemilu? tiap bulan ada pemilu? Kan nggak ada," kata Airlangga.

Airlangga mengatakan penyaluran bansos sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang tidak mampu. Dia menyebut penyaluran bansos pun telah terjadwal.

"Bahwa bantuan sosial itu untuk kehadiran pemerintah. Pemerintah memberikan PKH Rp 250 ribu itu sepanjang tahun. Kemudian kita juga ada bantuan sembako, itu terus menerus. Ada iuran KIS, kartu sehat, kartu pendidikan sepanjang tahun," jelasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga menyerahkan bansos beras secara simbolis kepada penerima di Kecamatan Kalukku Mamuju. 

Total penerima bansos CBP ini sebanyak 100 KK dengan bantuan 10 Kg beras bulog premium tiap KK.

Airlangga memastikan tetap akan melanjutkan penyaluran bansos ini di daerah-daerah lain. Setelah berkeliling Sulawesi, pihaknya bakal langsung ke Jawa Barat.

Muhadjir Effendi Bantah Mensos Tak Dilibatkan

Menko PMK Muhadjir Effendi juga pernah memberikan tanggapan terkait isu bansos menjadi alat politik selamat Pilpres 2024. 

Saat itu Muhadjir membantah penyaluran bansos tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dia mengatakan semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.

"Jadi data itu berada di bawah Kemensos. Kemudian yang menyalurkan juga Kemensos, jadi dananya juga berada di Kemensos, data keluarga penerima manfaatnya juga ada di Kemensos, yang menyalurkan juga Kemensos," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Muhadjir mengatakan heran jika ada isu yang muncul mengatakan Risma tak dilibatkan dalam pembahasan Bansos. 

Ia juga menjawab tudingan Risma tak mendampingi Presiden Jokowi kala membagikan Bansos ke masyarakat.

"Kalau soal kenapa Bu Risma tidak mendampingi selalu, Bu Risma kan juga punya program. Dan presiden tidak mengharuskan menteri teknis mendampingi. Satu, dua kali saja, termasuk saya. Saya sebagai Menko mestinya harus dengan beliau, tapi beliau paham menteri-menteri punya urusan," imbuhnya.

Selepas gelaran Pilpres 2024, Muhadjir juga sempat menanggapi pernyataan pimpinan KPK, Alexander Marwata, yang meminta ada aturan yang melarang penyaluran bansos saat Pilkada 2024 berlangsung. Dia mengatakan usulan itu tidak bijak.

"Jadi untuk Bansos itu, semuanya mestinya tidak ada alasan untuk menghentikan. Karena itu sudah ada regulasinya dan sudah ada targetnya. Misalnya targetnya untuk menangani masalah kemiskinan, menekan kelaparan. Masa lapar boleh ditunda? Karena sambil menunggu Pilkada. Ini saya kira usulan yang menurut saya ya, kurang bijak. Harus dibedakan. Skema antara bansos dan perlinsos itu," kata Muhadjir Effendy kepada wartawan di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024).

Muhadjir mengatakan harus dibedakan antara skema bansos dan klaster perlindungan sosial (perlinsos). Menurutnya, sudah ada regulasi terkait pemberian bansos yang disalurkan by name by address.

"Harus dibedakan antara perlinsos dan bansos. Dana Rp 497 triliun itu bukan bansos, itu perlinsos. Memang di dalamnya ada bansos, tapi bansos itu kecil. Nilainya misalnya yang ada di Kemensos itu hanya Rp 97 triliun. Kalau ditambah yang lain itu tidak sampai Rp 150 triliun. Sisanya itu adalah dalam bentuk jamsos, jaminan sosial, dan subsidi. Dan yang paling banyak itu subsidi. Mulai subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk. kemudian subsidi LPG 3 Kg, subsidi bunga KUR, subsidi bunga PNM. Jadi itu aneka subsidi, itu yang paling banyak. Dan itu bukan bansos, karena penikmatnya adalah masyarakat hampir umum," kata Muhadjir.

"Bansos itu ada regulasinya loh, misalnya PKH itu kan tiap 3 bulan sekali, masa itu harus disetop? Kemudian bantuan pangan, itu kan juga ada regulasinya, siapa targetnya siapa, dan seterusnya," imbuhnya.

Sri Mulyani Ungkap Anggaran Bansos Naik Tajam di 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran bantuan sosial (bansos) melonjak tajam pada 2024 dibanding tahun sebelumnya. 

Sri Mulayani mengatakan anggaran bansos pada 2023 senilai Rp 9,6 triliun, sementara tahun ini melonjak menjadi Rp 22,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2024). Sri Mulyani mengatakan anggaran bansos naik sebesar 135,1% dari 2023.

"Anggaran bansos kita melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun tahun lalu ke Rp 22,5 triliun atau naik 135,1% dibandingkan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam rapat.

Sri Mulayani merinci pembagian anggaran tersebut, di antaranya Rp 12,8 triliun untuk pemanfaatan di Kementerian Sosial (Kemensos). 

Penyaluran di Kemensos, yakni untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di program keluarga harapan dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.

"Ini terutama untuk Kemensos Rp 12,8 (triliun) penyaluran PKH itu masih rutin untuk penyaluran PKH 10 juta dan sembako untuk 18,7 juta penerima. Kemenkes Rp 7,7 T untuk iuran PBI," ujarnya.

Mensos Risma Jawab Cecaran Legislator Bansos Masif Dibagikan di Januari-Februari 2024

Dalam catatan detikcom, Mensos Tri Rismaharini juga pernah buka suara soal penyaluran bansos. Pernyataan Risma ini terbagi dalam dua timeline yaitu sebelum dan setelah Pemilu 2024 berlangsung.

Di awal tahun, tepatnya 10 Januari 2024, Risma pernah merespons soal adanya usulan pembagian bansos ditunda sampai Pemilu 2024 selesai. Saat itu Risma menegaskan bansos akan terus berjalan selama dananya ada.

"Saya nggak tahu (usulan itu). Pokoknya, saya menjalankan sesuai dengan perintah undang-undang. Selama duitnya ada, saya lanjut jalan, saya jalan," ucap Risma di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Rabu (10/1/2024).

Risma juga ditanya soal isu bansos yang dipolitisasi ketika masuk masa Pemilu. Dia menegaskan Kementerian Sosial (Kemensos) bergerak atas usulan pemerintah daerah (pemda).

"Yang jelas saya sudah laksanakan sesuai aturan. Saya bergerak dari usulan kepala daerah, kemudian kita bagi sesuai aturan. Insyaallah yang saya kerjakan itu juga diperiksa BPK rutin. Saya juga data, kita juga diperiksa oleh KPK rutin dan kalau enggak salah terakhir ini kita juga diperiksa oleh BPKP. Bahkan kami diperiksa setahun tiga kali kalau nggak salah oleh BPK," ucapnya.

Dia menegaskan bansos yang disalurkan Kemensos tidak dipolitisasi. Dia menyerahkan masyarakat yang menilai.

"Tetapi kami juga nggak ada yang saya copet, nggak ada yang saya salahgunakan. Ya saya juga nggak masalah (ada yang ngomong disalahgunakan). Cuma kalau ada yang ngomong itu (dipolitisasi), ya sudah biar masyarakat yang menilai," ucapnya.

Selepas Pemilu 2024 selesai, Risma juga pernah dicecar oleh legislator DPR terkait penyaluran bansos di periode Januari-Februari 2024. Anggota DPR mengaku heran adanya gelontoran bansos yang masif di bulan tersebut.

"BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) itu lumrah atau biasanya keluar di awal bulan Maret, itu data saya yang DIY. Tapi untuk tahun 2024 ini keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget berr... berr... berr..., di Januari-Februari, masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos," kata Esti dalam rapat kerja, gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

"Mohon izin, saya harus menyampaikan ini, biasanya kan triwulanan, tapi yang terakhir El Nino hanya dua bulan, November dan Desember. 2022 Maret awal. 2023 juga Maret, nah ini tiba-tiba kemudian keluar di Februari," ujarnya.

Seusai rapat, Risma menyampaikan penjelasan soal dana perlindungan sosial. Dia mengatakan dana perlindungan sosial di Kemensos berjumlah Rp 78 triliun.

"Nggak tahu itu siapa, tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada Rp 497 T di tempatku itu Rp 78 T. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini akan terima, ini nggak, itu ada nama-namanya. Jadikan yang sisanya itu aku nggak tahu, aku nggak berhaklah untuk bicara itu," ujar Risma seusai rapat.

Dia mengatakan penerima bansos dari Kemensos sudah sesuai dengan data. Risma mengatakan ada usul sanggah apabila penerima bansos dari Kemensos tak sesuai kriteria.

"Saya nggak itu karena kan usulannya jelas orang boleh klarifikasi, oh ini nggak berhak gitu kan tadi demokrasinya itu ada usul sanggah itu," ucap Risma.

Dia menanggapi data Kementerian Keuangan di mana anggaran untuk Bansos di 2024 naik 135% dari tahun sebelumnya. Risma mengaku tak mengetahui perihal hal itu.

"Ya itu, lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya aku, tanya Bu Sri Mulyani," ujarnya.

Keempat menteri tersebut dijadwalkan akan bersaksi di MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4) besok. 

Presiden Joko Widodo pun telah memastikan para anak buahnya itu akan hadir memenuhi panggilan MK.

Sumber: detik

Foto: 4 Menteri yang Dipanggil MK/Net