Hasto ke Massa Pendukung 02: Hakim MK Jangan Ditekan-tekan

Semua pihak diharapkan menahan diri untuk tidak menekan independensi hakim konstitusi yang akan mengumumkan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto merespons rencana pengerahan massa pendukung pasangan calon (paslon) 02, Prabowo-Gibran ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024.

“Kita percaya kan pada Hakim MK agar memiliki sikap kenegarawanan, jangan ditekan-tekan apalagi melibatkan suatu massa aksi,” kata Hasto kepada wartawan di Markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/4).

Lebih jauh, Hasto meminta semua pihak untuk memberikan penghormatan kepada para Hakim MK agar bisa independen dan jernih dalam memutuskan perkara PHPU Pilpres 2024. Terlebih, sebelum-sebelumnya MK sempat menghadapi kegelapan karena meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres melalui putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023.

“Kita berikan lah kehormatan pada hakim untuk mengambil keputusan dengan kejernihan nurani. Kami percaya pada hakim MK untuk mengatasi berbagai kegelapan akibat keputusan yang sebelumnya dilakukan oleh Anwar Usman melalui putusan Nomor 90. Itu yang harus diatasi dan kita percaya kan pada hakim MK agar memiliki sikap kenegarawanan,“ pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya akan ikut mengawal langsung aksi massa pendukung Paslon 02 di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (19/4).

Dasco mengatakan, TKN kesulitan menahan pendukung Prabowo-Gibran untuk tidak reaktif karena selalu dituding melakukan kecurangan di Pilpres 2024.

"Kami sudah berusaha untuk menahan agar pendukung Prabowo Gibran ini tidak reaktif, tidak kemudian melakukan aksi-aksi, namun rasanya sulit juga," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu kemarin (17/4).

Sumber: rmol

Foto: Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/4)./RMOL