Indonesia Buru-Buru Perpanjang Izin Tambang Freeport hingga 2061, Menteri Bahlil Ungkap Sejumlah Alasan: Kalau Sudah 61% Mau Apa?

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) dipastikan akan diperpanjang.

PT Freeport Indonesia dipastikan akan mendapat perpanjangan IUPK selama 20 tahun lagi setelah berakhirnya kontrak pada 2041 atau sampai tahun 2061.

Bahlil menyampaikan, pemerintah saat ini sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk merealisasikan perpanjangan kontrak tersebut. Menurut Bahlil, ada beberapa aspek yang dipertimbangkan mengenai percepatan perpanjangan kontrak IUPK PTFI.

Apa yang akan dia lakukan? Salah satunya adalah terkait cadangan dan produksi mineral Freeport yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2035.

"Kita kelolanya underground, begitu 2035 tidak kita lakukan eksplorasi itu produksinya habis dan untuk eksplorasi butuh waktu 10-15 tahun," ujar Bahlil di kantornya, Senin (29/4/2024).

"Jadi kalau kita tidak melakukan perpanjangan sekarang untuk mereka melakukan eksplorasi maka siap siap 2040 itu PTFI gak operasi jadi jangan diartikan ada apa," imbuhnya.

Faktor lainnya yakni soal keinginan Indonesia untuk menambah saham di PTFI sebesar 10%. Jika hal tersebut terealisasi, maka pemerintah Indonesia akan menguasai PTFI dengan total saham 61%.

"Dengan harga yang sangat murah, jadi ke depan PTFI itu kita Indonesia sudah memiliki 61%. Kalau sudah 61% mau apa lagi dan utang mereka divestasi kemarin kalau berdasarkan pendapatan mereka mungkin 2024 sudah lunas," imbuhnya.

Freeport Segera Operasikan Smelter Manyar Gresik PT Freeport Indonesia (PTFI) belum lama ini merilis capaian modal belanja yang dikeluarkan untuk membangun smelter di Manyar, Gresik, pada kuartal I-2024.

Freeport menyampaikan bahwa kemajuan proyek smelter Manyar Gresik sudah mencapai 92% di bulan Maret 2024.

Kabar tersebut disampaikan melalui ringkasan laporan triwulan I yang dirilis Freeport McMoRan pada Selasa, 23 Maret 2024, di Amerika Serikat.

"Sehubungan dengan perjanjian PTFI tahun 2018 dengan Pemerintah Indonesia untuk menjamin perpanjangan hak pertambangan jangka panjangnya, PTFI setuju untuk memperluas kapasitas produksi melalui pabrik peleburan dan pemurnian (smelter) dalam negeri," demikian kata Kathleen L. Quirk selaku Presiden Freeport McMoRan.

Progres pembangunan smelter Manyar di Gresik berjalan sesuai target yang dijadwalkan, yakni Mei 2024 untuk penyelesaian konstruksi material.

Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan pada proses ramp-up atau peningkatan produksi hingga Desember 2024. Total biaya pembangunan smelter Manyar tersebut diperkirakan menelan biaya sebesar US$3,0 miliar atau Rp48,5 triliun.

Rinciannya adalah US$2,8 miliar atau Rp45,2 triliun untuk kontrak konstruksi dan US$0,2 miliar atau Rp3,3 triliun untuk investasi pabrik desalinasi (pengolahan air asin menjadi air tawar).

“Proses konstruksi saat ini terus berlangsung dan diharapkan dapat mulai dioperasikan pada paruh kedua tahun 2024.

Sampai saat ini (April 2024), Freeport diperkirakan telah menghabiskan biaya total hingga US$665 juta atau Rp10,7 triliun,” kata Presiden Freeport McMoRan, Kathleen L. Quirk.

Selama kuartal pertama tahun 2024, modal belanja untuk proyek smelter Freeport di Indonesia menelan biaya US$0,5 miliar atau Rp8,08 triliun, dan akan memakan biaya sebesar US$1,0 miliar atau Rp16,1 triliun pada tahun 2024.

Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2023 PT Smelting telah menyelesaikan perluasan kapasitasnya sebesar 30% menjadi 1,3 juta metrik ton konsentrat tembaga per tahun.

Proyek ini didanai oleh PTFI dengan total pinjaman sekitar US$250 juta atau Rp4,0 triliun yang diperkirakan akan dikonversi menjadi ekuitas pada akhir kuartal kedua tahun 2024. Hal ini akan meningkatkan kepemilikan PTFI terhadap PT Smelting menjadi sekitar 65% dari yang sebelumnya 39,5%

Sumber: tvonenews

Foto: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia/Net