Kejanggalan Pernyataan Menteri Keuangan saat Sidang PHPU Pilpres 2024 di MK

Baca Juga

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta Prof. Dr. Indra Bastian, M.B.A mempertanyakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat keterangan dalam persidangan sengketa PHPU Pipres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Apa yang disampaikan Sri Mulyani perihal pembagian bansos El Nino tidak sepenuhnya benar.

Prof Indra mengatakan, keterangan Sri Mulyani Indrawati alasan bansos digelotorkan menjelang Pemilu 2024 belum berdasarkan fakta tentang kondisi riil ekonomi masyarakat. “Alasan digelontor bansos kan baru prediksi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut orang miskin naik signifikan akhir 2023,” katanya saat dihubungi KBA News, Sabtu, 6 April 2024.

Dengan kata lain, prediksi itu meleset. Faktanya, orang miskin baru tidak mengalami penambahan secara siginifikan. Kecuali jika akhir 2023 itu ada orang miskin baru sebanyak 100 juta orang, jor-joran bansos menjadi realistis. “Bertambah gimana kan baru prediksi, itu kan tidak terbukti,” ungkapnya.

Pakar ekonomi lulusan S2 dan S3 University Of Kentucky Amerika Serikat ini juga mengkritisi langkah Kemenkeu menindaklanjuti prediksi BRIN itu. “Kemenkeu kan punya BKF (Badan Kebijakan Fiskal) yang bisa meneliti itu, tapi kan tidak terdata, berapa orang miskin bertambahnya,” katanya.

Jika pun digelontorkan bansos, karena tidak menggunakan kementerian teknis atau Kemensos, seharusnya membuatkan sistem pengendalian dan penyaluran. “Lha ini sistem belum dibangun, bagaiman caranya mengeceknya? Katakan bertambah 100 juta penerima, harusnya sistem penyalurannya dulu yang harus dibangun,” jelasnya.

Menurut Prof Indra, kalau pun ada penambahan jumlah warga miskin, harusnya data tersebut juga dimasukkan di Kemensos. Tapi data Kemensos penerima bansos tetap 47-an juta penerima. “Artinya jumlah penerima tidak berubah, jumlah warga miskin (penerima banos) tetap,” tegasnya.

Dia mengatakan, dari banyak jalur bansos, yang punya data base dan sistem penyaluran hanya di Kemensos. “Bisa jadi yang lain pakai data base lain. Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi apa benar, penerima bansos di luar Kemensos itu benar-benar warga miskin,” katanya.

Artinya, kata dia, pemerintah secara sengaja tidak menggunakan basis data dan sistem penyaluran seperti di Kemensos. “Tak heran ada peluang itu (penyaluran bansos) bisa digunakan untuk apa saja. Sepertinya itulah yang terjadi,” kata Prof Indra.

Sumber: kbanews

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir di MK. (Foto: Screenshoot YouTube Mahkamah Konstitusi)