Muslim Arbi: MK Jangan Buat Rakyat Merasa Tidak Ada Tempat Lagi untuk Mengadu

Baca Juga

Pengamat politik dan aktivis demokrasi Muslim Arbi mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tidak membuat rakyat makin frustrasi, sehingga merasa tidak ada lagi tempat untuk mengadu atas praktik kekuasaaan yang telah dilakukan rezim Jokowi selama 10 tahun terakhir.

Dia menyatakan hal itu kepada KBA News, Rabu, 17 April 2024. Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia bersatu itu menangggapi MK yang akan mengeluarkan keputusan atas PHPU Pilpres 2024 pada Senin, 22 April depan.

“Para aktivis demokrasi mengingatkan, jika MK salah ambil keputusan, ancaman revolusi di depan mata. Kira-kira itu rekaman sekilas tentang hasil Pilpres 2024. Sekarang rakyat sedang mengarahkan matanya kepada MK dengan tatapan curiga dan penuh harap,” kata Muslim.

Alumni ITB Bandung asal Maluku Utara itu menyatakan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Presiden Joko Widodo, penekanan dan intimidasi oleh aparat, baik di pusat dan di daerah untuk menangkan Paslon tertentu, bukan rahasia lagi.

Begitu juga politisasi Bansos untuk memenangkan pasangan nepotisme dan langgar UU dan Konstitusi di depan Majelis Hakim Konsitusi. Semua tersaji secara telanjang saking banyaknya data yang diungkapkan.

“Bukti-bukti kecurangan dari Sirekap tidak dapat dibantah oleh KPU dan ahli lain dari Paslon 02.

Film Dokumenter The Dirty Vote pun menemukan kebenarannya. Kesimpulannya, Pilpres ini memang didesain curang. Teknologi tak dapat diajak selingkuh,” tegas Muslim.

Karena itu, tambahnya, MK tidak bisa berdalih kewenangannya hanya mengadili kuantitatif angka-angka saja. “Kalau angka kemenangan yang didapat dari kecurangan, dari proses yang curang apakah itu dapat dikatakan sah dan jurdil sebagai azas pilpres?” tanyanya.

Diikuti rakyat

Sidang MK pun, katanya, diikuti secara seksama dan langsung oleh Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Dan rakyat pun, tahu betapa tidak berdayanya KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bela diri di depan Majelis Hakim MK. Demikian juga Tim 02 pun tidak dapat membantah, bukti dan argumentasi ahli dari 01 dan 03.

Karena kecurangan pilpres ini ditelanjangi di depan mata publik oleh para ahli dan pakar. Publik berterimakasih kepada Dr KMRT Roy Suryo, Dr Ir Leony, Ir Hairul Anas, Dr Feri Amsari, Dr Zainul Arifin Mokhtar,.Dr Bivitri Susanti dan lain-lain yang telah membongkar topeng KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Para tokoh pun bicara tentang pilpres luber dan jurdil, dari civil society, mantan TNI-POLRI, kaum ulama dan habaib, Para Tokoh Bangsa itu seperti Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Habib Rizieq Shihab dan Din Syamsudin. Ditambah dengan sejumlah massa yang terus menerus melakukan aksi di KPU, Bawaslu, DPR hingga MK.

Ditambahkan Muslim, Megawati Soekarnoputri pun menulis tangan dengan tinta merah ke MK, sejumlah mahasiswa, sejumlah tokoh kampus. Kesemua itu mengingatkan MK agar memutus perkara secara adil dan benar. MK jangan mau diintimidasi dan ditekan. Rakyat akan kawal MK.

“Jika semua usaha, perjuangan serta doa tulus dan aksi yang terus menerus, tetapi MK keukeuh tetap pada kewenangan untuk adili kuantitatif pilpres, itu artinya: MK sedang menarik alarm kemarahan rakyat,” katanya getir.

Karena massa yang kecewa karena MK di anggap pro-kecurangan, padahal berbagai jenis kecurangan telah diurai telanjang di mata publik.

Rakyat akan mencari keadilan dan kebenaran sesuai nurani dan akal sehatnya. Bisa jadi rakyat akan menggelar Sidang Rakyat atau People Tribe.

Kalau melihat dari suara para tokoh bangsa dan para ulama dan habaib yang mendamba keadilan dan kebenaran yang berlaku di negeri ini, menunjukkan suara rakyat terabaikan, tidak dianggap dan disia-siakan.

“Itu, artinya MK memang sedang menabung gendang revolusi. Dan jika itu terjadi, nasib MK pun akan habis tinggal nama. Karena MK bisa jadi masuk ke Museum Sejarah,” demikian Muslim Arbi.

Sumber: kbanews

Foto: Pengamat politik dan aktivis demokrasi Muslim Arbi/Net