Panas Yusril Ihza Vs Kubu Anies soal Kesaksian 4 Menteri di MK

Baca Juga

Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, saling balas argumen dengan Tim Hukum Anies-Cak Imin terkait kesaksian 4 menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kesaksian 4 menteri Jokowi dianggap Tim Hukum Anies-Cak Imin laporan kerja sedangkan Yusril menganggap justru jadi boomerang untuk Anies-Cak Imin.

Sebagai informasi, MK telah memeriksa empat menteri Jokowi. Mereka yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya telah memberi kesaksian pada Jumat (5/4) yang lalu. Mereka menjelaskan beberapa hal, termasuk bansos.

Refly Harun Bilang Kesaksian 4 Menteri Seperti Laporan Kerja

Adalah Refly Harun, pihak yang menyampaikan penilaian atas kesaksian 4 menteri seperti laporan kerja. Selain itu, dia juga melihat kesaksian itu terlalu normatif.

"Ya kita netral aja, karena kita lihat kesaksiannya seperti laporan kerja aja, normatif kan, tetapi kita harus reading between the lines ya, jadi jangan ikuti mentah-mentah aja, tapi kita harus melihatnya secara kritis," kata Refly Harun saat dihubungi, Jumat (5/4)

Refly lantas menjelaskan soal 'reading between the lines' dari pernyataan para menteri. Dia menyoroti secara khusus penjelasan soal realisasi bansos yang melonjak jauh sekali hingga Rp 12,45 triliun pada 2024.

"Misalnya yang secara kritis soal realisasi bansos, kenapa realisasi bansos di Januari 2024 jauh sekali dibandingkan realisasi di Januari 2023 dan Januari 2022? Karena, misalnya, Januari 2023 itu realisasi cuma Rp 3,88 triliun, sementara di Januari 2024, Rp 12,45 triliun, bayangkan, itu satu hal yang menurut saya mengindikasikan, tentu menteri nggak akan ngomong 'wah ini karena ada pemilu', kan tidak," ucapnya.

Kemudian, Refly juga menyoroti penjelasan pembayaran bansos yang dirapel hingga 3 bulan. Menurutnya, ada maksud tertentu di balik keputusan pemerintah mencairkan bansos untuk 3 bulan.

"Kedua misalnya kenapa cash yang Rp 200 (ribu) per bulan di bayar 3 bulan itu, itu dibayarkan pada bulan Februari sekaligus 3 bulan misalnya, itu hal-hal yang pasti tidak dia mau singgung. Nah lalu padahal kalau kita bicara 3 bulan itu jatuh temponya Maret, kalau kita bilang rapel, masa tiba-tiba di tengah (diberikan), nggak ada logikanya kecuali ada maksud tertentu," ujar dia.

Lebih lanjut, Refly juga menyinggung soal import beras. Dia menilai import beras yang dilakukan pemerintah tidak membuat harga beras di pasaran menurun, tetapi justru melonjak.

"Lucunya setelah pemilu harga beras bukan turun, tapi malah naik, tertinggi dalam sejarah, artinya lucu kan? Kalau misalnya produksi kurang cuma 0,6 juta ton dari kebutuhan nasional, dan import 3 juta ton, kalau dibanjirkan di pasar semua kan harganya turun drastis harusnya kan, tetapi yang terjadi adalah harga naik, berarti tidak hanya sekadar digunakan untuk intervensi pasar, tapi digunakan untuk tujuan lain, dan tidak ada yang lain kecuali pemenangan. Bagi-bagi sembako yang kemudian justru setelah sembako dibagi-bagi, harga sembako, harga beras tetap naik. Jadi ada hal-hal seperti itu," jelasnya.

Lebih jauh, Refly menduga persoalan bansos hingga beras ini memang dilakukan pemerintah secara legal sesuai prosedur. 

Namun demikian, dia menganggap maksud di balik pemberian ini untuk keuntungan elektoral.

"Saya ingin katakan bahwa bisa jadi semua itu diputus dengan prosedur yang tampaknya legal, tapi tetap punya maksud untuk keuntungan elektoral, dan kita tidak bicara mengenai berapa efektivitasnya, ngapain mengukur efektivitas? Bagi kita bahwa pemilu ini sudah berlangsung secara curang dan itu digerakkan oleh struktur kekuasaan.

Yusril Sebut Kesaksian 4 Menteri Boomerang Buat Anies-Cak Imin

Tak terima dengan penjelasan Refly Harun, Yusril justru berkata lain. Dia menilai justru keterangan empat di MK menjadi boomerang untuk kubu Anies dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Ya memang seperti laporan karena kehadiran 4 menteri tersebut adalah untuk 'memberi keterangan' sebagaimana dikemukakan dalam surat panggilan MK. Memberi keterangan adalah menerangkan apa adanya terkait dengan dana perlindungan sosial dan bantuan sosial dalam APBN tahun 2023-2024, bukan datang untuk 'ngalor-ngidul' menggunjingkan bansos seperti obrolan di warung kopi," kata Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan, Sabtu (6/4).

"Kalau memberi keterangan memang seperti melaporkan sesuatu sebagaimana adanya. Kehadiran mereka bukan untuk menafsirkan, apalagi untuk membenarkan apa yang dikemukakan dalam kedua pemohon dalam PHPU Pilpres 2024 di MK," imbuhnya.

Kedua pemohon, baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud, menurut Yusril dalam permohonannya mendalilkan adanya berbagai kecurangan dalam pilpres, antara lain adalah tudingan penyalahgunaan bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Yang menjadi sasaran tudingan adalah Presiden Jokowi. Sementara Jokowi bukan pihak dalam perkara. Jokowi bukan kontestan Pilpres 2024," ujar Yusril.

Kubu Anies dan Ganjar telah diberikan kesempatan oleh MK untuk membuktikan tudingannya. Sebab, piahak yang mendalilkan dan/atau menuduh, maka wajib untuk membuktikan. 

Kuasa hukum pemohon masing-masing telah menghadirkan alat bukti surat, saksi dan ahli ke persidangan untuk membuktikanya.

"Kami sebagai kuasa hukum Prabowo-Gibran telah membantah tudingan kecurangan dengan menyalahgunakan penyaluran bansos juga dengan menghadirkan bukti surat, saksi dan ahli," ucapnya.

Kubu Anies dan Ganjar, kata Yusril, yang meminta MK untuk menghadirkan para menteri yang menangani perlinsos dan bansos untuk memberi keterangan. Pihak Prabowo-Gibran sama sekali tidak memintanya.

"Namun setelah empat menteri itu menerangkan secara rinci seluk-beluk bansos, besaran angkanya, jenis-jenis perlinsos, pembahasannya dengan DPR dan penyalurannya, ternyata tidak ada celah sedikitpun untuk membuktikan adanya kecurangan, yakni secara sengaja Presiden Jokowi melipat-gandakan besaran jumlah bansos dan membagikannya baik dalam bentuk uang maupun sembako, sehingga memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024," sebutnya.

Para menteri menerangkan perlinsos yang terbesar, hampir setengah anggaran yang tersedia adalah subsidi BBM dan listrik yakni sekitar Rp 240 triliun. 

Menurut Yusril, uang itu tidak dibagikan Jokowi kepada rakyat dengan cara blusukan ke berbagai daerah atau membagikannya di pinggir jalan.

Selain itu yakni bansos untuk beasiswa, orang miskin, orang jompo, tunawisma, yatim piatu, disalurkan secara tunai melaui transfer bank ke rekening penerimanya, atau dikirim melalui kantor pos. 

Menurut Yusril, Mensos Tri Rismaharini tegas mengatakan tidak ada bansos yang disalurkan pemerintah dalam bentuk sembako.

"Begitu juga dengan bansos El Nino, besarannya ditingkatkan berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR untuk mengatasi keterlambatan masa tanam bagi petani," jelasnya.

Penyaluran bansos El Nino, kata Yusril, seluruhnya dilakukan pada tahun 2023 secara tunai melalui bank dan kantor pos. 

Menurutnya, tidak ada penyaluran dana bansos bulan Januari-Februari 2024 yang dituding kubu Anies dan Ganjar sebagai penyalahgunaan penyaluran menjelang pilpres agar penerimanya digiring memilih Prabowo-Gibran.

"Keterangan 4 menteri itu tidak menguntungkan kedua pemohon, malah menjadi 'boomerang' yang berbalik membantah tudingan mereka sendiri, padahal merekalah yang meminta MK untuk menghadirkannya. Saya kira semua itu terjadi karena Pak Refly Harun kurang canggih meramalkan ke arah mana 'angin' keterangan 4 menteri akan bertiup," ucap Yusril.

"Setelah jadi boomerang, wajar saja jika Pak Refly 'ngomel-ngomel' keterangan para menteri itu diibaratkannya bagaikan orang memberi laporan saja. Namanya orang memberi keterangan, ya melaporkan dan menerangkan, bukan 'mengaminkan' keinginan pihak manapun, lebih-lebih datang untuk 'mengaminkan' tudingan pasangan AMIN dengan lawyer canggih sekaliber almukarrom Pak Refly Harun," imbuhnya.

Sumber: detik

Foto: Yusril (Dok. Istimewa)