Panggilan Revolusi: Ketika Asa Perubahan Indonesia Membumbung di Luar Proses Pemilu

Perubahan merupakan suatu keharusan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perubahan itu sendiri tidak selalu harus mengikuti jalur konvensional seperti proses elektoral. Sejarah Indonesia mencatat bahwa perubahan paling signifikan justru terjadi melalui jalur non-elektoral, seringkali dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap hasil pemilu yang penuh manipulasi dan tindakan tidak adil lainnya.

Momentum perubahan Indonesia yang paling monumental terjadi pada tahun 1945, 1966, dan yang paling terkenal adalah Reformasi 1998. Peristiwa-peristiwa ini menjadi tonggak penting yang mendefinisikan arah perjalanan bangsa, dan semuanya terjadi di luar proses elektoral yang formal.

Revolusi 1945, yang mengantar Indonesia pada kemerdekaannya, adalah sebuah revolusi yang terjadi di tengah kekacauan pasca penjajahan dan Perang Dunia II. Tidak ada pemilu yang terlibat dalam peristiwa ini, tetapi dorongan kuat dari para pemuda dan rakyat Indonesia yang mendesak perubahan dan meraih kemerdekaan.

Serupa dengan itu, peristiwa 1966 yang dikenal dengan Gerakan 30 September/PKI mengakibatkan perubahan politik yang signifikan dengan tumbangnya pemerintahan Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan. Peristiwa ini, yang berujung pada perubahan rezim, tidak melalui pemilihan umum tetapi melalui serangkaian manuver politik dan militer.

Paling tidak, Reformasi 1998 yang menumbangkan Orde Baru adalah contoh paling kentara dari perubahan yang tidak bersumber dari jalur elektoral. Pemilu yang diadakan selama era Orde Baru seringkali dikritik karena manipulatif dan tidak mencerminkan suara rakyat sebenarnya. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya ketika krisis moneter menghantam Asia pada 1997, yang memberikan tekanan ekonomi dan politik yang luar biasa terhadap pemerintahan Soeharto. Demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa rakyat menginginkan perubahan yang lebih dari sekadar pergantian pemimpin melalui pemilu.

Reformasi 1998 akhirnya membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik Indonesia. Pemilu yang jujur dan adil menjadi tuntutan utama, dan hal ini mengakibatkan reformasi dalam sistem pemilu itu sendiri. Sebagai hasil dari perjuangan di luar jalur elektoral, pemilu di Indonesia kini lebih transparan dan partisipatif sampai pada akhirnya syahwat kekuasaan merusaknya kembali.

Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan dapat terjadi melalui berbagai cara, tidak hanya melalui pemilu. Meskipun pemilu adalah salah satu instrumen demokrasi yang penting, ia bukanlah satu-satunya jalan menuju perubahan. Demonstrasi, gerakan sosial, dan revolusi telah menunjukkan kekuatan mereka dalam membentuk sejarah bangsa Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa perubahan yang berkelanjutan dan bermakna untuk bangsa seringkali membutuhkan lebih dari sekadar pergantian elit politik; ia memerlukan transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang mendalam. Oleh karena itu, meskipun pemilu tetap menjadi bagian penting dari proses demokrasi, bangsa harus selalu siap untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan jalur-jalur lain menuju perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pojok Kampung Sidoarjo, Subuh 24 April 2024

Oleh: Agus Maksum

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.