Partai Koalisi Prabowo Mulai Cemburu dengan Anies, Cak Imin, Surya Paloh, dan Megawati

Baca Juga

Pengamat politik Rocky Gerung merasa partai-partai dalam koalisi Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai cemburu dengan capres nomor urut satu Anies Baswedan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya Rocky Gerung menduga Prabowo Subianto lebih banyak menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan, Cak Imin, Surya Paloh, dan Megawati soal kabinet daripada partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kalau diambil cara berpikir Pak Prabowo semuanya mau dirangkul tuh, bahkan sangat mungkin Anies juga sudah ada kantak-kontak dengan Prabowo tuh, Cak Imin apalagi misalnya itu, Surya Paloh lebih mudah lagi kita duga ada kontak itu, Ibu Mega juga pasti ada kontak-kontak itu," ucapnya.

"Nah jumlah kontak-kontak itu bisa lebih banyak daripada koordinasi di antara koalisi sendiri kan, jadi partai-partai koalisi mulai cemburu, karena tentu bagi Pak Pak Prabowo kan dia sudah menang jadi presiden kan jadi tinggal ada backup di DPR mungkin itu adalah transaksi dengan PDIP," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Jumat (19/4).

Lebih lanjut, untuk menentukan menteri lainnya di dalam kabinet, Prabowo tidak melihat basis partai, namun kapasitas. "Lalu ada menteri-menteri yang tidak lagi di dilihat basis partainya tapi kapasitasnya teknokratiknya tadi untuk menjalankan pembangunan," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). MK dijadwalkan membacakan putusan pada Senin (22/4/2024).

"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024), dikutip dari Republika.

Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden, baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden.

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Dia akan melaksanakan program kerja dari kebijakan presiden, bukan kebijakan menteri," ujarnya.

Sebab, kata dia, kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. "Maka sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," ucapnya.

Muzani menyebut pihaknya akan memperhitungkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau diusulkan. "Tentu saja semua kan menganggap yang diusulkan oleh pimpinan partai politik adalah orang-orang ahli di bidangnya. Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka," tuturnya.

Dia tak menampik pula apabila kontribusi perolehan suara partai politik akan ikut menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan komposisi kabinet Prabowo-Gibran. "Sebagai sebuah kebersamaan dalam komitmen koalisi, saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk menetapkan komposisi susunan menteri, dan itu tentu saja akan dibicarakan presiden dan wakil presiden untuk membahas hal itu," katanya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pihaknya tidak membeda-bedakan latar belakang profesional ataupun politik dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran. "Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu. Karena itu, sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," tuturnya.

Meski demikian, Muzani masih enggan memberikan angka pasti terkait jumlah kursi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang dialokasikan untuk Partai Gerindra maupun partai politik Koalisi Indonesia Maju lainnya. "Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti karena ini semua masih di-exercise ya, masih terus ‘ini pas atau enggak’," ucap dia.

Sumber: populis

Foto: Prabowo Subianto/Net