Pengakuan KPPS Riau: Lurah Minta Data Pemilih 02 untuk Diberi Bansos

Anggota KPPS, Kelurahan Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau atas nama Surya Dharma mengaku pernah menerima formulir untuk mendata pemilih paslon 02 Prabowo-Gibran di kantor kelurahan. Saat itu, Surya datang ke kantor kelurahan untuk mengambil dana operasional TPS.

Surya menyebut data itu akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos). Namun, dia tidak mengetahui persis bagaimana pelaksanaannya karena formulir itu Surya serahkan kepada ketua RT setempat.

Hal itu Surya sampaikan saat menjadi saksi yang dihadirkan kubu 01 Anies-Muhaimin di Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (1/4).

"Pada 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke tingkat PPS, di kantor lurah mengambil dana operasional TPS. Diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos," kata Surya.

"Pelaksanaannya bagaimana?" tanya Ketua Majelis Sidang Suhartoyo.

"Saya serahkan sama ketua RT," jawab Surya.

Surya lantas ditanya terkait siapa yang menyuruh untuk mendata pemilih 02 untuk pemberian bansos itu. Namun, Surya enggan membeberkannya. Dia menyebut sosok yang memerintah itu adalah lurah.

"Enggak bisa saya sebutkan di sini," kata Surya.

Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra pun mendesak agar Surya membocorkan nama yang dimaksud.

Saldi Isra juga meyakinkan jika di persidangan hal itu diperbolehkan. Suhartoyo menambahkan, jika Surya tidak mau mengungkap nama lurah itu, maka keterangannya berpotensi diragukan.

"Ini persidangan. Tidak usah takut," kata Saldi.

"Ibu Yuliarti. Langsung ke saya," aku Surya.

Sebelumnya, Ahli yang dihadirkan oleh kubu 01 AMIN Faisal Basri menyebut bansos sengaja disalurkan secara ugal-ugalan menjelang Pemilu 2024 demi memenangkan Paslon 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Faisal dalam sidang sengketa Pilpres dengan agenda pembuktian pemohon meliputi mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta pengesalan alat bukti tambahan dari kubu 01 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (1/4).

Ekonom senior itu mengatakan pemerintah menerapkan politik gentong babi atau pork barrel politics. Dia menjelaskan pork barrel adalah penggelontoran uang untuk kepentingan politik. Dalam hal ini bisa berupa bansos.

Bukan hanya itu, dalam penyaluran bansos ini, Faisal juga menilai Jokowi telah memobilisasi pada pejabat.

Misalnya, perpanjangan bansos dampak el nino yang diperpanjang oleh Airlangga. Menurut Faisal, pemberian dan perpanjangan pemberian bansos itu janggal.

Dia menjelaskan BMKG memprediksi el nino pada Juni 2023. Namun, bansos diberikan pada November 2022. Kemudian terus ditambah pada Januari 2024 atau satu bulan sebelum pemungutan suara.

"Permintaan penambahan bantuan el nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kenapa diperpanjang? 'Setelah mendapat masukan, dialog, penerima el nino mau enggak diteruskan?" katanya.

"Sedemikian vulgarnya itu argumen argumennya untuk menjustifikasi orang terakhir menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itu, itu yang diingat. Politik seperti ini membahayakan Indonesia," imbuhnya.

Sumber: cnnindonesia

Foto: Sidang sengketa pilpres 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi. (CNN Indonesia/Adi Ibrahim)