Rocky Gerung: Enggak Mungkin Ada Kecurangan Kalau Prabowo Tidak Memakai Gibran

Pengamat politik Rocky Gerung menilai tidak mungkin terdapat kecurangan dalam Pilpres 2024 jika Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menjadikan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Pasalnya, kata Rocky Gerung, dalam 4 kali mengikuti pemilihan presiden, Prabowo Subianto selalu mendapat suara mendekati 48 persen, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melihatnya, sehingga hubungan keduanya tidak akan terhalang meskipun terdapat sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan tetap kita mesti antisipasi relasi Ibu Mega dan pak Prabowo tidak boleh terhalang hanya karena ada Mahkamah Konstitusi itu, tentu Ibu Mega mengerti bahwa Pak Prabowo sebetulnya tidak salahnya tuh, karena tetap Prabowo secara parameter demokrasi sudah tiga bahkan ketiga kali atau keempat kali masuk dalam putaran pemilu dan suaranya selalu mendekati arah 48%," ucapnya.

"Jadi enggak mungkin ada kecurangan kalau Prabowo itu tidak memakai Gibran, justru dengan memakai Gibran dianggap bahwa Prabowo sebenarnya sudah cukup, tetapi ada Gibran justru jadi persoalan," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (16/4).

Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar. Saat ini, MK tengah menyidangkan mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Menurut Hendri, bila sudah berhasil bertemu, Prabowo dapat menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati yang hubungannya saat ini tidak baik. "Rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi. Tetapi kalau koalisi akan melihat perkembangan-perkembangan terakhir. Ibu Megawati dan Prabowo tidak ada masalah," kata Hendri, Senin (15/4/2024), dikutip dari Republika.

Hendri melihat hubungan para tokoh politik tersebut merupakan dua hal berbeda. Menurut dia, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi setelah sidang di MK selesai. Karena menurut dia, akan aneh bila Prabowo bertemu Megawati saat sidang berlangsung.

Rekonsiliasi kebangsaan setelah pemilihan presiden, kata dia, mungkin terjadi. Menurutnya, hal itu wajar jika PDIP akhirnya mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan. "Ibu Megawati sebagai ketua umum pemenang pemilihan legislatif bertemu dengan ketum partai politik pemenang pilpres (Prabowo). Memang harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif, tapi sebaiknya harus ada yang di luar pemerintahan," ucap Hendri.

Sumber: populis

Foto: Pengamat politik Rocky Gerung/Net