Rocky Gerung Sebut Bukan Masyarakat Sipil yang Ingin Faktor Gibran Hilang dari Prabowo

Pengamat politik Rocky Gerung menyebut bukan masyarakat sipil yang menginginkan faktor Gibran Rakabuming Raka hilang dari pemerintahan Prabowo Subianto, namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pasalnya menurut Rocky Gerung, hanya PDIP, partai politik dengan kursi terbanyak di parlemen yang potensial mengganggu kebijakan Prabowo Subianto, dan jika tidak diberi akses untuk mempersoalkan Gibran, maka akan mundur dari kabinet dan menjadi oposisi.

"Jadi ide Pak Prabowo untuk mengakrabkan kembali bangsa ini dimungkinkan dengan hilangnya faktor Gibran, bukan masyarakat sipil yang menginginkan, kalau masyarakat sipil dari awal sudah menginginkan itu bukan Gibran," ucapnya.

"Tetapi bagi PDIP tentu kan, kan yang potensial mengganggu Prabowo ya PDIP, jadi kalau PDIP tidak diberi semacam akses moral untuk mempersoalkan Gibran maka PDIP pasti akan mundur," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/4).

Sementara itu, Pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan presiden terpilih, Prabowo Subianto, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar. Saat ini, MK tengah menyidangkan mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Menurut Hendri, bila sudah berhasil bertemu, Prabowo dapat menjembatani pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati yang hubungannya saat ini tidak baik. "Rekonsiliasi kebangsaan bisa terjadi. Tetapi kalau koalisi akan melihat perkembangan-perkembangan terakhir. Ibu Megawati dan Prabowo tidak ada masalah," kata Hendri, Senin (15/4/2024), dikutip dari Republika.

Hendri melihat hubungan para tokoh politik tersebut merupakan dua hal berbeda. Menurut dia, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi setelah sidang di MK selesai. Karena menurut dia, akan aneh bila Prabowo bertemu Megawati saat sidang berlangsung.

Rekonsiliasi kebangsaan setelah pemilihan presiden, kata dia, mungkin terjadi. Menurutnya, hal itu wajar jika PDIP akhirnya mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan. "Ibu Megawati sebagai ketua umum pemenang pemilihan legislatif bertemu dengan ketum partai politik pemenang pilpres (Prabowo). Memang harus ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif, tapi sebaiknya harus ada yang di luar pemerintahan," ucap Hendri.

Sumber: populis

Foto: Pengamat politik Rocky Gerung/Net