Interupsi PKS di Rapat Paripurna: Makan Siang-Susu Gratis Harus Untungkan Petani, Bukan Penguasa

Baca Juga

Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet mengkritisi program makan siang dan susu gratis yang menjadi program utama presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/5/2024).

Slamet menjelaskan, program makan siang dan susu gratis haruslah menguntungkan petani, bukan penguasa dan pengusaha.

"Mengenai program presiden terpilih yaitu makan siang dan susu gratis. Kami meminta agar program tersebut harus menguntungkan petani dan peternak, bukan hanya menguntungkan pengusaha dan penguasa," ujar Slamet di ruang rapat paripurna, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Menurut dia, jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023, produksi susu segar nasional hanya mencapai 980 ribu ton per tahun. Sementara, kata dia, kebutuhan susu segar dalam negeri mencapai 4,4 juta ton.

Slamet melihat kondisi tersebut menjadi celah bagi pencari untung untuk mengimpor susu guna memenuhi kebutuhan susu segar di dalam negeri.

"Kondisi ini dapat menjadi celah baru bagi para pemburu rente untuk bermain dalam kegiatan impor susu," jelasnya.

Sementara itu, Slamet menyebut impor susu segar akan berdampak negatif pada industri susu dalam negeri.

Dia mengatakan, industri susu dalam negeri saat ini sedang terkendala akan terbatasnya produksi akibat ancaman penyakit kuku dan mulut dan beberapa penyakit ternak lainnya.

"Jika tidak ada upaya perbaikan industri nasional, maka kami khawatir produksi susu dalam negeri akan semakin ditinggalkan," imbuh Slamet.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan, ada pembahasan untuk membentuk kementerian yang khusus membawahi program makan siang gratis.

Wali Kota Solo ini mengatakan, kementerian ini penting untuk merealisasikan program makan siang gratis yang menjadi program prioritas dari pemerintahannya dan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto kelak.

Apalagi, program tersebut menyangkut penggunaan anggaran yang besar dan prosesnya di lapangan tidak mudah sehingga harus ditangani secara serius.

“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus, ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan,” ujar Gibran dikutip dari Kompas TV, Selasa (7/5/2024).

“Karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti. Masalah kementeriannya itu belum pasti. ditunggu saja dulu,” katanya melanjutkan.

Sumber: kompas

Foto: Anggota DPR Fraksi PKS Slamet.(Dok. Tangkapan Layar YouTube)