Pusing Soal Makan Siang Gratis, Prabowo Malas Pindah ke IKN dan Suruh Gibran Ngantor Saja di IKN?

Pemerintah disebut-sebut sedang memikirkan keuangan negara yang terus menipis. Di saat yang sama, masyarakat mempertanyakan janji-janji kampanye Prabowo-Gibran.

Ada 8 program hasil Terbaik cepat yang dijanjikan Prabowo dan Gibran pada kampanye pemilu 2024 yang akan mencakup makan siang gratis. Anggarannya diperkirakan sekitar Rp 450 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengaku memasukkan program makan siang gratis dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yang dilaksanakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Asta citanya presiden terpilih dalam hal ini Prabowo, tentu dimasukkan diintegrasikan dengan RKP 2025. Kenapa? Karena memang beliau yang akan melaksanakan pekerjaan pembangunan pada tahun yang akan datang,” tuturnya usai Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Suharso juga mengklaim telah melakukan kajian terhadap makan siang gratis, yang merupakan satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming

Namun Suharso mengaku tidak dapat mengungkapkan secara detail kajian yang telah ia lakukan.

Ia hanya menyampaikan secara umum, yaitu kajian meliputi target penerima, frekuensi penyaluran makan siang gratis, standar gizi yang diberikan, serta ketersediaan pangan lokal di masing-masing daerah.

“Saya tidak bisa menjawab, tapi semua program-program yang dimasukkan dalam sana, tentu ditimbang dengan RKP berdasarkan UU. Semampu fiskal kita bisa mengakomodasi, kita lakukan, karena bukan hanya ada satu program prioritas dari presiden terpilih,” kilah mantan ketua umum PPP itu dikutip Solopos.

Namun hingga kini pemerintah dikabarkan masih pusing soal anggaran makan siang gratis plus susu itu. Apalagi jumlahnya sangat fantastis. Sekitar Rp 450 triliun.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan berdasarkan simulasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Tim Pakar Prabowo‐Gibran, program ini akan memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun per tahun.

“Sehingga diperkirakan secara bertahap program ini memerlukan pembiayaan sebesar Rp 100‐ Rp 120 triliun rupiah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo‐Gibran,” kata Budiman.

Itulah kenapa pemerintah sekarang pusing.

“Ini program yang bikin pusing pemerintahan sekarang (Jokowi) dan pemerintahan berikutnya (Prabowo),” kata Khoirul Anam, redaktur ekonomi Tempo dalam obrolan podcast bocor alus Tempo berjudul “Pusing Akibat Makan Siang Gratis”.

Kenapa pusing? Karena dananya belum jelas dari mana.

Khoirul Anam mengungkapkan bahwa tim Prabowo sempat mendatangi tim Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Kebetulan diterima oleh eselon I, dirjen dan seterusnya,” katanya.

Menurut Khoirul Anam, Tim Prabowo bertanya kemampuan APBN untuk mengakomodasi program-program Prabowo, terutama makan siaang gratis dan susu. Namun tim Kemenkeu menghindari bahasan detail soal anggaran itu.

Kenapa? Karena keuangan negara lagi menipis. Banyak pos angaran yang sudah terkunci. Jadi, tak mungkin semua program Prabowo terakomodasi. Sementara Sri Mulyana saat itu dikabarkan ada di Amerika Serikat. Ada acara dengan World Bank.

Menurut Khoirul Anam, ada beberapa opsi yang berkembang untuk dana makan siang gratis dan susu itu. Diantaranya mengurangi subsidi listrik, BBM, dan sebagainya.

Tapi juga ada kemungkinan Prabowo mengurangi anggaran program unggulan Jokowi. Diantaranya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Apalagi Prabowo dikabarkan enggan pindah ke IKN. Bahkan Hussein – dalam podcast Tempo itu – nmengaku mendapat informasi dari elit Gerindra bahwa Prabowo nyuruh Gibran ngantor di IKN, sementara Prabowo tetap ngantor di Jakarta.

Itu bisa dimaknai bahwa Prabowo aslinya tak sreg dengan program IKN. Bahkan dalam obrolan podcast Tempo itu disinyalir bahwa Prabowo mendukung IKN saat kampanye diduga semata untuk mengambil hati Jokowi.

Karena itu muncul joke, berarti istana negara di IKN bukan istana presiden, tapi istana wakil presiden.

Pertanyaan berikutnya, apa ada kemungkinan Prabowo tidak meneruskan pembangunan IKN yang memang perlu dana luar biasa besar dan banyak ditentang tokoh-tokoh masyarakat itu?