Revisi UU Pendidikan, Siswa Dapatkan Latihan Militer

Baca Juga

Pemerintahan Partai Komunis China (PKC) ditengarai memperluas pelatihan militer di universitas, sekolah menengah atas, dan bahkan sekolah menengah pertama. Kebijakan ini diawali dengan merevisi UU Pendidikan Pertahanan Nasional.

Menurut laporan media pemerintah, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China yang merupakan badan legislatif negara tersebut, mulai membaca revisi tersebut untuk pertama kalinya pada minggu lalu. Perubahan ini juga terbuka untuk dikomentari publik hingga akhir bulan Mei, meskipun perdebatan yang lebih luas sepertinya tidak akan diperbolehkan.

Meskipun versi undang-undang sebelumnya lebih longgar, usulan perubahan tersebut menyatakan bahwa siswa sekolah menengah atas dan mereka yang berada di lembaga pendidikan tinggi harus menerima pelatihan dasar militer selama masa sekolah. Siswa sekolah menengah pertama juga diperbolehkan menerima pelatihan militer, sesuai dengan revisi tersebut.

Selain itu, VOA melaporkan, tanggung jawab pelatihan militer lebih banyak dibebankan pada otoritas pusat dan partai, Kementerian Pendidikan dan Komisi Militer Pusat Partai Komunis yang merupakan badan pertahanan nasional tertinggi China. Revisi tersebut juga menyerukan pangkalan militer lokal dan pemerintah pusat untuk memperkuat pengarahan, pengawasan dan organisasi pelatihan militer bagi pelajar.

Media pemerintah telah memberikan beberapa rincian mengenai revisi tersebut, dengan menyatakan bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk “kesadaran pertahanan nasional” bagi seluruh masyarakat dan untuk membantu negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut beradaptasi terhadap “banyak perubahan baru di dalam dan luar negeri.” Namun, laporan-laporan tersebut tidak menguraikan secara rinci apa maksud dari hal tersebut.

Para analis yang berbicara dengan Mandarin Service VOA melihat adanya hubungan antara usulan perubahan tersebut dengan dampak kemerosotan ekonomi China dan ketegangan geopolitik global terhadap Partai Komunis China, atau PKT yang berkuasa.

Timothy Heath, peneliti senior pertahanan internasional di RAND Corp., mengatakan revisi tersebut adalah bagian dari pendekatan yang lebih sistematis terhadap pendidikan pertahanan nasional yang bertujuan untuk memperkuat otoritas pemimpin China Xi Jinping.

“Upaya untuk membuat undang-undang loyalitas mengkhianati kenyataan menurunnya dukungan rakyat terhadap Partai Komunis China di tengah melemahnya perekonomian, memburuknya pasar real estat, dan korupsi serta penyimpangan yang terus-menerus,” kata Heath dalam tanggapan emailnya. “Undang-undang tersebut juga mencerminkan kegelisahan Partai Komunis China atas tatanan internasional yang semakin tidak menentu dan konflik tampaknya semakin meningkat.”

Willy Lam, peneliti senior di Jamestown Foundation, mengatakan bahwa sejak Xi mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, ia fokus pada patriotisme dan kesadaran pertahanan nasional. Tahun lalu, Kementerian Pertahanan China juga mengkonfirmasi adanya dorongan yang sedang berlangsung untuk memasukkan milisi, yang dikenal sebagai “Angkatan Bersenjata Rakyat” di perusahaan-perusahaan dan badan usaha milik negara China.

“Ini semua bertujuan untuk memperkuat persiapan masyarakat menghadapi perjuangan militer,” kata Lam.

Meskipun tidak jelas kapan revisi tersebut akan disahkan, perubahan tersebut mengikuti serangkaian langkah keamanan nasional lainnya yang dilakukan Beijing selama setahun terakhir. Hal ini termasuk revisi undang-undang anti-spionase yang dilakukan tahun lalu, kampanye publik yang luas dan berkelanjutan untuk melawan mata-mata asing, dan perubahan Undang-undang Pendidikan Patriotik yang mulai berlaku pada bulan Januari.

Selama setahun terakhir, para pejabat AS telah berulang kali mencatat tujuan China agar mampu menginvasi Taiwan pada tahun 2027. China mengklaim Taiwan memerintah secara demokratis sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing mengatakan unifikasi adalah satu-satunya pilihan bagi pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu, dan hal itu harus dilakukan, dengan kekerasan, jika perlu.

Para analis juga mengatakan bahwa meskipun penekanan ekstra pada kesadaran pertahanan nasional dapat meningkatkan sentimen nasionalis dan meningkatkan permusuhan atau prasangka terhadap dunia luar, hal ini juga dapat mendorong lebih banyak generasi muda China untuk bergabung dengan militer.

“Undang-undang tersebut mungkin bertujuan untuk meningkatkan perekrutan anggota PLA (Tentara Pembebasan Rakyat), yang secara konsisten gagal menarik generasi muda terpelajar dalam jumlah yang memadai, meskipun tingkat pengangguran di kalangan pemuda perkotaan tinggi,” kata Heath.

Undang-undang Pendidikan Pertahanan Nasional China pertama kali disahkan pada tahun 2001 dan terakhir diubah pada tahun 2018.

Sumber: rmol

Foto: Ilustrasi siswa di China yang mendapatkan pendidikan dan latihan militer./AP