Walhi Jakarta Kritik Rencana Heru Budi Bikin Pulau Sampah

Baca Juga

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mengkritik usulan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ingin membuat pulau khusus untuk pembuangan sampah.

Pengkampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah berpendapat usulan itu bukan solusi yang tepat. Sebab, paradigma yang dipakai adalah bagaimana sampah dihilangkan dari pandangan mata, bukan menekan produksi sampah.

"Itu [usulan] belum tepat sebenarnya," kata Aminullah kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/5).

Padahal, kata Aminullah, permasalahan sampah saat ini adalah produksinya yang kian bertambah. Berdasarkan catatannya, produksi sampah mencapai sekitar 8000 ton per hari.

"Sementara pengelolaannya sedikit, 7000 ton dibuang ke Bantargebang yang kemudian menjadi masalah dan membuat sampah menumpuk," kata dia.

Aminullah berpandangan seharusnya pemerintah fokusnya untuk menekan produksi sampah terlebih dahulu.

"Ketika produksi sampahnya bisa ditekan, otomatis pengelolaan di hilir juga akan lebih ringan dan tidak memakan banyak ruang," ujarnya.

Misalnya pada sampah organik. Aminullah berkata sampah organik jumlahnya 50 persen dari seluruh sampah yang ada di Jakarta. Menurutnya, sampah kategori itu bisa ditekan dengan metode sederhana seperti kompos/maggot.

"Ketika sampah organik ini berhasil dikelola dengan baik, otomatis separuh beban sampah Jakarta berkurang," tuturnya.

Aminullah mengatakan beberapa jenis sampah juga sebetulnya bisa dikelola tanpa fasilitas TPA. Salah satunya melalui bank sampah.

"Jadi penting untuk mengatasi persoalan di hulu dulu supaya jumlah sampah kita berkurang. Kalau fokusnya terus menerus di hilir, pertanyaannya mau buat sampai berapa TPA?" ucapnya.

"Atau dalam konteks pembuatan pulau, mau sampai berapa pulau dibuat? Karena jumlah sampah akan bertambah terus setiap tahun kalau tidak dikurangi," imbuhnya.

Sebenarnya aturan mengenai sampah sudah ada. Namun, Aminullah melihat implementasinya masih kurang.

"Level rumah tangga ada pergub pengelolaan sampah lingkup RW, level kawasan ada Pergub pengelolaan sampah kawasan, produsen ada UU pengelolaan sampah dan permen LHK peta jalan pengurangan sampah produsen. Ini harus dimaksimalkan dulu," jelas Aminullah.

Tak hanya itu, Aminullah juga menyoroti sampah yang dihasilkan oleh produsen atau industri. Berdasarkan aturan, produsen seharusnya menggunakan produk yang ramah lingkungan dan meminimalisir sampah plastik.

"Seharusnya tanggung jawab produsen tersebut ditagih, bukan malah menyediakan fasilitas yang asalnya dari uang rakyat untuk mengelola sampah yang sebetulnya tanggung jawab produsen," tutur dia.

Bakal rusak ekosistem laut hingga udara

Membuat pulau sampah juga dinilai akan mengganggu ekosistem di laut. Pasalnya, sampah itu dikhawatirkan mencemari lautan.

"Ada beberapa risiko yang bisa muncul, pencemaran mikroplastik dan lindi misalnya," ucap Anca.

Hal ini tentu membuat efek domino terhadap aspek lain. Jika laut tercemar dan ikan-ikannya terkontaminasi mikroplastik, maka berbahaya jika dikonsumsi.

"Pada akhirnya akan berpengaruh ke masyarakat yang bergantung terhadap laut atau memakan produk laut," tuturnya.

Belum lagi jika nantinya tumpukan sampah itu akan dibakar menggunakan inesinerator. Aminullah mengatakan hak itu akan membuat udara turut tercemar.

"Kemudian dari teknologi yang digunakan, kalau menggunakan teknologi thermal seperti RDF, Insinerasi, atau Pirolisis, jelas ada potensi pencemaran lingkungan, terlebih yang dibakar adalah sampah, ada potensi pelepasan senyawa dioksin dan furan yang berbahaya bagi makhluk hidup," jelas dia.

Sebelumnya, Heru Budi berencana membangun pulau sampah yang bakal menjadi lokasi pembuangan sekaligus pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Heru mengatakan Jakarta tak lagi memiliki lahan untuk dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah. Dalam 10 tahun ke depan, kata dia, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tak memungkinkan untuk membuang sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pembangunan pulau sampah ini nantinya akan memanfaatkan sendimen alias lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah DKI Jakarta serta dari sampah-sampah masyarakat.

Tumpukan sedimen dari sungai-sungai Jakarta dinilai kerap menjadi persoalan karena setiap hari dikeruk namun tidak memiliki tempat pembuangan. Sehingga opsi yang diambil adalah memindahkan ke area pesisir laut utara menyerupai pulau.

"Jadi pulau di sana tempatnya ditentukan silakan siapa, kita reclaim pakai sedimen-sedimen, sampah segala macam, nanti dia jadi pulau," kata Heru di Balai Kota DKI, Selasa (14/5).

Sumber: cnnindonesia

Foto: Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono/Net