AKSARA DI ATAS TAHTA

Kata "aksara" seringkali kita dengar, kadang kata ini dilekatkan pada seseorang yang tidak tau membaca atau buta huruf sehingga disematkan kalimat "buta aksara". Padahal makna "aksara" itu bukan hanya dilekatkan pada seseorang saja yang kebetulan buta baca tulis, tetapi sebenarnya "aksara" juga mengandung makna atau simbol, identitas, lambang, yang bisa berbentuk patung, huruf, lukisan, tulisan, prasasti. Jadi makna aksara tidak berdiri sendiri tetapi lebih mencakup hal-hal yang berkaitan dengan makna dan simbol-simbol terhadap obyek tertentu.

Sementara “tahta” lebih dipersonifikasikan sebagai puncak peraihan kekuasaan seseorang. Tahta juga mengandung konotasi sebagai tempat, posisi seseorang dalam jabatan tertentu. Raja misalnya, begitu pula kekuasaan. Semua berada diposisi "ketahtaan" yakni berada di posisi tertinggi. Karenanya, bagaimana hubungannya antara "aksara" dengan "tahta"?

Secara singkat hubungannya demikian sederhana. Tahta dipersepsikan pada dimensi politik untuk tujuan kekuasaan. Aksara adalah narasi bagi keberlangsungan sebuah komunikasi politik. Aksara bukan semata huruf dan simbol, tetapi lebih pada aspek komunikasi, aspek menjelaskan makna-makna dalam kehidupan berkebangsaan, termasuk penjelasan empat pilar berbangsa. Aksara adalah sumber lahirnya kekuasaan melalui jalur media komunikasi, bahasa, serta diksi-diksi yang mewakili kepentingan kekuasaan. Aksara seringkali kita dengan diatas panggung kempanye, dimana sang orator mengemukakan gagasan, ide serta emosi dihadapan publik. Kekuatan bahasa (aksara), bertujuan membangkitkan emosi sosial publik yang ditandai dengan efouria. Sekalipun itu hanya orasi yang bersifat provokatif.

Pada aspek tertentu "aksara" begitu sangat dibutuhkan, bukan hanya saat setelah merebut tahta. Contoh misalnya Gazali Riadi berpasangan dengan Ahmat, maka simbol aksaranya menjadi GR-AMAT, Pahruddin Dede-Muhammad Taufiq Irpoun menjadi PD-Minta Ampun, dan seterusnya. Itu juga adalah narasi pendek dalam komunikasi politik, untuk memeudahkan mengenal sosok-sosok kontestan kepada pemilihnya. Pilihan-pilihan diksi bertujuan menanamkan maidset pada pemilih agar mudah dikenali, walau hanya sebatas nama bukan popularitas maupun elektabilitas.

John F. Kennedy, pernah bilang, “kalau politik itu kotor maka 'puisi' akan membersihkannya. Kalau politik itu bengkok maka "sastra" akan meluruskannya”. Ini yang disebut Aksara bermakna, politik itu indah dan penuh kesejukan, bahasa adalah pengantar untuk menjelaskan keindahan itu. Aksara begitu berarti dalam komunikasi politik dan bangunan tahta bukan hanya sederetan huruf-huruf mati yang tanpa arti dan makna. Para pesohor politik kadang menggunakan diksi-diksi yang estotik (seksi) agar mendapat perhatian dari publik. Kenapa aksara demikian penting? Sebab hanya aksara yang mampu menjelaskan tujuan kekuasaan itu ada.

Peng-artikulasian makna demokrasi, politik, hukum, ekonomi dan lingkungan hanya mampu dijelaskan dengan kekuatan aksara. Baligho, banner, spanduk adalah bahasa politik yang didaras oleh aksara. Aksara sebagai alat pembebasan, fonem, kata, bunyi, dan kalimat adalah manifestasi dari kekuatan aksara diatas tahta. Aksara yang baik adalah yang menepis "The political Decay", politik yang menghadirkan senyawa demokrasi yang santun dan manusiawi.

Karena itu tidak sedikit pemimpin jatuh karena kehilangan kecerdasan beraksaranya, kontrol komunikasi lisannya tak bisa ditahan, berakibat pada munculnya polemik hingga kejatuhannya, karena ambruk diujung kata-kata. Lidah memang tak bertulang, tak bertiang sebagai penyanggahnya, tetapi lidah memiliki kekuatan yang mampu merobohkan tembok, termasuk kekuasaan. Aksara adalah lisan pengetahuan, kenapa? Sebab ilmuwan sekaliber Jan Vansima dalam bukunya “Tradisi Lisan Sebagai Sejarah”, telah dengan tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa artefak atau aksara adalah awal dimulainya pengetahuan manusia. Dan itu jauh sebelumnya Michel Foucault “Archeology of Knowledge” dengan gamblang mengutarakan bahwa, perkembangan arkeologi sesungguhnya juga berlangsungnya ilmu pengetahuan dari fase ke fase.

Seiring dengan itu, karena aksara adalah jiwa pengetahuan, maka unsur-unsur aksara se(tidak)nya harus mengandung kebijaksanaan (sofis) didalam semua frame kehidupan manusia tak terkecuali dengan kekuasaan saja. Maka jadilah pemimpin yang meletakkan kata-kata diatas kepemimpinannya. Sebab aksara yang baik adalah cermin dari pemimpin yang filosofis penuh kebijaksanaan dan cinta.

Oleh sebab itu, tahta bukanlah mahkota secara harfiah, tetapi (ia) adalah methafor dari pesan kebijaksanaan yang lahir dari lidah pemimpin. Hate speech, hinaan, dendam, saling menyerang, tidaklah mencerminkan nilai aksara yang sesungguhnya. Politik Indonesia dari sejak pilkda langsung hingga Pilpres 2019 beberapa hari yang lalu ditaburi “aksara kotor”, saling memojokkan antar agency politik. Diksi dungu, cebong, kampret, gila, kolam dan kardus, adalah akasara yang bermata pisau yang oleh sebagian orang menganggapnya sebagai satire, sarkasme atau juga parodi sebagai jalan mengkritik penguasa. Dibeberapa literatur seringkali disebutkan bahwa secara otomatis “kekuasaan” itu adalah tempat untuk dikritik. Tetapi cara mengkritiknya yang justru harus lebih elegant dan punya solusi yang didasari dari pengetahuan empirik. Tetapi yang bersoal adalah ketika “kekuasaan” menjadi anti-kritik.

Cobalah sedikit merenung, bahwa adakah kekuasaan direbut tanpa kritik?, tahta atau kekuasaan direbut bukan secara evolusioner (secara alamiah ada), tetapi kekuasaan itu ada karena adanya kompetisi. Dimana-mana kompetisi selalu diwarnai hingar-bingar. Nah, dari sinilah kemudian aksara-emosi itu bergemuruh sebagai bentuk keberpihakan diantara perebut kekuasaan yang bertarung. Sebagai sarana komunikasi-politik, bisa dilihat dari Talk Show seperti ILC TV ONE yang di nahkodai Karni Ilyas, kita bisa menyaksikan hiruk-pikuk aksara yang saling “menyerang dan menyeberang” diantara para nara sumbernya. Pada posisi tertentu egoism membuat aksara tetap bertahan walau kehilangan kendali dan narasi yang cerdas. Dan kita juga bisa memperhatikan dalam acara “Mata Najwa” yang dipresenteri oleh Najwa Syihab, yang memburu dan mencacah para narasumbernya dengan metodologi pertanyaan yang tajam dan kritis. Semua itu adalah bagian dari kekuatan aksara untuk memahami tahta atau kekuasaan.

Tidak heran kalau Michel Foucault yang rela bergelut dengan kertas-kertas kusam, berteman dengan orang gila, hidup dengan sex, mesin ketik, serta terlibat dalam berbagai pemberontakan, bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi hanya untuk memahami kekuasaan. Baginya menulis (aksara-literasi), adalah pemberontakan. Memberontak bukan ingin menumbangkan rezim (tahta), tetapi hanya ingin mengetahui sekaligus untuk menguji “kepekaan” dari suatu kekuasaan.

Karena itu, aksara dan tahta adalah dua anak panah yang tak terpisah dari busurnya. Keduanya memiliki kekuatan. Disatu sisi aksara adalah kekuatan bahasa dalam melakukan kritik sebagai kontrol politik, sementara tahta (kekuasaan) adalah menifestasi dari keinginan publik yang diterjemahkan lewat produk undang-undang sebagai bentuk penjagaan terhadap warganegara. Bukan malah sebaliknya mempreteli undang-undang demi hasrat dan birahi kekuasaan.. []

“Dalam politik bahasa dirancang untuk membuat kebohongan biat terdengar jujur, dan pembunuhan pun biar terlihat terhormat”------George Orwell

Oleh : Saifuddin

Direktur Eksekutif LKiS

Penulis Buku : Politik tanpa identitas, Obitauri Demokrasi, Elegi Demokrasi, Catatan cacat-an Demokrasi

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.