Buruh-Pengusaha Kompak Tolak Iuran Wajib Tapera, Rocky Gerung: Mestinya Penyelesaiannya di Parlemen

Baca Juga

Regulasi soal kewajiban iuran Tapera menuai beragam tanggapan dari banyak pihak.

Pengamat politik Rocky Gerung turut angkat bicara terkait regulasi iuran wajib Tapera yang telah diteken oleh Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu.

Rocky Gerung menyoroti persamaan sikap penolakan kewajiban iuran Tapera di kalangan buruh dan pengusaha.

Pasalnya, buruh dan pengusaha kerap memiliki perbedaan pandangan pada Tapera, khususnya terkait masalah hak dan kewajiban keduanya.

Rocky awalnya mengkritik keputusan Presiden Jokowi yang tetap memutuskan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tabungan Rakyat (Tapera) untuk pekerja swasta.

Dirinya menyebut Presiden Jokowi yang kehilangan orientasi terhadap Indonesia.

"Sebetulnya Presiden Jokowi kehilangan orientasi tentang nasib Republik, makanya dia jadi panik dan semua hal bisa dirampok dari rakyat," kata Rocky seperti dikutip Kilat.com dari kanal YouTube-nya Minggu, 2 Juni 2024.

"Kita bisa rumuskan satu kalimat itu kepanikan rezim Jokowi," ujarnya.

Selain itu, Rocky juga menyoroti seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak memiliki sikap di tengah penolakan Tapera oleh publik.

Padahal kata Rocky, para menteri juga bisa mengambil inisiatif untuk mengeluarkan regulasi lain sebagai alternatif pengganti iuran wajib Tapera.

"Yang lebih pikiran lagi Menteri-menteri yang pegang portofolio hanya mengiyakan saja," ucapnya.

"Padahal mereka harus ambil inisiatif dong, oke cara-cara kita potong subsidi pada buruh bukan buruhnya yang diperes," sebutnya.

Rocky juga menilai, regulasi soal kewajiban iuran Tapera ini akan menjadi beban bagi Pemerintahan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dirinya juga menyoroti fenomena langka di mana buruh dan pengusaha pertama kalinya satu suara untuk menolak regulasi terbaru dari Pemerintah itu.

Menurutnya, penyelesaian regulasi Tapera bisa diselesaikan di tingkat parlemen.

"Menteri Keuangan ngga tahu mau ngomong apa, Menteri Perdagangan, segala macam menteri, dan ini akan menjadi beban pada Pak Prabowo nanti," katanya.

"Ini pertama kalinya buruh bersama pengusaha marah tuh tapi penyelesaiannya mustinya penyelesaian di Parlemen," ujarnya.

Sebagai informasi, regulasi soal iuran wajib Tapera mendapatkan penolakan dari masyarakat luas.

Pasalnya, iuran wajib Tapera berlaku tidak hanya berlaku bagi PNS, TNI, Polri, dan pegawai BUMN melainkan pihak swasta hingga pekerja lepas atau freelance.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan pihaknya konsisten menyuarakan penolakan regulasi tersebut sejak disahkannya UU No.4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal khawatir Tapera akan bernasib seperti Asabri hingga Taspen.

"Taspen aja...itu uang tentara loh, itu aja korupsi apalagi uang kita," tutur Said Iqbal.(*)

Sumber: kilat

Foto: Sosok Rocky Gerung. (Pks.id)