Kepala Bappenas Suharso Miris tentang Program Revolusi Mental, Anggaran Malah Dipakai untuk Beli Motor Trail

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa miris dengan program revolusi mental. Ia melihat adanya penyelewengan anggaran belanja program prioritas di daerah.

Temuan yang menarik salah satunya yakni pembelian motor trail. Namun ia tak menyebutkan motor trail merek apa yang dibeli dari anggaran Revolusi Mental.

“Ini yang luar biasa, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan,” kata Suharso dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI yang disiarkan kanal YouTube Komisi XI DPR RI.

Tak sampai disitu saja, ternyata ia juga menemukan kalau anggaran yang seharusnya digunakan untuk menurunkan stunting, malah dipakai untuk memperbaiki pagar Puskesmas.

@lensartv
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebut, ada pembelian sepeda motor trail di proposal “revolusi mental”. “Saya bilang ada hubungannya memang ya? Motor trail untuk jalan-jalan gitu," ungkap Suharso. Meski menemukan temuan “aneh”, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak karena Kementerian PPN/Bappenas tidak memiliki kuasa untuk melakukan penajaman terhadap penganggaran yang diajukan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. #bappenas #ppn #suharsomonoarfa #motortrail #anggaran #kementerian #lembaga #pemda #dpr
♬ original sound - Lensa Indonesia RTV

"Pengalaman waktu saya pertama masuk ke Bappenas saya melihat di (aplikasi) Krisna, misalnya stunting pada waktu itu saya lihat di Krisna stunting lokasinya saya zoom terus-terus sampai akhirnya programnya apa. Ternyata memperbaiki pagar Puskesmas, itu terjadi," tambahnya.

Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) digunakan sebagai pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

Dia bilang tidak kuasa atas sejumlah praktik tersebut. Sebab peran Kementerian PPN/Bappenas sangat terbatas dalam pengalokasian APBN. Sebab itu menurut dia kewenangan kementeriannya harus diperbaiki.

“Karena pada akhirnya anggarannya tidak di kami, kami alokasi tapi anggarannya tidak di kami. Jadi kami cuma alokasi,” pungkasnya.

Sumber: suara

Foto: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monarfa. [Suara.com/Novian]