Kepala Desa “Diamankan” ke Hotel Merdeka untuk Menangkan Kepala Daerah di Jateng?

Masa jabatan kepala daerah selama 8 tahun dianggap jadi keberkahan dan kado istimewa untuk kemenangan Gubernur dan Bupati di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan ahli hukum tata negara Refly Harun dalam akun Youtubenya bertajuk Terima Kasih Bapak Prabowo!!! Kades-Kades ke Hotel Merdeka Sudah Disiapkan Semuanya, dikutip Jumat malam (21/6).

Menurutnya, RUU Desa yang telah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu yang menaikkan masa jabatan kepala desa dari 6 hingga 8 tahun merupakan hal yang luar biasa dalam pandangannya.

"Jadi mereka menjabat satu periode 8 tahun dan ini seperti berkah atau seperti hadiah kemenangan Pilpres tiba-tiba kepala desa se-Pati itu mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto kemudian Sufmi Dasco Ahmad dan Sadewo atau Sudewo anggota DPR dari Partai Gerindra,” kata Refly Harun.

Refly menegaskan ia tidak mengetahui secara pasti siapa yang menggerakan para kepala desa untuk memilih kelompok atau tokoh tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024.

Namun, dia menyayangkan munculnya video penggerakan kepala daerah itu merupakan kegagalan pemerintah dalam memerangi dan memberantas budaya KKN.

"Kita tidak tahu siapa yang menggerakkan. Tapi yang jelas ini, kalau Prabowo Subianto serius memberantas korupsi yang begini-begini tidak boleh ada. Jadi, sederhana kan, kalau kita mau melihat keseriusan the seriousness of combatting corruption, seperti inilah jelas jelas korupsi jelas jelas kolusi karena kepala desa tidak boleh,” ucapnya.

Lantas, Refly Harun menyinggung soal kepala desa yang digiring ke Hotel Merdeka dan mempertanyakan apakah ada" transaksi” politik di sana atau tidak.

“Salah satu yang menggelitik dan yang menarik itu adalah, ada apa di Hotel Merdeka? Ya setelah ini ke Hotel Merdeka segala sesuatunya sudah disiapkan di sana it is including money ya kan itu juga masalah,” ucapnya.

Ia menyayangkan jika di Hotel Merdeka itu terjadi transaksi money politic agar kepala desa maupun kepala daerah memilih tokoh tertentu dalam gelaran Pemilu 2024.

"Kita tidak tahu apa yang dipersiapkan, kalau yang dipersiapkan uang itu berarti sudah suap namanya. Oh itu ya cuma uang sekedar uang jalan dan tidak bisa kalau kita mau menegakkan good governance dan clean government,” tutupnya.

Sumber: rmol

Foto: Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun/Repro