Lamunan Gibran Jadi Presiden RI

Baca Juga

Ada dua kelakuan Gibran yang bikin orang-orang waras dan memegang teguh etika menjadi sangat aneh : pertama adalah Gibran bagi-bagi buku ke siswa-siswa SD yang bergambar putranya Jan Ethes, kedua adalah diterbitkannya buku berjudul “Gibran the Next Presiden”.

Berkaitan dengan bagi-bagi buku bergambar Jan Ethes Gibran telah meminta maaf, demikian juga bedah buku berjudul : “Gibran the Next Presiden” dibatalkan (ditunda ?)

Mari kita analisa beberapa karakter Gibran yang sudah jadi pejabat penting dan public figure

Pertama, Gibran lolos Cawapres hasil konspirasi dan nepotisme Ketua MK Anwar Usman

Perubahan putusan MK nomor 90 yang menjadikan Ketua MK Anwar Usman dihukum pelanggaran etik berat, walaupun secara formal tetap dianggap berlaku, tetapi secara substansi, norma, dan etika hukum tidak sah. Dalam penerapan hukum, substansi, norma dan etika adalah ruh hukum itu sendiri. Gibran terus dianggap Anak Haram Konstitusi. Demikian juga Aturan KPU ternyata masih mensyaratkan usia minimal 40 tahun, KPU beralasan karena ada surat dari Jokowi.

Fakta ini akan berimplikasi sangat besar bagi konsistensi penerapan hukum di Indonesia. Ternyata benar, tidak berselang lama MA pun ikut merubah persyaratan usia cagub dan cawagub hanya untuk kepentingan seorang anak Jokowi, Kaesang Pangarep.

Di era Jokowi, hukum benar-benar jadi bahan permainan penguasa.

Kedua, Kapasitas, kompetensi, dan kemampuan Gibran sebagai seorang pemimpin nasional sangat tidak layak

Bicara juga tidak bisa, berkomunikasi tidak bisa, apalagi mengatasi problem bangsa dan negara. Walaupun Jokowi sudah mengangkat Gibran setinggi-tingginya, tapi level Gibran tidak bisa naik karena memang belum levelnya sebagai pemimpin nasional. Jika Gibran dipaksakan memimpin bangsa dan negara, yang bakal terjadi adalah :

1. Dia akan lebih otoriter dari Jokowi

2. Dia akan merendahkan para senior, para jenderal, para profesor, dan tokoh-tokoh bangsa

3. Dia bakal membuat kebijakan negara yang lebih serampangan dari Jokowi

4. Demokrasi dimatikan dan politik dinasti dan nepotisme akan terus dipertahankan

5. Seperti Jokowi, orang berintegritas disingkirkan orang bermasalah dipertahankan

6. Indonesia tetap dalam cengkeraman China dan para oligarki taipan

7. Hawa nafsu akan lebih mendominasi dalam bertindak daripada pertimbangan akal sehat dan hati nurani

8. Hukum akan terus jadi bahan permainan penguasa

9. Norma dan etika akan terus diinjak-injak

10. Umat Islam akan terus dimusuhi dan dipinggirkan

11. Korupsi bakal terus meraja lela

12. Pembungkaman terhadap oposisi terus terjadi

13. Investasi bakal terus tersendat karena penerapan hukum yang tidak konsisteb

14. Rakyat bakal terus menderita dan jadi obyek kesewenangan penguasa

15. Hubungan diplomatik dengan luar negeri bakal banyak kendala, terutama dengan negara-negara Islam

Ketiga, dengan hanya mengandalkan kewenangan kekuasaan ayahnya yang telah disalahgunakan, Gibran bakal membawa Indonesia menjadi hancur lebur

Keinginan Gibran jadi Presiden hanya lamunan tanpa didukung kemampuan jadi pemimpin sedikit pun. Di tangan Jokowi Indonesia di jurang kehancuran, maka jika Gibran memimpin Indonesia akan menyempurnakan kehancurannya.

Langkah Gibran harus dihentikan, demikian juga langkah Kaesang. DNA keluarga Jokowi adalah keluarga perusak dan penghancur tatanan yang telah mapan. Siapa saja yang memberi jalan dan mendukung majunya keluarga Jokowi harus bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jangan biarkan negara Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para syuhada dengan tetesan darah dan korban nyawa diporak-porandakan oleh keserakahan manusia-manusia durjana yang hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya.

Jangan sampai kita mati dengan meninggalkan catatan kelam yang akan menyengsarakan diri kita di akhirat dan orang-orang tidak berdosa di dunia.

Bandung, 7 Dzulhijjah 1445

Oleh: Sholihin MS

Pemerhati Sosial dan Politik

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.