Singgung Ambisi Jokowi Soal Mega Proyek IKN dan Kereta Cepat, Rocky Gerung Sebut Rakyat Terpaksa Dikorbankan

Baca Juga

Pengamat politik Rocky Gerung mengkritik kebijakan baru pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Terlebih kebijakan ini mewajibkan para pekerja berkontribusi melalui iuran dari penghasilan mereka.

Menurut Rocky, kebijakan ini justru membebani pekerja dan digunakan sebagai cara untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kini, APBN mengalami kekurangan, dan tampaknya pemerintah mencari jalan dengan membebankannya kepada rakyat," ujar Rocky dalam video yang diunggah oleh akun X @5tev3n_pe9el.

Rocky berspekulasi bahwa dana Tapera mungkin saja digunakan untuk mendanai proyek-proyek pemerintah.

"Tidak ada yang tahu apakah dana tersebut juga dialokasikan atau diinvestasikan ke proyek lain, dan kemungkinan digunakan untuk IKN," tuturnya dikutip Kilat.com pada Selasa 4 Juni 2024.

Ia juga mengkritik Presiden Jokowi terkait dengan proyek-proyek besar pemerintah yang dianggapnya dipaksakan.

"Kembali lagi, hak rakyat untuk mendapatkan keadilan dan mengatur masa depannya menjadi terabaikan karena ambisi presiden yang ingin mewujudkan proyek-proyek besar," kata Rocky.

"Alih-alih membatalkan proyek tersebut, malah dilanjutkan dengan cara mengambil dana dari rakyat," sambungnya.

Rocky menyebut ini sebagai bentuk pengorbanan rakyat untuk ambisi pemerintah.

"Ini yang dulu diistilahkan oleh Peter Berger sebagai 'The Permit of Sacrifice'," lanjutnya.

Rocky kemudian membandingkan proyek besar pemerintah dengan piramida.

"Yang berada di dasar piramida, sebenarnya adalah penyangga kemegahan piramida itu sendiri," ucapnya.

"Piramida Jokowi, dalam hal ini, adalah IKN dan kereta cepat," paparnya.

"Ia menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan tanpa persetujuan rakyat hanya untuk menunjukkan bahwa Jokowi memiliki kemampuan," pungkasnya. (*)

Sumber: kilat

Foto: Kolase Rocky Gerung dan Joko Widodo/Net