Upacara 17 Agustusan di IKN, Jokowi Hanya Mau Pamer Ketangguhan dan Kedunguan

Baca Juga

IKN itu bukan kebutuhan negara, apalagi kebutuhan rakyat. IKN hanya proyek ambisius Jokowi yang diproyeksikan untuk kepentingan China. Rakyat sendiri tidak dapat manfaat apa-apa dari IKN selain menambah beban hidup karena naiknya berbagai pungutan (pajak) dan mahalnya berbagai harga barang dan bahan makanan.

Dalam pelaksanaannya IKN banyak melabrak berbagai aturan hukum dan lingkungan, menjadi proyek halusinasi Jokowi secara “paksa” tanpa melihat realita yang ada.

IKN hampir dipastikan mangkrak, walaupun Jokowi di akhir masa pemerintahannya yang tinggal 4 bulan lagi bersikukuh untuk melanjutkan proyek itu. Apalagi kata pelaksana OIKN dana tersisa tinggal 17,6 triliun.

Sepertinya membuat IKN seperti dongen Bandung Bondowoso tidak mungkin terjadi, karena masih terlalu banyak aspek yang belum bisa diselesaikan, diantaranya adalah :

Pertama, Masa jabatan Jokowi sudah mau berakhir

Untuk sampai kepada bulan Agustus tinggal 2 bulan, kondisi IKN masih belum apa-apa. Kalaupun Upacara 17 Agustus mau dipaksakan tentu bisa saja, tapi mau apa yang dipamerkan dan dibanggakan, selain keangkuhan dan kedunguan? Sesuatu yang bakal mangkrak kenapa dibangga-banggakan ?

Apalagi dalam waktu sekitar empat bulan lagi, yaitu Oktober 2024 Jokowi bakal lengser.

Dalam kurun waktu hanya 4 bulan harus menyelesaikan seluruh proyek IKN adalah sesuatu yang mustahil, apalagi Prabowo sudah memberi sinyal kalau IKN baru bisa selesai dalam waktu 30 tahun ? Artinya, setelah Jokowi lengser IKN bakal mangkrak.

Kedua, Investor Asing sudah ogah ikut berinvestasi di IKN

Para investor Asing sangat paham pemerintahan Jokowi berjalan dengan tidak normal : hukum tidak berlaku, korupsi meraja lela, nepotisme makin membudaya, premanisme menjamur, para pejabatnya tukang bohong dan tidak amanah, dan suasana politik tidak kondusif.

Hanya beberapa investor dalam negeri yang sudah terlanjur masuk karena adanya tekanan penguasa yang tidak bisa dihindari, bukan karena kemauan sendiri.

Ketiga, Problem pembebasan tanah yang belum beres

Salah satu alasan Kepala dan Wakil Otorita IKN mundur adalah persoalan pembebasan tanah yang belum beres, yang menurut Menteri OTR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudoyono (AHY) ada sekitar 2086 hektar tanah di IKN yang bermasalah.

Kalau Luhut maunya dibuldozer saja, tapi Pak Bambang Susantono dan Dhony Wahjoe lebih baik mundur daripada menggusur rakyat sendiri.

Keempat, belum terpenuhinya aspek Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL)

IKN belum lulus uji AMDAL sehingga sangat mungkin terjadinya kerusakan lingkungan. Jika saja aspek Amdal ini didahulukan sebelum dibangun, kemungkinan banyak kawasan yang tidak memenuhi standar hijau karena ribuan hutan-hutan hijau telah digunduli dan berpotensi terjadinya banjir bandang yang bisa merendam IKN.

Kelima, Lahan di IKN sangat kesulitan ketersediaan air

Akibat yang bakal terjadi adalah mengambil air dari tempat lain sehingga menjadikan cost sangat tinggi. Air menjadi barang yang sahal mahal.

Keenam, Keterbatasan ketidaktersediaan dana

Di era Jokowi dana IKN mengambil 20% dari APBN, yang menyebabkan berbagai subsidi untuk rakyat dipangkas atau ditiadakan. Masih belum cukup dari APBN, Jokowi embat dana berbagai simpanan umat (dana haji, pensiunan, Asabri, Asuransi, dll yang belakangan mau menaikkan UKT dan memeras rakyat dengan Tapera). Rezim Jokowi benar-benar pemerintah yang tidak amanah dan kacau balau.

Sudah ambil dana sana-sini tapi belum cukup juga, akhirnya maju kena mundur kena. Tapi pilihan harus diambil, yaitu Batalkan Proyek IKN karena selain akan terus menyengsarakan rakyat juga proyek penuh madharat.

Di akhir pemerintahan Jokowi yang terjadi hanyalah kegagalan kegagalan dan kegagalan

Itulah akibat punya Presiden pembohong, tukang tipu, dan ijazahnya palsu hasilnya semuanya semu dan palsu

Bandung, 6 Dzulhijjah 1445

Oleh: Sholihin MS

Pemerhati Sosial dan Politik

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.