Website IKN ‘Mangkrak’, Indikasi Proyek IKN Mangkrak?

Pagi ini, saya mencoba memastikan informasi yang menyebut website IKN dengan alamat web www.ikn.go.id, error. Kabarnya, banyak kritik yang menuntut pembatalan proyek unfaedah ini, menjadi salah satu penyebabnya. Entahlah, apa itu faktornya.

Tapi benar. Setelah saya cek, ternyata benar website IKN ini eror. Tidak dapat diakses dan ditampilkan. Seluruh informasi terkait IKN tak dapat diakses.

Saya jadi berspekulasi, mungkinkan ini menjadi indikator bahwa proyek IKN akan mangkrak?

Menurut aktivis UI WATCH Bang Taufik Bahauddin (dalam agenda Deklarasi Bersama Tuntut Pembatalan Proyek IKN), proyek IKN ini didiamkan saja pasti mangkrak. Proyek ini perencanaannya sangat buruk.

Pandangan aktivis UI WATCH ini terkonfirmasi. Berdasarkan temuan BPK yang tertuang dalam *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023 (halaman 239),* proyek IKN ini bermasalah dalam beberapa aspek, yaitu:

Pertama, pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Tahun 2020-2024, Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana.

Kedua, Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

Ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serahterima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.

Temuan BPK ini mengkonfirmasi bahwa perencanaan proyek IKN memang buruk. Andaikan BPK bukan lembaga negara, lembaga profesional swasta yang an sich bicara fakta dan data, pasti akan merekomendasikan proyek ini dibatalkan. Karena melanjutkan proyek yang buruk perencanaannya, akan menambah besar nilai kerugiannya.

Memang benar, membatalkan proyek IKN akan menimbulkan kerugian. Akan tetapi melanjutkan proyek akan tambah merugikan dan membebani rakyat.

Sebaiknya, proyek ini dibatalkan. Hitung jumlah kerugiannya, dan seret ke muka hukum semua pihak yang terlibat merugikan negara dalam proyek abal abal ini. Sejak awal, proyek ini hanya ambisi Jokowi, bukan kehendak rakyat. [].

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H.

Advokat

______________________________________

Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.